Semarang Tekan Penyebaran Covid-19 Dengan PKM

SEMARANG –  Grafik menurun penderita Covid-19 terus terjadi di kota Semarang, namun tidak memberlakukan PSBB seperti kota-kota besar lainnya dalam menangani pandemi Covid-19 dan hanya melakukan PKM. “Ini semua berkat kerja keras semua pihak, Kota Semarang berhasil dipindahkan Covid-19.”

Hal tersebut ditegaskan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi. Menurutnya keputusan tidak menyetujui PSBB bukan berarti mempertimbangkan PSBB tidak penting. “PSBB sangat penting, tetapi banyak hal yang harus disetujui, mulai dari pertimbangan medis dan ekonomi. Tapi dengan keputusan pemberlakukan PKM, berkat kerja keras semua pihak, kita Insya Allah berhasil melandaikan grafik Covid-19,” ujar Wali Kota, Kamis (14/14) 5/2020).

Menurut Hendi, percakapan akrabnya, penetapan PKM dalam mengatasi COVID-19 di Kota Semarang, berhasil memunculkan pro kontra. “Dari hasil evaluasi sementara ini, pemberlakuan PKM di Kota Semarang cukup efektif dalam persetujuan Covid-19. Hal itu dapat dilihat dari grafiknya yang mulai melandai sejak diberlakukannya PKM pada 27 April 2020,” ujar Hendi.

Menurut Hendi, diumumkan hingga hari ke-18 PKM di Kota Semarang, jumlah positif terkonfirmasi lebih dari setengahnya, yang semula berjumlah 134 pada 26 April 2020, menjadi 55 pada hari Kamis, 14 Mei 2020. “Juga angka PDP di Kota Semarang juga naik drastis, dari yang semula 267 PDP pada 26 April 2020, menjadi 89 PDP pada Kamis, 14 Mei 2020, “tambahnya.

Hendi mengutip, pada umumnya penetapan PKM melalui Peraturan Wali Kota Semarang merupakan payung hukum agar dapat lebih menggiatkan patroli di berbagai wilayah. “Saya mengundang PKM sebagai jalan tengah, karena di satu sisi ada yang menginginkan PSBB, tapi di sisi lain juga ada yang tidak ingin PSBB karena alasan ekonomi,” terang Hendi. Terkait lanjut Hendi, ada keseimbangan antara dua kelompok besar, yang kemudian diterbitkan PKM, dengan dasar kegiatan sebenarnya adalah patroli yang dilakukan tim satuan wilayah TNI-POLRI dan Pemerintah Kota Semarang.

“Di sisi lain, walau tidak menyetujui PSBB, saya yakin melalui peraturan PKM, TNI-POLRI bersama Pemerintah Kota Semarang juga bekerja keras agar dapat mendukung wabah Covid-19,” katanya. Salah satu cara menggunakan 8 pos pantau di perbatasan kota, serta 4 pos pantau di tengah kota, untuk mengingatkan masyarakat yang tidak memasukkan protokol kesehatan.

“Restoran, PKL dan sebagainya boleh buka, asal menerima SOP kesehatan sampai jam 8 malam, itu pun hanya melayani take away (dibungkus.red). Besoknya boleh berjualan lagi, tapi harus sesuai dengan permintaan,” tegasnya. Lebih jauh Hendi mendeklarasikan, selama pemberlakuan PKM di Kota Semarang, diumumkan telah ada 3.872 pengendara yang ditindak, karena tidak ada aturan terkait dengan protokol kesehatan.

Dari jumlah tersebut, ada 2,259 pengendara roda dua dan 1,512 pengendara roda empat yang dibalikkan arah, diminta, serta ditegur untuk menggunakan topeng. “Disamping itu juga diminta 102 bus juga ditindak karena tidak mematuhui aturan sosial jarak jauh dan juga protokol kesehatan,” tandas Hendi. tah / fabi-MP6

Leave a Comment