Pelaksanaan Perpres No.96 Tahun 2018 Belum Sepenuhnya Dipahami

SEMARANG, majalah-prosekutor.com – Tidak diperlukannya surat pengantar RT maupun RW untuk ke Kelurahan dan seterusnya guna permohonan pindah domisili, memang meringankan sekaligus mempermudahkan masyarakat yang selama ini sering mengalami kesulitan dalam pengurusan surat menyurat.
Namun seringkali yang terjadi dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan harapan pemerintah maupun masyarakat. Masih saja ditemui perangkat kelurahan yang masih memakai aturan lama.
Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Dispendukcapil Kota Semarang Drs.Adi Tri Hananto dalam paparannya bertema ‘Pindah Domisili Tanpa Pengantar RT/RW’ di hadapan lurah se kecamatan Tembalang, Kamis (08/04/2021) di Kantor Kecamatan Tembalang, Semarang.
Adi menuturkan bahwa ada warga dari kelurahan Manguharjo yang ingin mengurus surat-surat, namun masih dilayani dengan aturan lama.
“Bahkan semua persyaratan sudah difoto langsung dan sampai ke pak Dirjen. Warga tersebut kemudian menunjukkan video sosialisasi dari pak Dirjen dan mengatakan bahwa persyaratan yang diminta bu Lurah Mangunharjo sudah tidak sesuai dengan yang berlaku sekarang ini.”
Sebelumnya, Kemendagri melalui Ditjen Dukcapil menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Perpres ini memiliki semangat yang sama sebagaimana instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meningkatkan kualitas layanan Adminduk.
Berbagai syarat dan prosedur yang berbelit, di antaranya pengantar RT/RW untuk pindah domisili, dipangkas agar memudahkan pengurusan dokumen kependudukan. Meski demikian, ketua RT/RW akan mendapatkan pemberitahuan terkait adanya warga yang pindah atau adanya warga baru.
Pasalnya, sebagai penanggung jawab akhir penyelenggaraan Adminduk mewajibkan Dinas Dukcapil untuk secara periodik, minimal dua kali sebulan, menyampaikan pemberitahuan ke kecamatan dan desa/kelurahan terkait data perpindahan penduduknya. Lalu desa/kelurahan melanjutkan pemberitahuan ke RT/RW.
Adi mencermati bahwa yang terjadi di kelurahan Mangunharjo menunjukkan bahwa belum meratanya pemahanan stake holder terhadap Perpres No.96 Tahun 2018.
Adi juga melihat bahwa masyarakt sekarang sangat cepat menyerap perubahan yang terjadi sekaligus menunjukkan bahwa masyarakat sangat peduli dengan Dukcapil. Situasi ini pun dinilainya akan sangat mendukung pihaknya mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan (Adminduk).
“Ini hal yang wajar dan bagus, menunjukkan masyarakat kita care terhadap Dukcapil. Dan sejalan dengan upaya kita mewujudkan tertib Adminduk,” jelas Adi
Baginya, ketua RT/RW tetap mendapat porsi untuk memantau warganya, terutama dalam hal urusan Adminduk.
Namun Adi juga menegaskan bahwa masyarakat juga harus diberi tambahan penjelasan terkait Perpres tersebut.
“Bahwa yang tidak perlu melampirkan surat pengantar RT maupun RW adalah bgi mereka uang sudah memiliki N.I.K. Sementara yang belum memiliki harus melakukan prosedur yang berbeda.”
Terkait hilangnya fungsi RT maupun RW karena Perpres ini, dirinya menampik anggapan tersebut. Karena fungsi sebagai pengawas masyarakat yang berdomisili di wilayahnya tetap menjadi wewenngnya.
“Selain itu saya ingin menekankan kembali bahwa peran RT/RW itu tetap diperlukan, terutama bagi penduduk yang baru pertama kali mengurus Kartu Keluarga (KK). Juga RT/RW mempunyai kewajiban melakukan pelaporan ke Dinas Dukcapil bila ada warganya yang meninggal dunia,” lanjut Adi.
Selain itu, peran ketua RT/RW juga diperlukan sebagai perekat hubungan sosial antarwarga.
“Penduduk yang pindah domisili tetap perlu melapor kepada RT/RW setempat untuk berpamitan, dan melapor saat datang di tempat tujuan sekaligus mengenalkan diri ke ketua RT/RW sebagai warga baru di lingkungannya. Ini adalah bagian dari tanggung jawab moral serta menghargai adat istiadat setempat,” sambungnya
Jika tidak berpamitan dan tempat tinggalnya sudah beberapa waktu kosong, kata dia, ketua RT/RW dapat mengambil langkah melaporkan kepada desa/kelurahan, kecamatan atau langsung ke Dinas Dukcapil.
Sedikit menjelaskan tentang peran Perpres di atas, Adi menandaskan bahwa kebijakan ini untuk menjamin hak setiap warga negara berpindah domisili dimana pun di wilayah NKRI sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar. Terlebih, kondisi saat ini sudah jauh berbeda dengan kondisi 5 hingga 10 tahun silam.
“Saat ini data kependudukan nasional kita sudah tertata rapi. Jauh berbeda dengan kondisi 5 sampai 10 tahun lalu, dimana penduduk bisa memiliki banyak data, bahkan memiliki beberapa KTP. Maka wajar dulu kita perlu pengantar RT/RW,” tambah Adi.
Semua penduduk, sambungnya, sudah terdata dalam database kependudukan nasional. Setiap pergerakan dan perpindahan penduduk dapat dengan mudah terlacak secara sistem, baik di Dinas Dukcapil, kecamatan, hingga di tingkat desa/kelurahan.
Adi menegaskan sekaligus mengulang pernyataan dari Dirjen Kemendagri, “Selain yang sudah ada di Perpres 96 Tahun 2018 dan Permendagri 108 Tahun 2019 tidak boleh ditambahkan lagi persyaratannya. Misalnya untuk membuat KTP-el, pindah domisili cukup membawa foto copy KK. Untuk membuat akta kelahiran cukup membawa buku nikah, keterangan kelahiran dari rumah sakit. Kalau yang asli tidak ada cukup foto copy. Jangan dipersulit.”
Selanjutnya yang tak kalah penting, tambah Adi, pahami peraturan perundang-undangan.
“Kita harus banyak belajar agar memahami prosedur dan tata cara pengadministrasian kependudukan dan pencatatan sipil.”franky/sujoko-MP7

Leave a Comment