‘Jaksa Menyapa’ Serentak Di 31 Kejaksaan Tinggi

JAKARTA – Dalam upaya untuk membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI dalam penegakan hukum dan pengenalan hukum, Kejaksaan RI bersama Radio Republik Indonesia (RRI) memberi ruang komunikasi masyarakat (Diaolog interaktif) melalui program Jaksa Menyapa yang di siarkan langsung oleh RRI.

Bertempat di Sasana Pradana Kejaksaan Agung Jakarta dilakukan Launching Dialog Interaktif itu yang berbarengan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Kerjasama (MoU) antara seluruh Kejaksaan Tinggi di Indonesia dengan Kepala Stasiun RRI di seluruh Indonesia yang disaksikan langsung oleh Jaksa Agung RI melalui Video Conference, Kamis (18/01) dan dihadiri Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, para Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan Diklat Kejaksaan, Dirut LPP-RRI, Komisi Kejaksaan, serta sejumlah pejabat dari lingkungan Kejaksaan Agung.

Dirut LPPRRI M. Rohanuddin memberikan apresiasi kepada Kejaksaan Agung yang telah memilih RRI dalam Program Jaksa Menyapa.M Menurutnya RRI adalah stasiun radio dengan jaringan terluas yang memiliki 900 stasiun radio di seluruh Indonesia, 200 radio relay dan 37 stasiun di daerah perbatasan.

“Saya memberikan apresiasi pada Jaksa Agung yang telah memilih RRI. Ini adalah representasi negara,” kata Rohanuddin
Selain itu, RRI adalah media yang bersifat mainstream. Bila memilih RRI pastinya informasi yang disampaikan melalui proses yang panjang dan memiliki public trust. RRI adalah lembaga mainstream untuk membangkitkan kepercayaan kepada masyarakat.

Sementara itu, Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak mengatakan program Jaksa Menyapa sangat tepat disiarkan di RRI. Menurutnya, dengan disiarkan di RRI akan menjalin dialog antara Kejaksaan dengan publik yang dapat membangun dan menjaga kepercayaan publik.
“Pilihan ini sangat tepat. Jaksa itu kesannya penegak hukum yang harus ditakuti. Padahal dengan dialog ini Jaksa Menyapa dan meninggalkan kewenangannya dan berinteraksi dengan masyarakat dengan dialog. Publik trust itu sangat diperlukan,” katanya.

Selain itu, tugas Kejaksaan melakukan pencegahan dan RRI melakukan publik trust. Sehingga setiap langkah penegakan hukum itu untuk menegakkan keadilan.

“Dengan demikian public trust bisa terbangun, yang tidak semata bersumber dari penegakan hukum. Namun kepercayaan yang terus menerus,” pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Jaksa Agung HM.Prasetyo menjelaskan, bahwa tugas pokok Kejaksaan memang hanya sebagai penuntut umum, namun ada tugas lain di antaranya sebagai Jaksa penyidik tindak pidana korupsi dan juga sebagai jaksa Pengacara Negara (JPN) di pengadilan ataupun di luar pengadilan.

“Kinerja jaksa tidak hanya penegakan tapi juga pencegahan, ini lebih utama,” ujar Prasetyo.

Leave a Comment