Kejaksaan Sekarang Berhak Ajukan PK

JAKARTA, majalah-prosekutor.com – Disahkannya Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI menjadi Undang-Undang Kejaksaan yang baru membuat pelaku kejahatan, khususnya koruptor kini dikepung dari segala arah. Bukan hanya dapat dituntut mati, tapi juga dapat diajukan PK (Peninjauan Kembali), bila diputus bebas dalam putusan kasasi.

“Wacana yang berkembang selama ini, yang mengatakan, jika jaksa tidak dapat mengajukan PK adalah keliru,” kata Jaksa Agung ST. Burhanuddin.

Pernyataan ini disampaikan dalam pengarahan kepada peserta Rakernas Kejaksaan usai disahkan revisi UU Kejaksaan No. 16/2004 oleh DPR, Selasa (07/12/2021).

Dia menjelaskan melalui UU Kejaksaan (yang baru, Red), mempertegas jika jaksa dapat melakukan PK, apabila dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrach) terhadap suatu perbuatan, akan tetapi tidak diikuti suatu pemidanaan.

“Jadi, UU Kejaksaan ini mengatur tentang kewenangan mengajukan PK,” tegasnya.

Sebelum ini, tidak dibolehkan jaksa mengajukan PK berakibat perkara pembobolan Bank Mandiri Bandung sebesar Rp1, 8 triliun dengan terdakwa Roni Teddy dkk yang diputus bebas hingga tingkat kasasi, tidak dapat berbuat apa-apa, 2019.

Padahal, seperti diungkapkan salah satu sumber, di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung, 2018  PT. Tirta Amarta Bottling saat itu hanya memiliki jaminan kredit Rp73 miliar, tapi bisa dikucurkan kredit Rp1, 8 trilliun oleh Bank Mandiri CBC Bandung.

Sebelumnya, Jampidsus (saat itu) M. Adi Toegarisman ngotot akan mengajukan PK, tapi keburu sudah diganti beberapa saat menjelang pensiun (usia 60 tahun).

Undang Undang Kejaksaan No. 16/2004 mengamanatkan pejabat struktural hanya sampai usia 60 tahun. Adi tidak melanjutkan 2 tahun sebagai jaksa fungsional.

Beberapa perkara lain yang diputus bebas, kasus Dana Pensiun Pupuk Kaltim dan kasus Eksplorasi Pertamina di Australia.

SIAPKAN SARANA

Oleh karena itu Jaksa Agung meminta untuk melakukan introspeksi dan melakukan yang terbaik dengan apa yang menjadi amanat undang-undang. Selain diharapkannya perubahan undang-undang mampu memulihkan dan menjaga marwah Kejaksaan.

“Juga akan memperkuat kedudukan institusi Kejaksaan. Baik dari sisi organisasi dan kewenangan. Sehingga kita dapat mempergunakan kewenangan yang melekat pada diri kita,” tuturnya.

Dia pun meminta jajarannya benar-benar mencermati undang-undang baru tersebut dan segera menyiapkan sarana serta regulasi turunan sebagai tindak lanjut dari undang-undang tersebut.

“Sehingga kebaruan yang diatur dalam undang-undang yang baru bisa segera diimplementasikan,” ujarnya seraya mengingatkan untuk sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat atas kaidah-kaidah baru yang terkandung dalam aturan tersebut.

Hal ini, tambah Burhanuddin, agar masyarakat paham jika Kejaksaan bukanlah sekadar sebagai lembaga penuntutan, dan kewenangan Jaksa bukan hanya ada yang tercantum dalam KUHAP semata.franky-MP1

 

Leave a Comment