JAMPidum : “Waspadai Kerawanan Pilkada Serentak 2020”

JAKARTA –  Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM Pidum), Dr.Sunarta bersama Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum), Hari Setiyono menggelar Video Conference (Vicon) bersama jajaran Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Se- Indonesia, bertempat di Pusat Media Agung Kejaksaan, Jakarta, Kamis (12/3/2020).
Tema Vicon “Peranan Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilihan Melalui Sentra GAKKUMDU dan Kesiapan Kejaksaan Menjelang Pilkada 2020”
JAM Pidum mengatakan Pilkada serentak 2020 akan dilaksanakan di 270 Daerah dengan menyetujui 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota (Satu Kota yaitu Makasar melakukan Pilkada Ulang). Melalui sarana Vicon, JAM Pidum menghimbau untuk jajarannya agar selalu berhati-hati dan mewaspadai potensi kerawanan Pilkada Serentak Tahun 2020.
“Seperti Kampanye hitam di media sosial, Politik uang, baik uang, politik, maupun mahar politik, Politik Identitas, Relasi pada politik lokal,” ujar Sunarta sembari mengingatkan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan netralitas penyelenggara Pilkada.
Pada kesempatan tersebut JAM Pidum menjelaskan langkah-langkah yang telah dilakukan Kejaksaan Agung RI dalam meningkatkan kemampuan Jaksa yang ada di GAKKUMDU di seluruh Indonesia, yaitu:
Sentra Gakkumdu di seluruh Indonesia yang dilakukan dengan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten / Kota di seluruh Indonesia dengan memberikan narasumber yang kompeten dari KPU, Bawaslu, Bareskrim, Mahkamah Agung dan DKPP. “Tujuan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman para Jaksa, tentang Pola Penangan Perkara Pilkada, menyamakan Pemahaman tentang tidak-tidak Pidana yang termuat dalam Pasal-Pasal Pidana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilu RI, Kepala Kepolisian Negara RI, dan Jaksa Agung RI Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016,
Kedua agar melakukan suvervisi dan penanganan pertanahan Pilkada yang dilakukan oleh Sentra Provinsi dan Kabupaten / Kota seluruh Indonesia terkait Pilkada yang rawan terjadi konflik / keamanan keamanan.
Kemudian yang ke tiga melakukan sosialisasi Pelaksanaan Pemilu / Pilkada yang berintegitas melalui program Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum. Pemilu / Pilkada yang berintegritas tidak diragukan, yaitu: Regulasi yang jelas, Peserta Pilkada Yang Kompeten, Birokrasi yang netral, dan Penyelenggara Pilkada yang berintegritas “Pengoptimal Penanganan Perkara Pilkada dengan filosofi penegakan hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pilkada melibatkan bagaian dari coba Bukan sebagai bentuk pembalasan untuk pelaku, ”ujar mantan Sesjam Intel.
Memaksimalkan fungsi dinamika kelompok di antara anggota Jaksa anggota Gakkumdu diseluruh Indonesia untuk berbagi pengalaman dalam penangan perkara Pilkada yang dilakukan oleh Sentra Gakkumdu seluruh Indonesia. Selain itu Kajati Jatim meminta seluruh jajarannya aktif dalam diskusi dan seminar yang dilakukan oleh Bareskrim Polri, KPU, Bawaslu dan pihak-pihak lain yang membahas tentang Pilkada serentak.
Sementara itu, menghapus persiapan Pilkada 2020 JAM Pidum juga meminta pemulihan terbaru dalam penanganan perkara Tindaka Pidana Umum (Pidum) agar mempedomani SE Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum.
“Sehubungan dengan hal ini maka Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-013 / A / JA / 12/2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum dicabut dan diganti dengan pedoman bantuan yang baru,” ujar Sunarta . franky / muzer-MP6

Leave a Comment