Penandatanganan MoU Kejati DKI Jakarta dengan PT ANTAM Tbk

JAKARTA, majalah-prosekutor.com – Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Kejaksaan, khususnya Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta makin terlihat dengan penanda tanganan perjanjian kerjasama berbagai pihak.
Dan hari ini, Jum’at (05/03/2021) pukul 09.00 Wib., bertempat di Aula Kejati DKI Jakarta, telah dilaksanakan penandatanganan Naskah Perjanjian Kerjasama antara UBPP Logam Mulia PT. ANTAM Tbk dan Unit Geomin dan Technology Development PT ANTAM Tbk dengan Kejati DKI Jakarta.
Penandatanganan antara Iwan Dahlan, General Manager UBPP Logam Mulia PT. ANTAM Tbk. (pihak pertama) dengan Dr. Asri Agung Putra, SH., MH., Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (pihak kedua) dan Yudi Agus Susanto, General Manager Unit Geomin dan Technology Development PT. ANTAM Tbk. (pihak pertama) dengan Dr. Asri Agung Putra, SH., MH., Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (pihak kedua) mempertegas bahwa kinerja kejaksaan khususnya Kejati DKI Jakarta mendapat apresiasi positif masyarakat.
Turut hadir dalam acara tersebut, para Asisten, KTU dan Koordinator pada Kejati DKI Jakarta; Direktur Niaga, Aprilandi Hidayat Setia; VP Exploration Planning Mine Development, Bronto; VP Technology Development, Hamzah; VP Eksplorasi, Abdul Bari; VP Precious Metals Sales & Marketing, Yudi Hermansyah; VP Legal Compliance, Yulan; Legal Operation Manager, Novia Ridwan; Mining Concession Permit & Government Relations Manager, Ciputra.
Dr. Asri Agung Putra dalam sambutannya menjelaskan, bahwa PT. Antam Tbk. merupakan anak perusahaan PT. Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau PT. INALUM yang merupakan perusahaan BUMN. Penandatanganan MoU hari ini, adalah merupakan tindaklanjut dari MoU antara PT. INALUM dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI pada tanggal 1 Desember 2020, sehingga dengan MoU ini, diharapkan Kejati DKI Jakarta dapat membantu PT. ANTAM Tbk khususx Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia dan Unit Geomin & Technology Development untuk menyelesaikan berbagai permasalahan hukum yang dialaminya.
Kajati menegaskan, bahwa kerjasama ini hanya menyangkut bidang hukum keperdataan dan tata usaha negara semata, tidak menyangkut hukum pidana, baik itu pidana umum apalagi pidana khusus.
Kajati juga mengingatkan kepada Jaksa Pengacara Negara, agar bersungguh-sungguh mengerahkan seluruh kemampuannya memberikan jasa hukum yang dibutuhkan.
“Berikan pendapat hukum secara objektif dan profesional, perlihatkan dedikasi dan jaga nama baik institusi. Pastikan semua jasa hukum yang diberikan, berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Kajati.franky-MP7

Leave a Comment