Pelatihan Agen Perubahan Tahun 2019 Menuju WBK dan WBBM  

JAKARTA​ ​-​ ​Perubahan yang ​diyakini sangat diperlukan tidak semata untuk lebih mengoptimalkan kinerja institusi dalam upaya mewujudkan tata kelola birokrasi yang bersih, efektif, efisien sekaligus memberikan pelayanan publi​k yang berkualitas, melainkan juga perubahan yang dibutuhkan agar eksistensi keberadaannya sebagai lembaga penegak h​u​kum senantiasa tetap relevan dalam penegakan h​u​kum.

“Terpercaya, bermartabat, bernilai guna dan dapat diandalkan sehingga birokrasi yang berkualitas akan berbanding lurus pula dengan terwujudnya penegakan supremasi hukum yang kuat. Keinginan  reformasi birokrasi itu ada 6 area perubahan dan itu harus dipahami betul seperti manajemen perubahan, penguatan ketatalaksanaan, sumber daya manusia,penguatan pengawasan, akuntabilitas, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Ini  yang menjadi fokus di dalam program zona integritas dan yang sudah WBK kita jaga,” kata Jaksa Agung dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Jaksa Agung, Arminsyah saat membuka Pelatihann Agen Perubahan 2019 di Badan Diklat Kejaksaan RI, Jakarta, Rabu (19/12).

“Para peserta Pelatihan Agen Perubahan 2019, disinilah  kita memulai untuk pemanasan mesin menyongsong  tahun 2019  untuk WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) bagi yang belum WBK dan untuk WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) bagi yang sudah WBK.”

Karenanya, lanjut Prasetyo, diharapkan kunci kesuksesan untuk terciptanya perubahan,bukan hanya terletak pada kesiapan dan persiapan sumber daya manusianya akan tetapi melalui pelatihan ini  para Kajati dan Kajari diharapkan menjadi agen perubahan (agent of change) sekaligus role model yang dapat memberikan keteladanan bagi segenap individu dan jajarannya.

Sebagai penggerak utama yang memikul tanggung jawab besar untuk mengelola dan memipin jalannya perubahan ditiap-tiap satuan kerja. Untuk itu Jaksa Agung berharap kepada seluruh peserta pelatihan ini dapat menginisiasi, menginspirasi maupun mempelopori ide,gagasan sekaligus pemikiran yang mampu merencanakan, merancang, memformulasikan dan pada akhirnya menentukan pilihan sikap, tindakan dan atau hal-hal yang dianggap tepat, memadai dan pararel guna merespon berbagai kebutuhan baru yang mendesak sebagai implikasi dari setiap gerak perubahan.“

“Untuk pembentukan Zona Integritas tidak hanya sebatas di Kejati saja,melainkan juga pada Kejari dan cabang Kejari,” ungkap Prasetyo.

Ditegaskan,untuk mempercepat proyeksi Zona Integritas,para jaksa jangan malu atau sungkan untuk melakukan studi tiru terhadap kejati dan kejari yang telah terlebih dahulu mendapatkan predikat sebagai satuan kerja pelopor perubahan.

“Untuk nantinya dapat dijadikan contoh dan rujukan sebagai Best Practices dalam penerapan pada segenap satuan kerja di wilayah hukum masing-masing,” pungkas Jaksa Agung dalam sambutannya. muzer/franky-MP1

Leave a Comment