Cegah Radikalisme Terorisme, BNPT Jalin MoU Dengan Kejaksaan RI

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ( BNPT) menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Agung RI terkait koordinasi dan kerja sama penanggulangan terorisme,

Penandatanganan nota kesepahaman atau MoU ini dilakukan antara Jaksa Agung RI HM.Prasetyo dengan Kepala BNPT Suhardi Alius sekaligus dilanjutkan oleh penandatangan Perjanjian Kerjasama antara Jaksa Agung Muda Intelijen, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara dengan Sekretariat Utama BNPT.

Jaksa Agung RI HM.Prasetyo mengatakan, kerja sama dengan BNPT meliputi berbagai kegiatan yang saling menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing serta untuk mendukung peningkatan kinerja.

“Kerja sama ini langkah maju bagi BNPT dan Jaksa dalam meningkatkan efisiensi dan sinergisitas, optimalisasi inteleijen melalui pertukaran data dan informasi,” ucap Prasetyo di Sasana Pradana Kejagung, Jakarta, Selasa (3/7)
Lebih lanjut Jaksa Agung menegaskan, guna menanggulangi tumbuh dan berkembangnya berbagai paham radikal serta tindakan dan aksi agresif teror yang semakin marak terjadi, secara institusional Kejaksaan juga telah berupaya dengan sungguh-sungguh secara serius mengoptimalkan pencegahan dan pemberantasan kejahatan teroris, diantaranya dengan dibentuknya Direktorat Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana Lintas Negara, yang awalnya hanya merupakan Satuan Tugas.

“Sehingga dengan demikian perhatian dan penanganan masalah terorisme baik berupa pencegahan maupun penindakannya secara terintegratif bersama semua pihak terkait lebih dapat dilakukan dengan optimal,” ujarnya.

Selain itu, tambahnya, disamping telah dilakukannya perubahan instrumen hukum dan penguatan sarana institusional, rasanya masih diperlukan perhatian atas hal penting lain yakni kebijakan yang komprehensif dari hulu hingga hilir berkenaan upaya pencegahan, penindakan sampai dengan pemulihan dan pembinaan pasca penindakan terkait penyelesaian masalah yang satu ini, sehingga semua pihak.

“Kementrian dan Lembaga yang memiliki tugas, tanggung jawab dan fungsimenanganinya dapat bersinergi, berkoordinasi dan bekerjasama secara lebih intens dan terintegasi masing-masing secara bersama-sama dapat bertindak lebih nyata dalam menuntaskan pencegahan dan penangananjaringan terorisme dimaksud sampai ke akar-akarnya.”

Dibagian lain, kesepakatan dan hubungan kerjasama yang tidak hanya dilatar belakangi sekedar sebagai sebuah keinginan namun lebih dari itu, karena dorongan adanya sebuah kebutuhan membangun komitmen dan ikhtiar bersama untuk mempererat dan mempermudah hubungan koordinasi kerjasama antara lembaga Kejaksaan dengan BNPT di dalam semangat dan suasana saling mendukung, melengkapi dan memperkuat satu sama lain guna membangun kemampuan, potensi, suasana kondusif dalam pelaksanaan tugas-tugas, kewenangan dan tanggung jawab, khususnya berkenaan penanggulangan, pencegahan dan pemberantasan tindak terorisme.

Kepala BNPT Suhardi mengatakan, maksud dan tujuan dalam kerja sama ini adalah sebagai dasar pijakan untuk menyinergikan penyelenggaraan penanggulangan terorisme di Indonesia.

“Mengoptimalkan penegakan hukum tindak pidana terorisme dan penyebaran paham radikalisme,” kata Suhardi.

Selain itu, menurut Suhardi, kerjasama ini dilakukan untuk melakukan pertukaran data penyebaran terorisme dan penanggulangan terorisme. Kerja sama ini juga bertujuan untuk sosialisasi kepada masyarakat umum terkait pencegahan penyebaran ajaran terorisme.

Dalam ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi: penegakan hukum dalam rangka penanggulangan terorisme; pertukaran data dan informasi dalam rangka pencegahan penyebaran paham radikal terorisme dan penanggulangan terorisme, penyelenggaraan sosialisasi kepada masyarakat umum dalam mencegah penyebaran paham radikal terorisme; penyelenggaraan pengawasan terhadap orang, barang, dan infiltrasi paham radikal terorisme; pemberian pendapat bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara; Peningkatan kompetensi teknis para pihak dalam penanggulangan terorisme serta Penugasan Jaksa pada BNPT.

Nota kesepahaman ini dihadiri Wakil Jaksa Agung Dr.Arminsyah, Jambin Prof.Bambang Waluyo, Jamintel Dr.Jan Maringka, Jampidum Dr.Noor Rachmad, Jampidsus Dr.Adi Toegarisman, Jamdatun Loeke Larasati, Kabadiklat Setia Untung Arimuladi.

Acara ini juga disaksikan oleh jajaran kejaksaan di daerah melalui video conference. Sedangkan jajaran BNPT yang hadir diantaranya Kepala BNPT Komjen Suhardi Alius, Sekretaris Utama BNPT Adang Supriatna, Deputi Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi Abdul Rahman Kadir, Deputi Penindakan Budiono Sandi.zer/franky-MP1

Leave a Comment