Majalah Prosekutor Online

Suluh Hukum Masyarakat

Thursday, Nov 23rd

Last update11:58:11 AM GMT

You are here

 

Lintas Kejati/Kejari

Tingkatkan Pelayanan Publik Melalui e-Datun

JAKARTA - Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan salah satu prioritas Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan RI. Guna mempercepat serta memperlancar mekanisme kerja, Bidang Datun Kejaksaan meluncurkan e-Datun. “e- Datun merupakan wujud nyata upaya modernisasi dan transparansi Korps Adhyaksa,” kata Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Bambang Setyo Wahyudi di Jakarta  Senin (21/8).

e-Datun dikembangkan dalam rangka menjawab tantangan untuk mewujudkan penegakan hukum yang ekonomis, efektif dan efisien. Kementerian, lembaga, BUMN, BUMD serta anak perusahaannya yang memerlukan pertimbangan hukum dari Jaksa Pengacara Negara (JPN) tidak perlu datang langsung, melainkan bisa berkonsultasi melalui e-Datun.

Ditahan Karena Selundupkan Pil Koplo Dalam Tahanan

SEMARANG - Dua pengunjung tahanan Pengadilan Negeri (PN) Semarang diamankan oleh tim gabungan pengawal tahanan dari Subnit Satwa Satuan Sabhara Polrestabes Semarang dan Kejari Kota Semarang. Pengunjung tersebut adalah Ardik Agus Nugroho (32) dan Sandi Suwardi (25), keduanya diamankan karena kedapatan mendistribusikan 14 butir narkotika jenis Pil Dextromerthopan (dextro), yang akan diberikan ke tahanan narkotika bernama Satriyo, pada Selasa (15/8).

Petugas Satwa Polrestabes Semarang, Bripka Edy Kusno menjelaskan, kronologi kejadiannya terjadi sekitar pukul 13.00, saat itu Ardik dan Sandi akan memberikan makanan dan minuman kepada Satriyo. Seharusnya saat memberikan barang harus diperiksa petugas, namun Ardik hanya memberikan melalui jeruji besi tahanan, setelah kedapatan tidak melalui petugas, barang itu langsung diperiksa petugas dan ternyata ditemukan dalam bungkusan yang ada dalam rokok Gudang Garam ada 10 pil dextro .

Bidang Datun Kejaksaan Siap Jadi Katalisator Pembangunan

JAKARTA - Tepat sepuluh hari jelang hari kemerdekaan, Kejaksaan Agung melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk memperpanjang nota kesepakatan kerja sama. Nota kesepakatan tersebut merupakan  bentuk komitmen Korps Adhyaksa mendukung pembangunan nasional.

"Permasalahan hukum Perdata dan TUN kerap menjadi batu sandungan yang memperlambat pembangunan. Untuk itu Jaksa Pengacara Negara dengan fungsi pertimbangan hukum yang dimilikinya hadir sebagai katalisator," kata Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Bambang Setyo Wahyudi di Kejaksaan Agung, Jakarta (7/8).

Presiden telah memerintahkan Jaksa Agung untuk memberikan pertimbangan hukum guna mempercepat pembangunan nasional. Dalam Ortaker Kejaksaan disebutkan bahwa pertimbangan hukum merupakan fungsi yang dimiliki Bidang Datun.

Siapkan Jaksa Profesional, Badiklat Gelar Simulasi Persidangan

JAKARTA - Untuk mempersiapkan tenaga Jaksa fungsional yang memiliki  Integritas Kepribadian dan disiplin serta kemampuan dan ketrampilan dalam menangani perkara pidana dari tahap Penyelidikan sampai eksekusi, selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU)dan sekaligus penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).

Sebagai jawabannya Badan Diklat Kejaksaan RI selaku Penyelenggara Pembentukan Jaksa menggelar Latihan Persidangan (Simulasi Persidangan) yang di ikuti oleh seluruh peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) angktan 74 gelombang I kelas I hingga Kelas VIII tahun 2017 sebanyak 318 peserta.

Kegiatan ini merupakan salah satu Praktikum PPPJ untuk mengaplikasikan hasil pembelajaran selama mengikuti Diklat Pembentukan Jaksa. Simulasi Persidangan ini digelar di Ruang Simulasi Sidang yang berada di Gedung Satya (eks Litbang) dan Gedung Timbangan (eks Dahlia) Badan Diklat Kejaksaan, Senin (7/8).

Kejati Akui Kasus Korupsi Belum Tuntas

SEMARANG - Kasus dugan tindak pidana korupsi pengadaan lahan untuk Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Blora yang ditangani oleh Kejari Blora, masih belum tuntas. Hal tersebut diakui oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Sugeng Pudjianto kepada wartawan beberapa waktu lalu. "Memang belum selesai penanganannya, ada beberapa kendala dalam penuntasan kasus itu," kata Kepala Kejati Jateng, Sugeng Pudjianto, Jumat (28/7).

Sedangkan terkait permintaan KP2KKN agar Kejati Jateng mengambil alih dan menuntaskan kasus tersebut, Sugeng mengatakan jika sudah ada kesanggupan Kejari Blora menyelesaikan kasus tersebut. "Kejari Blora sudah sanggup untuk menyelesaikan, akan kami pantau dan bantu dari sini (Kejati Jateng,red). Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa tuntas semuanya," ungkapnya.

Mengatasnamakan Kordinator Monitoring Kinerja Aparat Penegak Hukum pada Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng, Eko Haryanto mendesak Kejati Jateng menyelesaikan kasusnya. Menurutnya, sejak bergulir 2010 lalu, sampai saat ini kasus itu masih belum tuntas.

Kejati Tahan Mantan Anggota DPRD Blora

SEMARANG - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah menahan empat tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah bantuan peternakan Kabupaten Blora tahun 2014. Keempat tersangka yaitu, inisial BK, DA, IKA dan L. BK menurut informasi, Bakoh Santoso, mantan anggota Komisi C DPRD Blora periode 2009 – 2014 dari Partai Amanat Nasional (PAN).

Tiga lainnya, PNS yang pernah bertugas di Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan (Distanbunnakikan), yaitu Imam Kusaeni, Lasum, dan Dwi Arijanto. Imam dan Lasum terakhir bertugas di UPT Pertanian Kecamatan Jiken. Sedangka Dwi pada BPBD Blora.

"Penahanan dilakukan usai pelimpahan berkas perkara dan tersangka dari penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng ke Kejati Jateng. Penahanan dimaksudkan untuk kepentingan pemeriksaan perkaranya," kata Sugeng Riyadi, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jateng kepada wartawan, Selasa (1/8).

Halaman 6 dari 21