Kejari Bangkalan Canangkan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

BANGKALAN –  Jajaran Kejari Bangkalan selama ini dikenal guyub dan ini adalah modal utama untuk hasil kerja yang mendukung WBK dan WBBM.

“Tahun lalu jurus Kejati Jatim memiliki Kejari Surabaya dan Kejari Situbondo yang telah mendukung zona tersebut. Diharapkan tahun ini minimal 10 Kejari bisa masuk dalam zona tersebut dan Kejari Bangkalan diharapkan menjadi salah satu dari itu.”
Harapan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur, Dr Sunarta, SH, MH
Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) dan peresmian gedung Pelayanan Publik Terpadu dan Terpercaya (P2T2), Kamis (21/2).
“Apa yang dilakukan Kejari Bangkalan harus menjadi virus bagi kejari lainnya di wilayah Madura. Sebagai bagian dari bumi garam, Kejari Bangkalan telah menggarami Kejari lainnya karena Kejari Sampang, Pamekasan dan Sumenep mengatakan akan mencanangkan tak lama lagi.”
Mantan Kajati NTT ini meminta, “Mudah-meminta jajaran Kejari Bangkalan terus meningkatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan terselenggaranya birokrasi yang bebas dari pengawasan bersih dan melayani masyarakat”
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bangkalan, Badrut Tamam, SH, MH, mengatakan bahwa jajarannya telah melakukan reformasi dan inovasi dalam pelayanan terhadap masyarakat.
“Kami memiliki program SI MANJA BANGKIT yang akan dilakukan di gedung P2T2. Selain itu, kami juga melakukan denda tilang secara online, menerima  pesanan pengiriman  barang membuktikan untuk perkara yang telah  dilengkapi dengan inkrach , membuka klinik, layanan hukum untuk masyarakat secara online dan untuk mengunjungi kami akan memilih dengan Kapolres untuk peminjaman barang bukti suatu kasus. “
WBK menuju WBBM.
Sementara itu Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron menuturkan, “Dengan pencanangan ini akan meningkatkan pelayanan masyarakat untuk masyarakat di lingkungan Kejaksaan Negeri Bangkalan. Kami mendukung keluarga besar Kejaksaan Negeri Bangkalan untuk pencanangan ini.”

Menurutnya, pencanangan pembangunan zona integrasi ini adalah implementasi dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014, yang mendukung pembangunan birokrasi pembangunan yang bebas-korupsi, ramah melayani.

“Karena itu, secara bertahap juga akan dideklarasikan oleh pemerintah di Kabupaten Bangkalan sebagai salah satu bentuk komitmen untuk terlaksananya birokrasi dan aparatur pemerintah yang bebas korupsi dan bersih,” harapnya.

Turut hadir dalam acara ini Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan, Kapolres Bangkalan, Kepala PN Bangkalan, Dandim Bangkalan dan para Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) se-koordinator Madura. franky-MP6

Leave a Comment