Pelantikan Pejabat Di Lingkungan Wantanas

JAKARTA – Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Sekjen Wantanas) Laksda TNI Achmad Djamaludin melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat eselon I, II dan III di Lingkungan Sekjen Wantanas yang berlangsung di Hotel Grand Mercure, Jakarta, Rabu (12/2/2020).
Pejabat yang dilantik untuk eselon I sebanyak tiga orang dari unsur TNI, kemudian eselon II ada delapan pejabat yang terdiri dari unsur TNI, Polri dan Kejaksaan. Sementara pejabat eselon III satu orang dari TNI.
Laksda TNI Achmad Djamaludin dalam kata sambutannya mengatakan, pelantikan ini menjadi semangat baru bagi kita semuanya dalam rangka aktifitas di lingkungan Sekjen Wantanas kearah yang lebih baik. “Perlu disadari bahwa promosi jabatan ini merupakan kepercayaan dan penghargaan pimpinan atas prestasi kerja dan dedikasi para pejabat.Oleh karenanya perlu disyukuri dan dijawab kepercayaan tersebut dengan menunjukan kapasitas profesionalitas, integritas dan loyalitas yang lebih tinggi dibanding sebelumnya.”
Ditambahkannya, bahwa dengan bekal pengetahuan dan latar belakang pendidikan para pejabat baru ini akan dapat melaksankan tugas dengan baik dan bekerja dengan penuh dedikasi.
Achmad menegaskan bahwa jabatan itu ibarat panggung, baik tidaknya pertunjukan sangat ditentukan oleh aktornya bukan oleh panggungnya.
“Karenanya jabatan saudara akan tergantung dari kinerja saudara semua.”
Dirinya juga meminta kepada pejabat yang baru dilantik agar meningkatkan ide kreatif. “Segera pelajari tugas dan fungsi masing masing di jabatannya kembangkan ide ide kreatif dan inovatif untuk mengtatasi segala kendala yang dihadapi.”
Sementara satu pejabat yang dilantik dari unsur Kejaksaan adalah Abdul Azis yang mendapat promosi sebagai Analisis Kebijakan Bidang Penegakan Hukum (Eselon IIa). Sebelumnya Abdul Azis adalah Kepala Bidang Penyususnan Program Pelaporan Diklat pada Badan Diklat Kejaksaan RI. Azis mengatakan tugasnya adalah memberikan pertimbangan hukum terhadap bidang-bidang yang ada di Wantanas ini.
Dijelaskannya bahwa pertimbangan hukum secara universal tapi bersifat nasional. “Jadi misalnya ada sesuatu kebijakan baru apa di pemerintahan (lembaga) ini  baru kita analisa. Setelah itu baru kita berikan pertimbangan kepada Sekjen.”muzer/franky-MP6

Leave a Comment