Alat Bukti Elektronik Sangat Berperan Dalam Penyelidikan Terorisme

SEMARANG – Kejaksaan Agung RI memandang serius penggunaan alat bukti elektronik terhadap kasus terorisme, karena alat bukti elektronik sangat berperan dalam penyelidikan kasus terorisme. Apalagi para pelaku terorisme sangat fasih menggunakan media elektronik untuk berkomunikasi.
Demikian dikatakan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Jateng, Priyanto saat Workshop on Using Electronic Evidence in Terorism and Transnational Crime Cases kerjasama Biro Hukum dan Luar Negeri Kejaksaan Agung RI dan Departemen of Home Affairs Australia di JCLEC Semarang.
”Workshop ini bertujuan untuk menyamakan persepsi antara penegak hukum, khususnya Jaksa dalam menggunakan alat bukti elektronik dan bagaimana bekerja sama antar kejaksaan di ASEAN,” ujar Priyanto, Kamis (12/4).
Menurutnya, pelaku terorisme tahu bahwa penggunaan media elektronik menjadi lebih susah untuk ditelusuri. “Berbeda dengan handphone. Mereka menggunakan email atau grup chatting untuk berkomunikasi, serta melakukan propaganda melalui bulletin board atau mailing list,” ungkapnya.
Dijelaskannya bahwa terorisme merupakan kejahatan yang bersifat Internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Sehingga perlu diberantas secara berencana dan bersama-sama.
Pada kesempatan itu Priyanto juga menjelaskan terkait UU Nomor 15 Tahun 2003, tentang tindak pidana terorisme yang merupakan UU khusus (lex spesialis). “Dalam pasal 27, khususnya, mengatur alat bukti, salah satunya alat bukti elektronik. Itu yang perlu diperhatikan,” imbuhnya.
Dirinya berharap, workshop ini menjadi wadah bagi penegak hukum di negara-negara ASEAN untuk berbagi pengalaman, dan bisa memberikan rekomendasi strategi dalam penggunaan alat bukti elektronik pada perkara terorisme.
Sementara, dalam penggunaan alat bukti media elektronik sudah pernah dibuktikan eksistensinya dalam putusan Nomor 148/pid.B/2011/PN.jkt.sel dengan terdakwa Abu Bakar bin Abud Baasyir alias Abu Bakar Baasyir yang menggunakan video teleconfrence dalam pemeriksaan saksi di sidang.
Saat itu, Jaksa memeriksa empat saksi dalam sidang, namun dipilih teknologi video teleconfrence dengan alasan keamanan. Pada kegiatan Workshop sendiri diikuti dari 10 negara ASEAN yang merupakan tindak lanjut dari pembuatan MoU antara Kejaksaan Agung RI dan Australian Attorney General Department yang ditandatangani pada Februari 2017.‎marnie-MP1

Leave a Comment