PPK Pengadaan Lahan TPA Desa Dokan Karo Divonis 12 Bulan Penjara

KARO, majalah-prosekutor.com – Sidang Tindak Pidana Korupsi Studi Kelayakan untuk pengadaan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karo TA 2015, dengan terdakwa Kepala Bidang (Kabid) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karo, Baron Kaban selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Risdianto sebagai konsultan, kembali digelar, di Ruang Cakra IV Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Medan, Kamis (17/12/2020) kemarin.

Dalam agenda pembacaan putusan tersebut, majelis hakim akhirnya menjatuhkan pidana penjara selama 12 bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan.

Dalam pertimbangannya majelis hakim memutus terdakwa Baron Kaban telah terbukti bersalah sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 3 UU Tipikor Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Putusan tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Kejari Karo yang menuntut hukuman penjara selama 3 tahun, sedangkan untuk uang pengganti tidak dibebankan kepada terdakwa Baron Kaban.

Sementara itu untuk terdakwa Risdianto alias Anto, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 24 bulan atau 2 tahun, denda 50 juta dan subsider 3 bulan kurungan, uang pengganti Rp. 728.610,- subsider 3 bulan penjara.

Dalam pertimbangannya majelis hakim berpendapat terdakwa Risdianto alias Anto terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum Pasal 3 UU Tipikor Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk putusan terhadap Risdianto alias Anto ini pun sama dengan tuntutan Jaksa, namun berbeda dalam hal uang pengganti. JPU Kejari Karo menuntut sisa uang pengganti sebesar Rp. 55.728.610,- dari total kerugian negara sebesar Rp. 227.176.000,- yang sudah dikembalikan Terdakwa RD sebesar Rp. 171.447.390,- untuk ditanggung renteng antara kedua terdakwa. Akan tetapi dalam putusan majelis hakim hanya menghukum terdakwa Risdianto alias Anto mengembalikan sisa sebesar Rp. 728.610,-.

Jika dilihat dari jalannya proses persidangan, dimana terdakwa Risdianto alias Anto pernah menyampaikan dalam persidangan adanya aliran dana sebesar 55 juta rupiah kepada Candra Tarigan (Mantan Kadis Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karo) yang juga saat ini sedang menyandang status terdakwa.

Atas putusan tersebut Majelis Hakim memberikan waktu 7 hari kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum untuk menentukan sikap.

Kajari Karo, Denny Achmad, SH, MH saat dihubungi PROSEKUTOR memgatakan akan segera menentukan sikap terkait putusan Majelis Hakim ini.

“Selain itu kami akan segera melimpahkan berkas Candra Tarigan (Mantan Kadis Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karo) yang saat ini juga sedang dikebut tim jaksa kami.”

Diketahui sebelumnya, dalam kasus itu sudah tiga orang ditetapkan sebagai tersangka dan kini sudah terdakwa. Mereka masing-masing, Kepala Bidang (Kabid) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karo, BK dan R sebagai konsultan, dan CT selaku Kuasa Anggaran dalam kasus pengadaan lahan TPA Dokan.franky-MP6

 

Leave a Comment