Komisi Kejaksaan Terima 1044 Laporan Sepanjang 2019

JAKARTA – Komisi Kejaksaaan RI (KKRI) mengungkapkan oknum jaksa yang diundang di Kejaksaan wilayah Sumatera Utara yang menerima peringkat yang menerima pengaduan terkait dengan katagori intitusnya terkait dengan dukungan dan prakarsa jaksa dan bantuan kejaksaan surat permohonan KKRI 2019.

“Ya jaksa yang berunding di Kejaksaan, Sumatera Utara, berkelahi 1355 pegawai, yang mendapatkan sanksi untuk 9 orang,” kata Barita Simanjuntak kepada pejabat eksekutif dalam rangka meningkatkan masyarakat untuk kurun waktu 2019 di KKRI di kantornya, Rambai, Jakarta Selatan, Kamis ( 23) / 1/2020).

Barita Simanjuntak di dampingi Wakil Ketua, dan para komisioner KKRI menggelar persetujuan kinerja atau catatan awal Komisi Kejaksaan RI menejelaskan, memuat laporan pengaduan yang diminta perorangan (307), Advokat (232), dan Lembaga Swadaya Masyarakat (126), KKRI mencatata laporan dan pengaduan masyarakat memiliki tugas dan fungsi mengkoordinasikan laporan pengaduan masyarakat, yang mencakup kegiatan-kegiatan pembuatan resume pengkajian analisis penilaian dan pembaruan atas laporan pengaduan masyarakat.

Selama tahun 2019, bidang laporan dan pengaduan masyarakat telah menindaklanjuti laporan pengaduan sejumlah 1044 (seribu empat puluh empat) laporan pengaduan dengan rincian diterima pada tahun 2019 sejumlah 827 (delapan ratus dua puluh tujuh) laporan pengaduan dan sisa tahun 2018 sejumlah 217 (dua ratus tujuh belas) laporan pengaduan.
Data laporan pengaduan masyarakat tersebut jika dibandingkan tahun 2018, mengalami penurunan dimana tahun 2018 jumlah keseluruhan laporan pengaduan yang ditindaklanjuti sebanyak 1119 (seribu seratus sembilan belas) laporan pengaduan.
Barita Simanjuntak yang terpilih sebagai ketua Komjak periode 2019-2023 dari unsur pemerintah, menjelaskan selama kurun waktu 83 hari, pihaknya telah melansir peringkat tujuh besar peringkat wilayah laporan pengaduan masyarakat yang masuk ke KKRI dan sudah direspon oleh Kejaksaan Agung, DKI Jakarta meraih peringkat pertama dengan total laporan 96 pengaduan, Jawa Timur 95, Sumatera Utara 94, Jawa Barat 79 dan Jawa Tengah 52 laporan.

Namun, sambung Barita, dari laporan tersebut yang direspon Kejaksaan Agung melalui, Jaksa Agung Muda Pengawasan telah memberikan saksi terhadap para jaksa yang terbukti melanggar kinerja di korps Adhyaksa, Jawa Barat 13 pegawai yang mendapatkan sanksi, Jawa Timur 13 orang, Sumut 9 orang, Aceh 7 orang, Kejaksaan Agung 7 orang, Aceh 7 orang, Jateng 4 orang.
Di samping itu, KKRI juga telah meneruskan  52 (lima puluh dua) laporan pengaduan  ke lembaga atau instansi lain baik Kompolnas (29), Komisi Yudisial RI (9), Komnas HAM (1) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (1). Sisanya sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) laporan pengaduan dimasukkan sebagai kategori “Diarsipkan” karena dinilai bukan merupakan kewenangan dari KKRI ataupun karena perkara tersebut dianggap sudah selesai.
Barita Simanjuntak menegaskan Komisi Kejaksaan RI (KKRI) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Kejaksaan memiliki tugas dan wewenang antara lain untuk melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian tentang kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau Pegawai Kejaksaan, serta pemantauan, penilaian atas kondisi organisasi, tata kerja dan sumber daya manusia. “Apa yang kita lakukan ini sebagai bentuk akuntabilitas terhadap publik atas pelaksanaan tugas dan kewenangan,”ujarnya.

Terkait sanski displin tersebut, Barita Simanjuntak, KKRI menghimbau agar setiap satuan kerja Kejaksaan baik di pusat maupun di daerah untuk dapat menunaikan tugasnya dengan profesional.
“Kami juga meminta kepada intitusi Kejaksaan agar  tidak memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang secara langsung maupun tidak langsung kepada jajarannya ketika melakukan kunjungan karena hal tersebut dapat mengurangi komitmen anggota KKRI dalam melaksanakan pakta integritas. Selain itu, KKRI juga meminta agar dalam pelaksanaan tugas KKRI ke daerah penerimaan oleh satuan kerja setempat dilakukan dengan sederhana sesuai ketentuan yang berlaku,”ujarnya.
Selain itu, lanjutnya, KKRI juga mengeluarkan rekomendasi yang pada intinya untuk menjaga harkat dan martabat Kejaksaan, agar Jaksa Agung RI melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang tidak berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Kejaksaan, serta tidak didukung anggaran Kejaksaan, karena dapat membebani satuan kerja Kejaksaan di pusat dan di daerah. Dalam praktiknya, kondisi ini rentan menimbulkan penyimpangan oleh oknum Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan.

REKOMENDASIKAN KASUS PELANGGARAN HAM

Sementara itu, terkait dengan kasus yang dituduhkan HAM masa lalu yang terkait dengan kasus Trisakti, Semanggi I dan II serta penghilangan terhadap aktifis 1998, Barita Simanjuntak mendukung KKRI yang membutuhkan agar Kejaksaan Agung melakoni perbaikan di Kemenko Polhukam, RI dan DPR untuk mencari mencari UU. Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai solusi penyelesaian kasus-dugaan yang disetujui HAM masa lalu.
“KKRI juga meminta kepada Kejaksaan Agung, demi memberikan kepastian hukum terhadap masalah berat bagi masyarakat khusus dan aktifis 1998, untuk Kejaksaan Agung RI agar melengkapi laporan yang melengkapi DPR tanggal 20 September 2009,” pungkasnya. muzer / franky

Leave a Comment