Bambang Waluyo Dikukuhkan Menjadi Guru Besar

JAKARTA – Perlu adanya pembaharuan aturan hukum dan perundang-undangan agar aparat penegak hukum juga tidak sekedar menerapkan prinsip keadilan restoratif semata, melainkan juga keadilan transformatif.

Demikian diungkapkan Bambang Waluyo dalam orasi ilmiahnya sebelum dikukuhkan sebagai Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) ‘Veteran’ Jakarta, Rabu (21/2).
Berlangsung di Auditorium Bhinneka Tunggal Ika, Gedung Jenderal Soedirman Lantai IV UPN ‘Veteran’ Jakarta, Jalan RS Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan.
Bambang Waluyo dikukuhkan sebagai Guru Besar melalui Surat Keputusan Menristekdikti tertanggal 15 Januari 2018 dengan angka kredit 897 kum.
Dalam orasinya yang berjudul ‘Desain Kebijakan Penegakan Hukum Berbasis Keadilan Transformatif Dalam Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Yang Efektif Dan Efisien’, Bambang Waluyo melihat bahwa dengan Prinsip Keadilan Transformatif merupakan prinsip yang berusaha memperluas keadilan restoratif.
“Saat keadilan restoratif hanya berfokus pelaku, korban dan pihak-pihak terkait lainnya, maka keadilan transformatif berusaha menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan pendekatan di luar hukum seperti dari sisi politik, ekonomi, sosial dan budaya.”
Selain itu, tambah Prof Bambang Waluyo, melalui penerapan keadilan transformatif maka suatu permasalahan hukum tidak hanya dilihat dalam domain hukum ansich, melainkan harus ditinjau dari perspektif yang lebis luas.
“Keadilan transformatif merupakan pendekatan yang komprehensif dan holistik yang tidak hanya berupaya mengembalikan keseimbangan di antara pelaku dan korban, tetapi juga berfokus pada berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk melakukan transformasi sosial yang positif.”
Bambang berharap bahwa midel keadilan ini setidaknya dapat mengatasi berbagai permasalahan yang kerapkali hadir pada praktik penegakan hukum  yang selama ini lebih mengedepankan kepada penjeraan  dan balas dendam.
“Analisis faktor penyebab kejahatan serta meningkatkan kualitas suatu undang-undang dapat menghindari terjadinya kriminalisasi yang tidak tepat.”
Bambang mengambil contoh dari kasus-kasus pidana seperti pencurian sandal jepit, tiga buah cacao, pisang dan banyak lagi yang dianggap menciderai rasa keadilan masyarakat.
Hadir dalam acara pengukuhan ini Jaksa Agung RI M Prasetyo, Menristek Dikti yang diwakili Ali Gufron, Wakil Jaksa Agung, para Jaksa Agung Muda, Kepala Badan Diklat, Kajati se Indonesia serta para pejabat kejaksaan lainnya.franky-MP1

Leave a Comment