Kadistan Mesuji Tersangka Korupsi Program Cetak Sawah

Tabir korupsi Dana Bantuan Sosial Program Cetak Sawah Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung, perlahan tersingkap. Sedikitya, ada empat tersangka yang akan dicekal oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, agar tidak keluar dari Lampung. Keempatnya juga sudah memiliki surat penetapan tersangka masing-masing dalam berkas yang berbeda.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi Program Cetak Sawah Kabupaten Mesuji tahun anggaran 2011 senilai Rp 15  Miliar. Keempat tersangka yakni, Mawardi (50) selaku Kepala Dinas Pertanian Mesuji (47), Badari sebagai Kabid Distan sebagai PPK. Sedangkan dari pihak rekanan,

 

Pahrul Rozi (46) dan Samsul Hadi (50). Keempatnya ditetapkan menjadi tersangka sejak tanggal 21 Maret lalu.

Senin (1/4) lalu, keempatnya dijadwalkan menjalani pemeriksaan pertama dengan status tersangka. Namun, keempatnya mangkir dengan berbagai alasan. Mawardi mengaku sakit dibuktikan dengan surat keterangan sakit yang dikeluarkan Klinik Kosasih Rajabasa. Dia harus istirahat selama dua hari, 1-2 April 2013.

Sementara Samsul Edi dan Badari meminta pemeriksaan ditunda hingga 8 April dengan alasan memiliki pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan dan belum menyiapkan penasihat hukum. Pahrul Rozi juga menyatakan sakit dan mengirimkan surat keterangan dokter.

“Keempatnya ditetapkan tersangka dalam tiga berkas. Mawardi dan Badari dalam satu berkas dan dua berkas lain untuk para rekanan. Mereka ditetapkan tersangka dengan surat 940/N.8.5/Fd.1/03/2013 untuk Mawardi dan Bad

 

ari,” kata Kasi Penkum Kejati Lampung, Heru Widjatmiko.

Sedangkan dari pihak swasta atau rekanan atas nama Pahrul Rozi (47) Nomor 939/N.8.5/Fd.1/03/2013 dan Samsul Hadi (50) dengan nomor surat penetapan tersangka, yakni 941/N.8.5/Fd.1/03/2013. Direncanakan, tim penyidik Kejati Lampung akan melakukan pencekalan kepada empat tersangka, ini dilakukan untuk mencegah mereka keluar dari Kota Bandarlampung.

“Alasan ketidakhadiran mereka (tersangka) berbeda-beda. Mawardi sedang sakit, Badari mengaku masih menyelesaikan tugas dan masih mempersiapkan kuasa hukumnya. Sedangkan Syamsul Hadi juga masih mempersiapkan kuasa hukumnya. Kalau Pahrul tidak ada konfirmasi ketidakhadirannya,” jelas Heru.

32 DOKUMEN

Berdasarkan perhitungan awal, penyidik memperkirakan kerugian awal dalam kasus Dana Bantuan Sosial Keme

 

ntrian Pertanian tersebut mencapai Rp1,1 miliar. “Kalau BPKP masih terus menghitung kerugian, namun terakhir sudah hampir mencapai hasil final dan tidak berbeda jauh dengan perhitungan dari penyidik,” kata dia.

Sebelumnya, Kejati Lampung telah menyerahkan 32 dokumen penting terkait perkara dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) dari Kementrian Pertanian RI untuk proyek cetak sawah Kabupaten Mesuji senilai Rp 15 miliar kepada BPKP Lampung. Penyerahan dokumen tersebut dilakukan penyidik Kejati Lampung kepada auditor BPKP Lampung untuk kelengkapan berkas laporan hasil audit kerugian negara atas perkara tersebut.

Dokumen

 

yang diserahkan ke auditor BPKP Lampung, berasal dari Dinas Pertanian, Perternakan, dan Perairan Kabupaten Mesuji dan pihak gabungan kelompok tani (Gapoktan) penerima dana bansos cetak sawah. Sementara itu, Tuti, perwakilan BPKP menjelaskan, dalam rencana strategisnya satu perkara dapat diaudit dalam kurun waktu satu sampai dua bulan. Namun dalam perkembangannya di lapangan, terdapat beberapa kendala dalam pengumpulan dokumen untuk divalidasi.

“Ada jangka waktunya dalam rencana kerja, tapi kalau sudah di lapangan ini, banyak ditemukan kendala. Seperti perkara ini (cetak sawah) kami masih kekurangan dokumen untuk divalidasi,” kata Tuti. Dokumen yang belum dipelajari dan tidak sempat disita adalah dokumen dari enam kelompok tani. “Ya tahu sendiri bagaimana administrasi kelompok tani itu. Kalau pun ada, kami harus menunggu mereka mencari dulu,” kata dia.

Perkara ini sendiri diketahui telah dilakukan penyelidikan sejak November 2012, kemudian pada Desember 2012

 

dilanjutkan penyidikan. Kejati Lampung sudah menyerahkan 32 dokumen penting terkait perkara ini. Penyerahan dokumen dilakukan penyidik kejati kepada auditor BPKP Lampung untuk kelengkapan berkas laporan hasil audit kerugian negara atas perkara tersebut.

Dokumen yang diserahkan ke auditor BPKP Lampung berasal dari  Dinas Pertanian, Perternakan, dan Perairan Mesuji serta pihak gabungan kelompok tani (gapoktan) penerima dana bansos cetak sawah. net/ist-kie

Leave a Comment