Kejati NTT Terima Hibah Barang Rampasan Negara

KUPANG – Penyerahan Barang Rampasan Negara, dengan mekanisme hibah, pemanfaatan, maupun penetapan status penggunaan, merupakan bagian dari fase akhir pemulihan aset, yaitu pengembalian aset yang berasal dari tindak pidana. Kegiatan ini merupakan proses aktual dari pelaksanaan kewenangan eksekutorial yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Kejaksaan.
Hal tersebut disampaikan oleh Jaksa Agung RI, HM Prasetyo dalam sambutannya saat menyerahkan aset sitaan dari terpidana tindak pidana korupsi Bekak Kolimon dan Buyung Abdul Munaf Rosna (Jumat 7/7).

Acara yang berlangsung di halaman Kejati NTT ini dihadiri oleh Jaksa Agung, JAM Pidsus Arminsyah, Kepala Pusat Pemulihan Aset (PPA) Loeke Larasati serta para pejabat dan pegawai di lingkungan Kejaksaan Tinggi NTT.

Permasalahan pengurusan benda sitaan dan barang rampasan, menurut Prasetyo, menjadi masalah yang kompleks. Hal tersebut melatarbelakangi terbitnya Peraturan Jaksa Agung RI pada bulan Mei 2017. Perja RI No: PER-002/A/JA/05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Barang Sita Eksekusi. Dalam Perja tersebut disebutkan secara khusus untuk menyelesaikan benda sitaan dan barang rampasan negara yang, antara lain, dokumennya tidak ditemukan lagi, dan barang bukti yang tidak diambil oleh pemilik yang sah.

“Sebagai langkah terobosan berikutnya, Kita juga menetapkan mengenai kewenangan jaksa dalam menjual langsung benda sitaan dan barang rampasan negara yang nilainya di bawah Rp 35 juta. Saat ini, PPA telah berkoordinasi dengan pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, agar Perja tersebut dapat dilaksanakan”, kata Prasetyo.

Di sisi lain, upaya terobosan semacam ini seyogianya terus ditingkatkan, sehingga Kejaksaan semakin dipercaya oleh masyarakat sebagai Institusi yang bertanggungjawab dalam mengemban amanah pengurusan benda sitaan dan barang rampasan negara. Kita tidak boleh lalai dalam mengemban amanah ini, karena akan berdampak pada keinginan Instansi lain mengambil alih kewenangan Kejaksaan dalam masalah benda sitaan dan barang rampasan negara.

Mandat untuk melaksanakan pengurusan benda sitaan dan barang rampasan negara ditegaskan dalam peraturan menteri keuangan seperti tercantum dalam Pasal 8 PMK No 03/PMK.06/2011 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi.Dalam praktek di lapangan, kewenangan yang diberikan kepada Jaksa Agung tersebut bukanlah hal yang mudah dan simpel. Meskipun tidak mudah, namun dengan semangat kebersamaan dan keyakinan bahwa yang Kita lakukan adalah untuk kepentingan Negara dan masyarakat, Kejaksaan harus konsisten melakukan upaya sinergi yang terukur dan terkoordinasi dengan baik, sehingga tujuan akhir untuk mengelola barang milik negara yang berasal dari barang rampasan negara secara efektif dan optimal dapat diwujudkan.

Acara hari ini adalah salah satu wujud konkrit dari kesungguhan Kejaksaan untuk memanfaatkan barang rampasan negara secara optimal. Terdapat empat kendaraan bermotor roda empat yang diserahkan pemanfaatannya kepada Kejaksaan Tinggi NTT, dua unit Toyota Kijang Innova, satu unit Daihatsu Terios dan satu unit Isuzu HD dengan nilai keseluruhan Rp 678 juta.

KORUPSI POLITEKNIK

Menengok ke belakang, kasus yang menjerat dua terpidana kasus tersebut telah inkracht, tertiang dalam putusan Kasasi MA No: 1801/K/Pid.Sus/2015 tanggal 14 September 2015.

Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim Kasasi menolak permohonan Kasasi dari Bekak Kolimon, dan sebaliknya mengabulkan permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kupang.
Dalam petikan putusan Kasasi, hakim membatalkan putusan banding Pengadilan Tinggi Kupang (PTK), Nomor: 06/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG tanggal 24 Maret 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada PN Klas 1A Kupang No. 06/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg tanggal 21 Januari 2015.

Dan putusan Kasasi, menyatakan terdakwa Bekak Kolimon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dan berlanjut, serta tindak pidana pencucian uang. Sehingga semua barang bukti yang merupakan aset kekayaan terdakwa dirampas untuk negara.

Untuk diketahui, Bekak Kolimon sebelumnya divonis hukuman 6 tahun penjara dan pidana denda Rp 300 juta oleh hakim Pengadilan Tipikor Kupang.

Menolak putusan itu, Bekak mengajukan upaya hukum banding dan putusannya PTK menguatkan putusan sebelumnya.
Bekak Kolimon terbukti turut serta dalam pemborongan pengadaan barang dan jasa yang tanpa melalui proses revisi DIPA telah melakukan pemecahan paket-paket dan mengerjakannya, baik dengan menggunakan perusahaan sendiri maupun perusahaan yang dipinjam dari pihak lain.

Atas perbuatan tersebut, Bekak dinyatakan terbukti melanggar Pasal 12 huruf I UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP. Termasuk, Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. marnie/kie-MP1

Leave a Comment