Kinerja Datun Kejari Kendari Tuai Prestasi

KENDARI –  Kejaksaan Negeri (Kejari) Kendari belum lama ini menyambangi Kantor DPRD Kota Kendari dalam rangka sosialisasi dan rapat audiensi. Kunjungan tersebut dalam rangka membahas peran Kejari dalam pendampingan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), agar mampu menghasilkan produk perda yang sangat berkualitas.

Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasidatun) Kejari Kendari, Romadu Novelino, menyatakan pendampingan persiapan perda telah jadi target. Kejari Kendari agar produk kedepan menghasilkan produk penindakan sesuai dengan ketentuan dari lembaga legislatif daerah.

“Sudah kami lakukan audiensi dengan pihak DPRD Kota Kendari, yang dihadiri langsung oleh ketua DPRD dan beberapa anggota dewan. Kami berharap dilibatkan dalam bahasan, tujuannya untuk kemajuan daerah juga,” ungkapnya Kamis (20/02/2020) usai penanda tanganan nota kesepahaman MoU dengan Pemkot Kendari yang dirangkaikan dalam penyerahan 20 SKK dari BP2RD (Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah).

Kehadiran Kejaksaan Negeri dalam penyusunan perda agar tak terjadi benturan dengan regulasi yang diatasnya, sekaligus memberi penguatan pada fungsi penindakan yang riil dalam regulasi perda.

“Salah satu contoh seperti yang kita lihat dalam peraturan daerah terkait penegakan pajak retribusi daerah. Kan, ada namanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Tapi sampai hari ini kami dari Kejari Kendari menilai PPNS ini belum maksimal, maka disinilah peran kami dalam memberikan pendampingan untuk penguatan kelembagaan,” terangnya.

Ketua DPRD Kota Kendari, Subhan menyatakan inisiatif Kejari dalam mengawasi penyusunan Perda sangat positif karena terkait penguatan kelembagaan, saat ini DPRD tinggal menunggu keputusan rapat bersama dengan komisi bagian hukum.

“Kami tinggal menunggu komisi I untuk menindak lanjuti hal tersebut untuk menyusun MoU seperti apa nantinya.”

TOREHAN PRETASI

Bidang Datun Kejaksaan Negeri Kendari memang bekerja silent namun pasti untuk menorehkan prestasi. Hal ini dibuktikan dengan capaian kinerja sepanjang tahun 2019 yang mampu melaksanakan Pemulihan Keuangan Negara/Daerah mencapai Rp.16 Miliar lebih serta Penyelamatan Aset Daerah.

Sehingga tak mengherankan Bidang Datun Kejari Kendari yang dipimpin Kasi datun, Romadu Novelino diganjar Piagam Penghargaan dari Walikota Kendari dalam Peran Aktif di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara saat upacara Hari Kesaktian Pancasila yang lalu.

Peran JPN Kejari Kendari di antaranya :

1.      Pendampingan program Pemasangan Alat Perekam Pajak bersama dengan Pemkot Kendari dan Korsupgah KPK dengan total pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sampai Desember 2019 senilai Rp.14.999.065.516,-

2.      Penyelesaian tunggakan PBB-P2 berdasarkan SKK dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kendari melalui negoisasi dengan capaian Rp.992.126.925,-

3.      Pelaksanaan Surat kuasa Khusus (SKK) dari Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Kendari terhadap kreditur macet dan berhasil dibayarkan sampai akhir 2019 sebesar Rp.210.000.000,-

4.      Pelaksanaan SKK dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kendari terhadap penunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan cabang Kendari yang sampai 10 Desember 2019 telah terbayarakan 145.941.555,-

“Sampai akhir tahun 2019, total pemulihan keuangan negara dan daerah yang telah berhasil kami laksanakan selaku Jaksa Pengacara Negara mencapai Rp.16.347.133.996,-,” ungkap Romadu pada PROSEKUTOR.

Mantan Kasi Pidsus Kejari Cimahi ini menambahkan bahwa jajarannya juga berhasil melakukan pengamanan aset daerah saat mewakili MTsN 1 Kendari yang digugat oleh Drs Abdullah Pidani, Msi. “Putusan sudah inkracht dan dimenangkan oleh pihak MTsN 1 Kendari yang dikuasakan kepada kami selaku JPN.”

Selain kasus gugatan terhadap MTsN 1, bidang datun Kejari Kendari juga memberikan bantuan hukum non litigasi kepada Pemda Kota Kendari berupa mediasi terhadap aset pemerintah daerah yang berlokasi di SMPN 3 Kendari seluas 3220 m2.

“Saat itu kami berhasil menyelamatkan aset tanah tersebut yang kemudian diserahkan kepada Sekda Kota Kendari selaku pengelola barang milik daerah pada Pemkot Kendari awal Desember lalu.”

Pendampingan hukum juga diberikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kendari terhadap Kegiatan Pembangunan Jalan yang disediakan di jalan M. Yamin-Tabanggele. “Selain itu kami juga telah memberikan dua Pendapat Hukum kepada Pejabat Pembuat Komitmen terkait kegiatan pendampingan hukum atau Bantuan Hukum pembangunan jalan tersebut.” franky-MP1

Leave a Comment