Inovasi SOP Bawa Badiklat Kejaksaan Raih WBK

DEPOK –  Saat ini masih menyetujui Kepala Kejaksaan Negeri Jak-Sel pada bulan September 2009, Setia Untung Arimuladi
menceritakan menyambut Tim Penilai dan Supervisi Cepat Menangkan Optimalisasi Kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi.
“Saat ini program khusus tentang informasi penanganan perkara Pidana Umum, Pidana Khusus di mana Kejari Jaksel sebagai salah satu Program Percontohan Reformasi Birokrasi yang pada akhirnya memperoleh penghargaan dan menerima Piala Citra Pelayanan Prima dari Presiden dan hasil Kemenangan PAN pada tahun 2010.”
Untung yang juga Kaban Diklat Kejaksaan RI ditambahkan ke Predikat ini diberikan karena Kejari Jaksel disetujui telah berhasil menciptakan peningkatan dalam mendukung peningkatan penyelenggaraan layanan publik dengan predikat sangat baik.
Hal itu diungkapkan Untung saat menjadi pembicara pada acara Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) tahun 2019, yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan berlangsung di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kemdikbud, Depok, Rabu (13/2) siang.
RNPK bertujuan untuk memperkuat sinergi antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan seluruh pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan di daerah.
Disamping itu, pertemuan ini juga bertujuan untuk berbagi informasi terkait permasalahan dan praktik baik serta solusi terkait pendidikan dan kebudayaan serta Reformasi Birokrasi. Untung mengatakan, anatomi organisasi adalah bagian dari Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang  harus dipelajari dan dipahami oleh ASN.
“Kita akui hal ini sering diabaikan bahkan tidak dimengerti atau lupa. Lupa, tidak pernah dibaca  jadi hanya rutinitas saja yang dikerjakan. ASN yang mendapat amanah dituntut untuk memahami Tupoksi dan harus dipelajari, sehingga tumbuh dan  lahir suatu komitmen,” tukas Untung yang juga Ketua Umum PJI (Persatuan Jaksa Indonesia).
Apabila Tupoksinya tidak dipelajari, tambahnya, bagaimana mau komitmen dan konsisten? Pemimpin itu harus turun kebawah. Rasa komitmen harus merubah kebiasaan rutinitas yang harus kita perbaiki.
“Untuk membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), pertama sebagai pimpinan harus menerbitkan surat keputusan pembentukan tim kerja di unit kerjanya masing-masing. Kemudian membuat pedoman apakah prasyarat membangun  zona integritas menuju WBK sudah memenuhi standar sesuai keputusan KemenPAN menyangkut masalah pembangunan zona integritas,” katanya.
Kemudian, masih kata Untung, dari men-PAN kita undang untuk melakukan evaluasi, setelah itu kita lakukan rapat penandatanganan komitmen bersama, komitmen bersama ini dilakukan di satuan kerja, semua pegawai menandatangani komitmen bersama.
“Komitmen bersama untuk merubah perilaku, pelayanan internal paling utama kita mengedepankan pelayanan,” bebernya.
Dalam kesempatan ini Kaban Diklat juga memberikan presentasi tentang keberhasilan Badiklat Kejaksaan mendapatkan penghargaan WBK dari Kemen PAN, dan juga SOP serta inovasi dari aplikasi-aplikasi Badiklat. “Aplikasi ini Mendukung untuk meminimalisir penyimpangan”tegasnya.
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) tahun 2019 dibuka secara resmi oleh Presiden RI Joko Widodo pada hari Selasa (12/2).
RNPK fokus pada isu-isu strategis dalam rangka menyukseskan pelaksanaan program-program prioritas nasional. muzer / franky-MP1

Leave a Comment