Rebutan Suara Milenial Di Pemilu 2019

SEMARANG – Rebutan suara pemilih milenial nampaknya menjadi target para kandidat dalam Pilpres 2019. Bisa dikatakan pemilu kali ini menjadi panggung pemilih milenial menunjukkan signifikansinya dalam politik elektoral Indonesia. Mereka akan diuji, apakah preferensi politiknya sesuai dengan idealisme atau terjebak dalam kungkungan pragmatisme.

Proporsi mereka yang cukup besar, sekitar 40% dari seluruh pemilih di Indonesia adalah lahan menggiurkan bagi kandidat untuk menarik simpati dan mendulang suara.
Besarnya kuantitas pemilih milenial disadari oleh masing-masing kandidat sehingga kubu Probowo-Sandi dan Jokowi-Ma’ruf saling mengklaim bahwa pihaknya akan melakukan strategi yang sesuai dengan selera pemilih milenial.

Di kubu petahanan misalnya, gaya Joko Widodo disebut mencerminkan generasi milenial. Ia gemar memakai sneake, kemudian membuat vlog yang memang menjadi style dan aktivitas yang sangat intim dengan generasi milenial.
Sementara di kubu oposisi, yang dianggap merepresentasikan kaum milenial adalah Sandiaga Uno. Dengan style-nya yang serba kekinian bisa dikatakan dia dianggap sebagai sosok yang mampu menggaet pemilih milenial.

Namun, yang perlu dipahami di sini bahwa karakter generasi milenial ialah melek informasi. Hidup mereka banyak dicurahkan untuk berselancar di dunia maya. Mereka terkoneksi satu sama lain melalui media sosial. Inilah titik pembeda antara generasi milenial (17-35 tahun) dengan generasi X (36-55 tahun) serta generasi baby boomers (55 tahun ke atas).

Ada tiga faktor untuk membaca arah politik pemilih milenial: Potensi partisipasi politik dan kemantapan pilihan; sensitivitas pada isu sosial/kebijakan; dan preferensi terhadap kandidat dan pilihan politik dalam pemilu, seperti karakter kandidat yang disukai.

“Di tingkat nasional jumlah pemilih milenial mencapai 5 juta lebih, sementara di Jateng, jumlahnya 1.450.000. Itu angka yang cukup signifikan, sehingga menjadi rebutan parpol atau kandidat capres untuk menang pemilu,” ungkap Yulianto Sudrajat, Ketua KPU Jateng dalam diskusi ‘Merebut Suara Pemilih Milenial di Pemilu 2019’ yang digelar Forum Wartawan Pemprov dan DPRD Jateng (FWPJT).

Selain Yulianto, diskusi yang diadakan di Hall Aula Kantor Gubernur Jateng Semarang, Jumat (21/12) menghadirkan Ketua KPU Jateng, Anggota Bawaslu Jateng Sri Sumanto, pengamat politik Undip M Yulianto dan Ketua Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Septiaji Eko Nugroho.

Yulianto Sudrajat menambahkan bahwa pemilih pemula atau pemilih milenial ini sangat well informed, namun pasif dalam politik. Mereka banyak menerima informasi dari gadget mereka, tapi lebih asyik menikmati media sosial (Medsos) daripada berita politik khususnya pemilu.”Ini tantangan bagi parpol, jika ingin merebut suara mereka, pikirkan cara dan pendekatannya,” ujarnya.

Sementara itu anggota Bawaslu Jateng, Sri Sumanto menambahkan, pemilih milenial ini kritis tapi juga reaktif.  “Tanpa memilah ini hoax atau bukan, mereka rajin share informasi kepada teman-temannya di grup WhatsApp atau medsosnya. Ini yang perlu diluruskan, diberi pencerahan,” tegasnya.

Ketua Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Septiaji Eko Nugroho mengungkapkan, pemilih milenial sangat dipengaruhi oleh derasnya informasi dari medsos. Mereka berada dalam kondisi asimetris informasi, dimana di medsos seperti terjadi perang, padahal di dunia nyata kondisi baik-baik saja.”Kami mencatat, masuk tahun politik jumlah berita hoax di medsos mencapai 100-an perbulan, separuh lebih diantaranya hoax politik, itu jadi santapan mereka,” ujarnya.

Septiaji menyayangkan, parpol yang tidak mengangkat isu-isu yang mencerdaskan seperti isu lingkungan, reformasi birokrasi dan sebagainya. Namun, lebih asyik mendulang isu politik identitas yang berpotensi memecah belah bangsa.

BPJS WARTAWAN
Sebelum acara diskusi dimulai, Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sri Puryono secara simbolis menyerahkan kartu BPJS kepada wartawan anggota FWPJT.

“Forum Wartawan Provinsi dan DPRD yang secara mandiri mendaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, patut mendapat apresiasi. Karena, tidak sedikit wartawan yang meliput di lingkungan Pemprov Jateng merupakan tenaga lepas atau kontributor.”

Menurutnya, dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, maka para wartawan tidak lagi khawatir dengan jaminan sosial yang akan ditanggung ketika berhadapan dengan risiko pekerjaan.

“Karena resiko sebagai wartawan itu tidak ringan, yang penting dia mendapatkan berita secara aktual, benar dan valid. Dia berani menempuh dengan berbagai cara. Kalau tidak ada asuransikan menurut saya kurang memberikan ketenangan. Walaupun kita tidak ingin celaka, tapi kan kalau sudah ada jaminan lebih tenang.”

Lebih lanjut Sri menjelaskan, apabila wartawan tidak memiliki asuransi jiwa, maka yang menanggung kerugian adalah dirinya sendiri. Karena, tidak ada jaminan sosial yang melindunginya.

Sementara itu, Penata Madya Kesejahteraan Peserta BPJS Ketenagakerjaan Semarang Pemuda Hersya Aditya menambahkan, memang saat ini pihaknya sedang menjalin dan membangun kemitraan dengan paguyuban atau kelompok pekerja informal. Karena, jumlah pekerja informal cukup banyak dan rerata tidak mendapat perlindungan jaminan sosial.

“Khususnya pekerja informal itu memang sektornya sangat luas. Salah satu contohnya adalah wartawan, dan banyak pekerja informal lainnya yang belum terlindungi. Jadi, BPJS Ketenagakerjaan hadir sebagai perlindungan untuk pekerja, baik sektor formal maupun informal,” ucap Hersya.

Hersya menjelaskan, syarat formal untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan di antaranya adalah masuk usia kerja, memiliki kartu identitas dan mendaftar dengan membayar iuran mulai dari Rp16.800 per bulan untuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

Selain penyerahan kartu BPJS dan Diskusi, di penghujung acara FWPJT juga menggelar Rapat Tahunan Anggota dengan agenda pergantian antar waktu pengurus FWPJT. “Adanya PAW pengurus dikarenakan ada pengurus yang tutup usia selain adanya pengurus yang bertukar posisi,” ujar Damar Sinuko, Ketua FWPJT.franky-MP1

Leave a Comment