Korupsi di Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Mamasa, Kejati Sulbar Jebloskan PPK ke Rutan

MAMUJU –  Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Barat, di bawah komando Johny Manurung kembali melakukan gebrakan tegas terhadap pejabat yang melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang telah merugikan keuangan negara.

Kali ini Kepala Kejati Sulbar Johny Manurung memerintahkan tim Jaksa Pidana Khusus menjebloskan tersangka Murnianto, SP, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan Pengadaan bibit kopi kegiatan Perluasan Tanaman Kopi pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Mamasa tahun 2015, ke rumah tahanan Polda Sulbar, selama 20 hari kedepan.
“Tersangka Murnianto, SP selaku pejabat PPK di Rutan Polda Sulbar dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bibit kopi atau kegiatan perluasan tanaman kopi pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Mamasa, tahun anggaran 2015,” kata Kajati Sulbar, Jonny Manurung dalam keterangan resminya, Kamis (15) ) / 10/2020) lalu.
Alasannya adalah alasannya yang menahan tersangka lantaran dua alasan objektif dan subjektif.
“Alasan Objektif mengancam larangannya di atas 5 (lima) tahun vide Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP. Sementara alasan Subyektif, kuatirkan tersangka akan dilarikan diri dan menghilangkan bukti, serta saksi-saksi lainnya, ”ujarnya.
Jonny Manurung. Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penahanan yang dia tandatangani Nomor: PRINT-458 / P.6 / Fd.1 / 10/2020, tanggal 15 Oktober 2020.
Jonny membeberkan kronologis yang menjerat Murnianto, SP selaku PPK kegiatan pengadaan bibit kopi pada perluasan tanaman kopi di Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Mamasa tahun 2015 pada kurung waktu dalam tahun 2015 telah melakukan tindak pidana korupsi.
Tersangka, sambungnya, ditunjuk sebagai PPK berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamasa Nomor 958 / KPTS-27 / I / 2015 tanggal (28/01/2015).
“Saat itu Murnianto meminta tim Kerja untuk mengganti spesifikasi bibit kopi pada  Laporan Ringkasan  menjadi jenis benih kopi  Somatic Embriogenesis  (SE), dengan ciri produk tertentu dan agar pelelangan dapat dimenangkan oleh PT. Supin Raya.
Johny menambahkan bahwa PT Supin Raya, telah terlebih dahulu melakukan perjanjian dengan satu-satunya suplier bibit kopi se- Indonesia yaitu Puslitkoka di Jember.
“Namun dalam pelaksanaannya, tersangka sebagai PPK membuat kontrak yang tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK), baru teknis dan spesifikasi barang berupa bibit kopi yang ada pada HPS.”
Pada akhir masa pelaksanaan pekerjaan, lanjut Jonny Manurung, seharusnya PT. Supin Raya tidak dapat memenuhi prestasi pekerjaan, namun Tersangka membuat addendum kontrak sehingga pencairan pekerjaan dapat dilakukan 100%.
“Akibat perbuatan tersangka, berdasarkan penghitungan kerugian negara oleh BPKP Sulbar, negara mengalami kerugian sekitar Rp. 1.166.808.870, -, ”beber Jonny
Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal sangkaan yakni melanggar Pasal 2 ayat (1) subs Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. franky-MP6

Leave a Comment