Mensos Minta Pendampingan Kejaksaan Agung Dalam Program Kementeriannya

JAKARTA, majalah-prosekutor.com – Menteri Sosial RI Tri Rismaharini menemui Jaksa Agung Burhanuddin di Gedung Menara Kartika Adhyaksa Kompleks Perkantoran Kejaksaan Agung (Kejagung), Jalan Sultan Hasanuddin No.1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (13/01/2021).

“Tujuan kedatangan kami (Kementerian Sosial RI) bertemu Jaksa Agung guna meminta pendampingan untuk seluruh proses yang ada di kementerian. Pendampingan ini sudah saya lakukan semenjak menjabat menjadi Wali Kota Surabaya dan ingin juga melakukannya di Kementerian Sosial,” ujar Tri Rismaharini saat ditemui di Kejaksaan Agung.

Tri Rismaharini mengatakan pendampingan ini tidak hanya dilakukan di kantor. Apabila diperlukan, maka bisa terjun langsung ke lapangan. Sehingga apabila ada laporan tidak benar, Kementerian Sosial bisa didampingi Kejaksaan Agung untuk segera memproses laporan tersebut.

Dalam pendampingan ini, terang Mensos, Kejagung berperan dalam mengawal dirinya terkait data Kementerian Sosial yang bukan hanya digunakan untuk keperluan internal saja. Namun, data tersebut juga diserahkan kepada BPJS dan lembaga lainnya.

“Saya takut kalau kemudian data tersebut tidak sesuai dengan keperluan. Oleh karena itu, saya meminta didampingi dalam hal apapun. Lalu, kalau ada produk hukum yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial RI, kami meminta pendampingan dari Kejaksaan Agung sehingga saya tidak ada kesalahan,” kata Menteri Sosial RI Tri Rismaharini.

Selain itu, ia pun meminta pendampingan untuk melakukan pengecekan apabila ada suatu laporan masalah.

Selain dengan Kejagung, Mensos pun telah meminta pendampingan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian RI terkait parameter kemiskinan.

Hal ini termasuk terkait pengelolaan anggaran yang ada di Kementerian Sosial RI yang sangat besar. Risma mengaku tidak menginginkan pengelolaan keuangannya menjadi tidak benar.

Jaksa Agung pun menyambut baik hal ini. Burhanuddin menegaskan bahwa Kejagung memiliki kewajiban untuk melakukan pendampingan.

“Tentunya, kami (Kejaksaan Agung) ada kewajiban untuk melakukan pendampingan. Hal yang disampaikan oleh Ibu Menteri Sosial akan ditindaklanjuti. Sebenarnya, kerjasama ini sudah berjalan semenjak beliau menjadi Wali Kota Surabaya. Pendampingan ini adalah program nasional dan hukumnya wajib untuk kita lakukan pengamanannya,” tegas Burhanuddin.

Pertemuan keduanya dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan tentang pencegahan penularan COVID-19 antara lain dengan memperhatikan jarak aman dan mengenakan masker.ist/franky-MP7

Leave a Comment