Wakil Jaksa Agung : ‘Reformasi Birokrasi Kejaksaan Jalan Terus’

JAKARTA –  Wakil Jaksa Agung RI. Setia Untung Arimuladi, dan Jaksa Agung Muda Pembimbing Dr. Bambang Sugeng Rukmono, memberikan pengarahan melalui vidcon untuk seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri mencari jajaran di bawahnya, membahas Refomasi Birokrasi dan Pengembangan Zona Integritas Wilayah Bebas untuk Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (19/05/2020) kemarin.
Vidcon yang sedang berlangsung di Pusat Media Pusat Penerangan Hukum dengan difasilitasi Pusat Data Statistik Kriminalistik dan Teknologi Informamsi (Pusdaskrimti) dipandu oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI Hari Setiyono. Wakil Jaksa Agung RI sebagai Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI memberikan petunjuk yang meminta persetujuan tetap Ketua Tim Pengarah yang lama dan mendorong unit kerja di daerah untuk meminta bantuan pembangunan Zona Integritas menuju WBK / WBBM ke Kejaksaan Agung RI dapat digunakan oleh Tim Penilai Intern (TPI) sebelum diundang atau diundang ke Kementerian Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. Berdasarkan data tahun 2020, baru ada 300 (tiga ratus) unit kerja yang diterima WBK dan 56 (lima puluh enam) unit kerja yang diminta WBBM.
 “Kepada seluruh insan Adhyaksa Indonesia agar tetap menjaga kesehatan diri dan keluarga agar terhindar dari penularan Covid-19 serta tetap tinggal di wilayah kerja, jangan meninggalkan tempat tugas,agar dapat berperan dalam percepatan penanganan Covid- 19,” pesan Untung. Dalam kesempatan tersebut sebelumnya telah dilaksanakan serah terima barang rampasan negara yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan RI untuk Penetapan Status Penggunaan (PSP) dari Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan Agung RI kepada para Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri.
Kepala Pusat PPA Agnes Triani, melaporkan bahwa berdasarkan data barang rampasan yang sudah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan RI masing-masing satuan kerja yang mendapatkan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara adalah sebagai berikut:
1.Kejaksaan Negeri Jakarta Utara
2.Kejaksaan Tinggi Aceh
3.Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara
4.Kejaksaan Tinggi Sumatra Selatan
5.Kejaksaan Tinggi Riau
6.Biro Perlengkapan Kejaksaan Agung RI.
Sementara itu, Jaksa Agung Muda Pembinaan menyerahkan dengan bantuan serah Terima Barang Rampasan Negara ini akan digunakan untuk keperluan dinas satuan kerja di daerah yang terdiri dari tanah dan / atau bangunan yang dilengkapi dengan kendaraan. “Total nilai aset yang berhasil diserah-terimakan sebesar Rp 127.885.156.000, – (seratus dua puluh tujuh miliar sembilan ratus miliar ratus lima puluh lima juta seratus lima puluh enam ribu rupiah),” ucap Jambin. Acara serah terima Barang Rampasan ini diakhiri dengan penandatanganan Berita acara oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan dan Kepala Biro Perlengkapan pada Jaksa Agung Muda Pembinaan. franky / muzer-MP6

Leave a Comment