Badiklat Kejaksaan Gelar Diklat Pemilu

JAKARTA – Pemilu 2019 sudah di depan mata. Berbagai persiapan telah dilakukan untuk menyambut pergelaran pesta demokrasi lima tahunan itu.

“Dinamika dan suhu politik yang kian memanas tidak dapat diprediksi dan sulit dibaca karena perbedaan politik yang keras dan tajam serta fanatisme berlebihan, sulit memunculkan rasa kebencian, permusuhan, pertikaian tantangan konflik horizontal di negara dan di masyarakat yang dapat membantu proses pemungutan suara dan tidak Diperbolehkan timbul timbulnya kegaduhan juga berbagai kerawanan lain yang pada akhirnya bermuara pada proses hukum, ”kata Kaban Diklat Kejaksaan Setia Untung Arimuladi saat dibuka Diklat Pemilu angkatan I dan II, Diklat Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) angkatan I dan II, bertempat di Aula Sasna Adhi Karyya, Badiklat Kejaksaan RI, Jakarta, Selasa (19/2).

Menanggapi fenomena tersebut, Badan Diklat Kejaksaan sebagai bagian dari sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) harus berperan secara aktif dengan menggelar Pendidikan dan Pelatihan Pemilu angkatan I dan II serta Diklat PHPU angkatan I dan II yang diikuti oleh para Asisten Pidana Umum, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara, para Kasi Kamnegtibun (Keamanan Negara dan Ketertiban Umum) dan para Kasi TPUL (Tindak Pidana Umum Lainnya) pada Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia.

“Kejaksaan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) harus bisa menjaga netralitas dalam penanganan perkara sengketa pemilihan yang kemungkinan terjadi dalam pelaksanaan Pilleg dan Pilpres 2019 yang akan datang,” tegasnya.

Kaban Diklat Kejaksaan menegaskan, bahwa penegakan hukum yang independen, transparan dan bermartabat menjadi harapan dan dambaan masyarakat.

“Marilah kita bersama-sama mewujudkan harapan masyarakat dengan bekerja profesional dan mengatur yang lebih tinggi dalam mengelola sengketa pemilu dan juga dalam upaya perselisihan hasil pemilu tahun 2019,” tegas Untung.

Untuk itu kata Untung, diperlukan sikap kehati-hatian serta obyektif dalam menilai suatu peristiwa apakah ini benar-benar disetujui atau bisa dibatalkan administrasi bebas saja.

Kaban Diklat berpose untuk seluruh peserta Diklat agar mampu meningkatkan pemahaman, pengetahuan, keahlian dan ketrampilan dalam penangananan perkara sengketa pemilihan umum serta ketrampilan dalam penanganan perselisihan hasil pemilihan umum dan dapat diimplementasikan di tempat kerja masing-masing. muzer / franky-MP1

Leave a Comment