Kasus PT Havindo, Pemkot Semarang Dinilai Ceroboh

SEMARANG – Beberapa pekerja terlihat sibuk mengemasi berbagai produk pakan ternak di Pabrik PT Havindo Pakan Optima. Tumpukan bahan baku pakan yang telah difumigasi untuk menghilangkan kutu, masih tertutup rapi di dalam lingkungan produksi. Sejumlah awak media, LSM dan beberapa pejabat PT HPO, siang kemarin (2/5), berkeliling pabrik untuk melihat-lihat proses produksi. Taka da bau yang menyengat, apalagi kutu yang berterbangan. Semua dijaga kebersihannya, bahkan lantai pabrik pun bersih.

Salah seroang pegawai, mengambil sampel secara acak bahan baku pakan yang berupa jagung, polard (kulit gandum yg sudah halus) dan rice blend (bekatul). Dari dalam karung, sampel-sampel tersebut tidak terdapat kutu. Wartawandaan LSM Koalisi Masyarakat Sipil Kota Semarang, sengaja diajak melihat proses produksi dan bahan baku, agar bisa membuktikan sendiri bahwa lingkungan pabrik benar-benar dijaga kebersihannya.

Hal tersebut dilakukan karena, PT HPO menganggap bahwa sengketa lingkungan yang terjadi antara pihaknya dengan PT Petropack Agro Industries (PAI), masih berlanjut. Setelah minggu lalu PT PAI mengerahkan massa untuk berdemo di Balai Kota Semarang dengan tuntutan agar Pemkot segera menghentikan operasional pabrik. Keesokan harinya, Disperindag Kota Semarang melakukan sidak ke PT Havindo yag berlokasi di Kawasan Industri Candi.

Jenuh dengan segala macam pemberitaan yang seolah menyudutkan pihaknya, Manajemen PT HPO akhirnya menggelar jumpa pers yang diawali dengan keliling pabrik untuk membuktikan ada atau tidak kutu dan bau.

“Kami melihat bahwa setelah mendapat surat pencabutan ijin lingkungan, proses terbitnya surat tersebut tidak melalui proses yang adil. Awal-awal permasalahan, kami diundang untuk rapat mediasi dengan PT PAI. Namun dalam BAP Rapat Koordinasi dan Mediasi, usulan kami sama sekali tidak diakomodir, sehingga BAP tersebut tidak saya tanda tangani,” jelas Suhartanto Dirut PT HPO kepada wartawan.

Suhartanto kemudian merinci poin apa yang menjadi permintaan dari pihaknya, namun tidak dimasukan dalam BAP rapat tersebut adalah telah dilakukan pemeriksaan pabrik secara bersama-sama baik di perusahaannya ataupun di perusahaan pelapor. Selain itu pengajuan kerjasama fumigasi/foging antara PT HPO dan PT PAI dan dibentuk tim ahli Independen untuk pengawasan dan pembinaan di PT HPO, sehingga permasalahan bisa cepat selesai tidak berlarut-larut jika ada pemeriksa independen.

“Kami bisa menjamin untuk kualitas kondisi udara, bau dan air di PT HPO, jauh di bawah Ambang Baku Mutu yang ditetapkan oleh Pemprov Jawa Tengah. Kami ada bukti hasil uji lab BPL2H Prov Jateng,” tegas Suhartanto.

Kuasa Hukum PT HPO, Sandi  Kristanto menambahkan, saat ini pihaknya msih mengajukan sidang atas ijin pembekuan PT Havindo Pakan Optima di PTUN Semarang yang minggu depan memasuki tahap pemeriksaan bukti-bukti dari semua pihak baik penggugat (PT Havindo), tergugat (Pemkot Semarang) dan Tergugat Intervensi (PT PAI). “Yang kami pemasalahkan adalah adanya ketidakadilan dalam proses keluarnya surat pembekuan ijin PT Havindo. Apakah sudah sesuai dengan UU yang berlaku?” tegas Sandi.

“Kami sudah berusaha mengonsultasikan ke instansi, tetapi seolah kami terblokir untuk berkomunikasi,” keluhnya.

PEMKOT SEMARANG CEROBOH

Dalam kesempatan yang sama, Otniel Moeda yang merupakan Pengamat Ijin Lingkungan menyatakan bahwa, Keputusan Pemkot Semarang atas PT Havindo, tidak mengacu atau mendasari UU NO. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, ada pasal tentang sanksi administratif.

“Harusnya keputusan tersebut diteliti terlebih dahulu, apakah penanggung jawab usaha, dalam hal ini adalah PT Havindo melanggar ijin lingkungan  yang diterbitkan oleh Wali Kota Semarang melanggar atau tidak. Kalau tidak ada pelanggaran, perusahaan tidak bisa dikenakan sanksi administratif,” terang Otniel saat dimintai keterangan usai jumpa pers di PT Havindo Pakan Optima.

Otniel menegaskan, bahwa suatu keputusan,  untuk sampai dengan ahap pembekuan atau pencabutan ijin, bukan dari hasil rapat koordinasi yang  kemudian dibuat berita acara. Keputusan tersebut harus dari hasil pengamatan lapangan.

“Harusnya, yang fair, dilakukan audit lingkungan oleh ahli independen. Pemkot bisa memohon kepada Kementrian Lingkungan Hidup atau PT Havindo yang meminta. Baru hasilnya nanti bisa menjadi dasar untuk pengambilan keputusan. Apakah ada pelanggaran atau tidak sehingga perlu dicabut ijinnya, harus berdasar audit, bukan rekomendasi dari rapat audiensi,” tegasnya.

“Dari dokumen yang saya baca tadi, kesimpulan saya, Pemkot terlalu tergesa-gesa bahkan ceroboh mengambil keputusan. “

Otniel menilai bahwa kasus ini sebenarnya mudah, karena sengketa lingkungan terjadi  dalam kawasan industri. “Dalam berkas-berkas itu, saya tidak melihat pihak Pemkot melibatkan pengelola Kawasan Industri. Karena begini ya, ijin PT Havindo ini mengacu pada Kawasan Industri Candi (KIC). Tentunya, ijin lingkungan Kawasan Industri juga telah disahkan oleh wali kota. Pertanyaannya, apakah ada zonasi (pembagian wilayah) untuk industri yang boleh masuk di sini (KIC)?”

Zonasi dibagi menjadi tiga kategori, pertama industri yang boleh masuk tanpa persyaratan, kedua industr yang boleh masuk dengan persyaratan serta yang ketiga, industri yang dilarang masuk contohnya adalah industri yang menggunakan bahan-bahan mudah meledak, industri minuman keras dan lain sebagainya.

“Untuk industri yang boleh masuk dengan persyaratan, contohnya  Havindo ini, karena berpotensi konflik dengan industri  yang sensitif terhadap kegiatan produksi Havindo.  Mestinya, pengelola KIC tidak menempatkan Havindo bersebelahan dengan PT PAI yang bergerak di bidang packaging makanan manusia. Saat Havindo masuk sini (KIC) kan tidak meminta lokasi berdekatan dengan PT PAI. Sehingga waktu menyelesaikan sengketa lingkungan ini, lihat dulu ijin lingkungan  kawasan industri ini. Kemungkinan, Amdal yang dinilai oleh DLH Kota Semarang itu tidak teliti dan cermat sehingga konflik ini muncul,” jelas Otniel. marnie/franky-MP1

Leave a Comment