Kajati Lampung Ancam Copot Kajari ‘Mandul’

Minim produk hukum, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Lampung rekomendasikan agar Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) dicopot.

“Kalau memang dalam satu tahun ini kejari-kejari itu mandul (tidak ada produk hukum) khususnya korupsi, ya akan kita rekomendasikan pada Kejaksaan Agung agar dicopot,” kata Kajati Lampung, Ajimbar.

Peringatan keras Ajimbar terhadap jajarannya ditingkat kejaksaan negeri tersebut merupakan buntut dari lambatnya penanganan beberapa perkara besar seperti korupsi Jalan Lintas Pantai Timur (Jalinpantim), PT Adhira Finance dan BRI Syariah, CV Valentine, DAK Bidang Pendidikan Lampung Tengah dan Puskesmas Kemiling.

“Beberapa perkara memang tidak terlalu besar tapi menjadi perhatian publik, telebih perkara korupsi telah menjadi salah satu program pemerintah. Kita harus komitmen,” kata dia.

 

Dipaparkan, di 10 kejari dan empat kacabjari yang ada di Lampung belum maksimal dalam penanganan pemberantasan tindak pidana korupsi. “Kalau dirata-ratakan, kinerja seluruh kejari yang ada saat ini sama antara satu dengan yang lainnya. Saya sedang memperbaiki itu, prinsipnya saat ini kalau memang ditemukan dua alat bukti yang cukup, tetapkan tersangka dan langsung tahan,” tegas dia.

Kendati penargetan ungkap kasus korupsi ditiadakan dan diganti dengan optimalisasi, kejaksaan justru dapat lebih berupaya melihat tujuan dari pengungkapan korupsi saat ini adalah untuk recovery aset pemerintah. “Sudah optimalisasi artinya, apa yang dimaling oleh koruptor semaksimal mungkin dikembalikan ke negara. Dasar itulah, saya sekali lagi mengingatkan kepada kepala kejaksaan negeri kalau memang tidak sanggup, ya akan kita evaluasi,” kata dia.

Beberapa perkara korupsi, diakui Ajimbar tidak memerlukan pemidanaan badan kecuali untuk perkara korupsi kecil tapi menyangkut kemaslahatan orang banyak. “Kalau yang kecil-kecil cukup diberikan kesadaran untuk mengembalikan kerugian negaranya kecuali yang berhubungan langsung dengan kemaslahatan orang banyak seperti raskin, pendidikan, dan kesehatan,” jelasnya.

Melemahnya kinerja kejaksaan negeri lebih disebabkan oleh pejabat baru yang menduduki jabatan strategis seperti kasi pidana khusus. “Saya di sini baru, jadi masih harus mempalajari lagi perkara-perkara yang ditangani. Datanya pun saya belum tahu dan masih harus berkoordinasi dengan jaksa yang menanganinya dulu,” kata Donni Hariyono, Kasipindsus Kejari Bandar Lampung ketika ditanya beberapa perkara yang menjadi tunggakan.

Kurun waktu tahun 2012 terdapat 44 kasus korupsi yang sedang ditangani oleh korps adhiyaksa tersebut, 20 dalam tahap penyelidikan dan 24 lainya dalam tahap penyidikan. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari 10 kejari dan empat kacabjari yang ada di Lampung.

Dalam catatan Kejati juga menyebutkan sebanyak 21 kasus dalam tahap penuntutan, jumlah tersebut tampak timpang setelah melihat hanya 11 kasus dalam tahap penuntutan yang merupakan perkara rujukan dari kepolisian. Kejaksaan mengklaim, dari total kasus yang ditangani telah berhasil menyelamatkan uang negara sebesar Rp247 juta. net-kie

Leave a Comment