Membangun Budaya Antikorupsi

Cetak

SEMARANG - Membangun budaya antikorupsi, berarti bagaimana menegakkan nilai-nilai moral dalam praktik sehari-hari. Hal itu disampaikan Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Semarang Theodorus Yosep Parera, saat menjadi pembicara dalam acara Seminar Anti Korupsi bertemakan “Urgensi pendidikan sebagai pilar utama pencegahan korupsi” di gedung K3 Fakultas Hukum (FH) Universitas Negeri Semarang (UNNES), Rabu (24/5).

Yosep menyampaikan dalam membangun budaya antikorupsi diperlukan pembentukan kebiasaan-kebiasaan yang bisa menerjemahkan nilai-nilai baik dan buruk ke dalam tingkah laku sosial. Menurutnya pembentukan kebiasaan itu dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti,pembiasaan bertindak akuntabel.

“Akuntabilitas adalah pengungkapan kenormalan sesuatu secara utuh, baik dari segi keabsahannya maupun dari segi urgensi dan kebutuhan, serta manfaat dan implikasinya,”kata Yosep dalam acara yang diselenggarakan Kelompok Belajar Mata Hati UNNES bekerjasama dengan Perhimpunan Gerakan Masyrakat Perangi Korupsi (GMPK) Kota Semarang tersebut.

Selain itu, perlu memberi teladan. Ia menganggap fungsi keteladanan, tidak hanya menyangkut contoh nyata mengenai apa-apa saja yang dijunjung tinggi dan dihargai sebagai sesuatu yang baik dan benar untuk dilakukan. “Seorang pemimpin yang benar-benar berfungsi sebagai representative person, akan membuat orang-orang yang dipimpinnya sungkan dan canggung melakukan penyimpangan,”tandasnya. Cara lain, lanjut Yosep, menjadikan sekolah dan negara menjadi rumah moral dan membentuk moral habit yang anti-korupsi dengan memperkuat mekanisme reward and punishment yang dijalankan konsisten.

Suatu hal yang amat penting dalam pembentukan moral habit adalah, soal besarnya sanksi dan imbalan. Bobot sanksi dan imbalan, harus seimbang dan equivalen dengan besarnya kejahatan dan kebaikan yang dilakukan. Selain Yosep juga hadir dua narasumber lain yakni Sekretaris Komisi E DPRD Jawa Tengah Hasan Ashari dan Dosen FH UNNES Sukron Salam, yang dibuka langsung oleh Wakil Dekan bidang akademik FH UNNES Tri Sulistiyo. Dalam paparannya, Sekretaris Komisi E DPRD Jawa Tengah Hasan Ashari menyampaikan, korupsi persoalan rusak, busuk dan kotor yang bisa memutar balikkan fakta. Ia juga menyampaikan belum ada 20 persen masyarakat sadar akan masalah korupsi, termasuk masyarakat yang bagroundnya hukum sekalipun. Untuk itu ia menegaskan transparansi dan akuntabilitas saja tidak cukup sehingga butuh peran serta masyarakat.


“Pengelembungan dana saja banyak dilakukan yang menyebabkan terjadinya korupsi, yang biasanya terjadi pada pengadaan barang, jasa dan sarpras, misalnya kebijakannya seharusnya Rp 1 miliar diubah Rp 3 miliar,”ungkapnya. Hasan juga menyampaikan, kalau sistem IT di Indonesia belum kuat, terbukti sistem lelang elektronik masih bisa dimainkan. Selain kelemahan itu, Hasan menilai banyak penyelenggara negara yang namanya tersamarkan karena sebenarnya memiliki perusahaan.

“Tapi saya tidak berani menyebut by name, di Semarang saja ada yang PNS yang namanya disamarkan tapi memiliki perusahaan, tujuannya untuk bermain lelang, termasuk politisi dan birokrat juga banyak yang punya hal demikian,”sebut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut. Hasan menjelaskan, secara yuridis korupsi mencakup, perbuatan melanggar atau melawan hukum, penyalahgunaan kewenagan , kesempatan dan sarana. Termasuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dan merugikan negara atau perekonomian negara.

Sedangkan, Dosen FH UNNES, Sukron Salam menyampaikan, selama ini masyarakat banyak menilai korupsi hanya perbuatan elit saja. Padahal menurutnya dampak korupsi sangat besar, sehingga menjadi peran bersama untuk pemberantasannya. “Ongkos sosial juga bisa menyebabkan korupsi, seperti dalam kasus e KTP,”ujarnya.

Sementara itu, Wakil Dekan bidang akademik FH UNNES Tri Sulistiyo menyatakan memberi apresiasi dalam acara itu. Ia berharap acaranya bisa membawa berkah kesuksesan, sehingga bisa memberikan pencerahan. Ia juga mengaku kalau UNNES adalah zona integritas bebas korupsi. “UNNES sudah melakukan tanda tangan pakta integritas, yang saat itu juga dihadiri Saut Situmorang (Wakil Ketua KPK,red) dan perwakilan Kemenristek Dikti, bahkan UNNES diakui pertama kali yang berani menyelenggarakan pakta integritas yang dikenal WBKM (wilayah bebas korupsi melayani),”kata Tri dalam sambutannya saat membuka acara.marnie-MP2