Jaksa Agung Terima Penghargaan Sebagai Pemimpin Perubahan

JAKARTA – Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla memberikan penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) kepada Jaksa Agung RI, Dr. (H.C.) H.M. Prasetyo sebagai pemimpin perubahan dalam acara Apresiasi dan Penghargaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Golden Ballroom Hotel Sultan, Jakarta, Senin (10/12).

Dalam kesempatan tersebut, Wapres RI didampingi Menteri PANRB, Syafruddin juga menyerahkan apresiasi dan penghargaan kepada enam pemimpin perubahan lainnya, yakni Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diwakili Sekjen BPK Bachtiar Ali, Ketua Mahkamah Agung (MA) diwakili Wakili Ketua MA Sunarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menkumham Yasona Laoly, Menperin yang diwakili Sekjen Kemenperin Harris Munandar, Kapolri yang diwakili Wakapolri Komjen Pol. Ari Dono Sukmanto karena telah menerapkan pembangunan Zona Integrasi menuju WBK dan Wilayah WBBM diseluruh unit kerjanya.

Penghargaan juga diberikan kepada Menteri Kesehatan Nila Moeloek dan Menteri Luar Negeri yang diwakili oleh Wamenlu Abdurrahman Fachir. Keduanya dinilai telah mendorong pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di instansi yang mereka pimpin.

Dalam sambutannya, Wapres mendorong seluruh instansi pemerintah untuk menerapkan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM. Wapres mengibaratkan WBK emas dengan bintang empat, sedangkan WBBM ibarat platinum, atau bintang lima.

“Tapi selain bersih, pelayanan juga perlu cepat, karena pengusaha memerlukan kecepatan.”

Dalam kesempatan tersebut, MenPANRB Syafruddin mengatakan, “Bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Internasional, pihaknya memberikan penghargaan kepada unit kerja yang telah berhasil melakukan pembangunan Zona Integritas.

“Pemberian penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi KemenPANRB terhadap unit kerja yang berkomitmen melakukan percepatan implementasi reformasi birokrasi,” kata Syafruddin.

Pada tahun 2018 ini, dari 205 unit kerja yang berhasil melakukan pembangunan Zona Integritas, lima unit kerja diantaranya mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), sementara 200 unit kerja lainnya mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

Hasil tersebut diperoleh dari 910 unit kerja yang diusulkan untuk bisa mendapatkan predikat WBK/WBBM pada tahun ini. Angka tersebut meningkat hampir 88,4 persen dibanding dari tahun lalu, di mana yang mengusulkan hanya 485 unit kerja, 71 diantaranya mendapatkan predikat WBK dan 6 unit kerja berpredikat WBBM.

Pembangunan Zona Integritas yang merupakan miniatur dari implementasi Reformasi Birokrasi, ditujukan agar pencapaian Reformasi Birokrasi mampu mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dan akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik yang baik.

Percepatan pembangunan Zona Integritas juga dilakukan terhadap unit kerja yang sudah mendapatkan predikat WBK/WBBM untuk dijadikan role model nasional.

Dengan semakin banyaknya unit kerja berpredikat WBK/WBBM, diharapkan mampu menumbuhkembangkan budaya kerja birokrasi yang bermuara pada terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel.

Sementara itu Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan bahwa predikat WBK dan WBBM yang diterima beberapa unit kerja di lingkungan Kejaksaan Agung dan jajaran di bawahnya sebagai bentuk komitmen atau keberanian untuk berubah ke arah yang lebih baik.

“Kalau selama ini ada yang kurang cepat mesti dipercepat. Kalau ada yang mempersulit harus dimudahkan. Kalau ada yang arogan dan sewenang-wenang harus ramah. Ini semua agar menjadi amanah dan dihormati,” ujar Prasetyo kepada wartawan usai memperingati Hari Anti Korupsi se Dunia di lapangan Kejaksaan Agung.muzer/feanky-MP1

Leave a Comment