Kejagung Kawal Refocusing Anggaran Penanganan Percepatan Kasus Covid-19 Rp. 7,3 Triliun Lebih

JAKARTA  –  Jaksa Agung RI menjelaskan bahwa pandemi Covid-19 telah memberikan fakta yang nyata dan signifikan pada berbagai aspek kehidupan di seluruh dunia , mulai dari sektor  kesehatan, ekonomi, sosial, hukum, politik, dan keamanan.

Hal yang disampaikan Jaksa Agung RI Dr. ST. Burhanuddin, Saat Menjadi narasumber PADA  k onferensi pers Perbarui Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Yang dilaksanakan di Graha BNPB Jakarta , J Umat ( 0 8/ 0 5/2020).

Kehadiran Jaksa Agung RI tersebut dalam rangka memberikan informasi perkembangan dalam penanganan Covid-19 di Indonesia terkait dengan posisi Kejaksaan Republik Indonesia, sebagai institusi yang diberikan amanat oleh Undang-Undang untuk turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan kebijakan pemerintah di antaranya Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Dalam siaran pers mengungkap perkembangan pandemi,bahwa pemerintah bertindak sigap dalam waktu singkat diiringi keadaaan yang mendesak, telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Perppu ini pada dasarnya memuat beberapa kebijakan penting yang berimplikasi kepada rakyat termasuk penyiapan tambahan anggaran dengan total Rp 405,1 triliun yang belum ada dalam APBN 2020, untuk penanganan situasi COVID-19;

Melalui Perppu 1 Tahun 2020, Presiden juga telah menginstruksikan seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah baik Pusat maupun Daerah untuk melakukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergis antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan dana hibah, donasi dan realokasi secara profesional, prorposional dan transparansi yang berasaskan itikad baik.

Tentunya, dengan adanya Perppu ini, selain mengandung niat baik dari Pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19, namun secara tidak langsung juga mengundang pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan mau mengambil keuntungan secara tidak sah dalam kebijakan yang diambil berdasarkan Perppu ini.

Oleh karena itu pelaksanaan Perppu ini harus dilakukan secara profesional, dan hati-hati yang oleh karenanya dipandang perlu menggandeng institusi penegak hukum, yang salah satunya Kejaksaan, dalam mengawasi, mendampingi, dan mengamankan kebijakan yang diambil untuk tidak menyimpang sekaligus mengoptimalisasi dan mendorong percepatan penanganan Covid-19.

Karenanya Kejaksaan RI secara proaktif telah menerbitkan serangkaian kebijakan strategis dan arahan dalam rangka mendukung pelaksanaan Perppu No.1 Tahun 2020 yaitu:

1.                  Menerbitkan Instruksi Jaksa Agung RI No.5 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pelaksanaan Tugas dan Penanganan Perkara Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Kejaksaan RI yang pada pokoknya mengatur pendampingan refocussing revisi anggaran, koordinasi dengan LKPP, APIP dan optimalisasi penanganan perkara menggunakan Acara Pemeriksaan Singkat (APS) dan pelaksaan persidangan secara elektronik (online).

2.                  Menerbitkan Instruksi Jaksa Agung RI No.6 Tahun 2020 sebagai pedoman bagi Jajaran Kejaksaan untuk melakukan Pengamanan Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Serta Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 Jaksa Agung RI.

3.                  Surat Edaran Jaksa Agung No.7 Tahun 2020 tanggal 9 April 2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pendampingan Terhadap Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, yang pada pokoknya melakukan percepatan pelaksanaan pendampingan terhadap Kementerian/Lembaga/BUMN/BUMD, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka refocusing kegiatan dan relokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa untuk percepatan penanganan Covid-19 dan melakukan koordinasi dan kerja sama dengan LKPP, BPKP, APIP, dan instansi lainnya.

4.                  Menerbitkan Instruksi Jaksa Agung 8 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Optimalisasi Tugas dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Pelaksanaan Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran bersumber dari APBN, APBD, dan Dana Desa untuk penanggulangan Covid-19. Sebagai bentuk Kejaksaan berperan aktif dan terlibat sepenuhnya, serta turut menciptakan kondisi yang mendukung melalui pendampingan hukum terhadap kebijakan yang akan dan telah dilakukan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Desa/BUMN/BUMD sesuai dengan Instruksi Presiden RNo.4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19

5.                  Melalui bidang Intelijen memberikan petunjuk ke seluruh Satker di daerah untuk melakukan pengamanan pembangunan strategis dengan secara proaktif membangun koordinasi dengan Pemda, Forkopimda dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengawal alokasi anggaran Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan Covid-19 agar dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat. Dalam hal ditemukan penyimpangan maka tindak lanjut diserahkan kepada bidang Pidsus setelah koordinasi dengan APIP setempat.

Pengamanan / Pendampingan Pemfokusan Ulang Anggaran dalam rangka Penanganan Covid-19 telah ditindaklanjuti oleh 13 Kejaksaan Tinggi, dan 101 unit kerja di seluruh Indonesia yang sampai dengan tanggal 06 Mei 2020 telah berhasil membuat pengamanan / pendampingan lebih dari 130 . 7,3 triliun rupiah.

“Saya akan meminta segan-segan untuk menindaklanjuti pada pegawai Kejaksaan baik Jaksa maupun Tata Usaha yang terbukti melakukan tindakan tercela,” tegas Burhanuddin. muzer / franky- MP6

Leave a Comment