Majalah Prosekutor Online

Suluh Hukum Masyarakat

Saturday, Nov 18th

Last update08:17:21 AM GMT

You are here

 

Laporan Utama

BRI Gandeng Kejaksaan RI

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menandatanganani Nota Kesepakatan (MoU) dengan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI Persero) mengenai kerjasama dan koordinasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.

Nota Kesepahaman  tersebut ditanda tangani oleh Jaksa Agung, HM Prasetyo dan Direktur Utama PT BRI Suprajarto, dan dilanjutkan perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh para Jaksa Agung Muda, plt Kaban Diklat dan para Direktur PT.BRI (Persero) satuan kerja wilayah/daerah para Kepala Kejaksaan Tinggi.

Dalam sambutannya  di Aula Sarana Pradana, Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (31/05) Jaksa Agung HM Prasetyo menyampaikan, nota kesepahaman dan kerjasama ini dilakukan dengan dilandasi komitmen adanya kepentingan serta kehendak bersama untuk membangun hubungan kerjasama sinergis, sesuai visi dan misi, dalam menjalankan peran, tugas dan fungsi masing-masing yang perlu dilakukan secara bersama saat dibutuhkan.

BPK Berikan Predikat Opini WTP Kepada Kejaksaan

JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  meyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHK) atas Laporan Keuangan Kejaksaan RI tahun anggaran 2016. Hasilnya Kejaksaan Agung menerima opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dan diberikan langsung di Gedung Utama Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Selasa (30/5).P

Penyerahan dokumen LHK, diserahkan oleh Anggota I BPK-RI, Agung Firman Sampurna kepada Jaksa Agung H.M.Prasetyo disaksikan oleh para Pejabat eselon I, II dan III dari dua instansi yaitu Lingkungan Kejaksaan Agung dan BPK.

Dalam sambutannya anggota I BPK mengapresiasi atas kinerja Kejaksaan yang telah mendapatkan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian.S

"Saya Ucapkan Selamat atas Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ,perlu bekerja keras sehingga dapat mempertahankan Opini tersebut di tahun-tahun mendatang," kata anggota I BPK RI Agung Firman Sampurna

Kejati NTT Jalin Kerjasama Dengan Pimpinan Wilayah BRI

JAKARTA - Kepala Kejaksaan Tinggi ( Kajati ) Nusa Tenggara Timur Dr.Sunarta melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan  dengan Pimpinan Wilayah  PT Bank Rakyat Indonesia (BRI Persero) tentang kerjasama dan koordinasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.

Kerjasama tersebut merupakan 'kepanjangan' dari MoU Kejaksaan Agung RI dengan PT BRI yang berlangsung di Aula Sarana Pradana, Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (31/05).

Dengan kerjasama ini dapat diyakini bahwa PT BRI dan Kejagung akan semakin solid dalam mengoptimalkan penyelesaian masalah hukum yang tentunya akan semakin meningkatkan kinerja BRI dan Kejaksaan kepada masyarakat.

Selain itu, tujuan kerjasama ini adalah untuk Pengawalan dan Pengamanan oleh Tim Pengawal Pemerrintahan dan Pembangunan (TP4), pertukaran data dan informasi serta optimalisasi kegiatan pemulihan aset di dalam atau luar negeri.

Kemendag Gandeng Kejaksaan Agung RI Dalam Kerjasama Penanganan Masalah Hukum

JAKARTA – Kementerian Perdagangan dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia  sepakat menjalin  kerja sama dan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penanganan permasalahan hukum. Kerja sama tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepakatan  tentang Kerja Sama dan Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penanganan Permasalahan Hukum.

Penandatangan MoU dilakukan oleh Mentri Perdagangan Enggartiasto Lukito dan Jaksa Agung RI HM.Prasetyo di Aula Kementrian Perdagangan, Jakarta, Rabu (17/5) Menurut Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, kerjasama tersebut mencakup beberapa hal, seperti pendampingan dan pendapat hukum dari Kejaksaan Agung saat pihaknya melakukan imbal dagang dengan negara lain.

“Serta menyangkut berbagai hal yang bisa berpotensi penyimpangan. Sebelum terjadi, kami mohon Jaksa Agung bisa memberi pendampingan sehingga dalam waktu ke depan semakin banyak kebijakan yang akan kami lakukan,” tuturnya saat memberikan pemaparan.

Bupati Maluku Tengah Apresiasi Kinerja JPN dan TP4D

JAKARTA - Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua mengucapkan terima kasih atas pendampingan hukum yang diberikan Jaksa Pengacara Negara (JPN) bersama Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Maluku Tengah.

Pendampingan hukum dari JPN dan TP4D diberikan pada pelaksanaan pembebasan/ pembayaran ganti rugi tanah Pelabuhan Waai di Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. “Kami berterima kasih karena sosialisasi dan negosiasi dengan para pemilik tanah berjalan lancar serta memenuhi harapan pelaksanaan,” kata Bupati Maluku Tengah dalam surat ucapan terima kasih yang dikirimkan kepada Jaksa Agung RI.

Pada suratnya Bupati Maluku Tengah mengatakan bahwa pelaksanaan sosialisasi dan negoisasi tersebut banyak dinamika yang muncul dari para pemilik tanah.

Selama kurang lebih tiga tahun (dari 2013 hingga 2016), kesepakatan soal penyelesaian ganti rugi tanah antara Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah dengan pemilik tanah menemui jalan buntu.

Pemerintah Gugat PTTEP Australasia Montara Rp 27,5 Triliun

JAKARTA - Kejaksaan melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) siap ambil bagian mewakili pemerintah untuk menggugat secara perdata PTT Exploration and Production Company (PTTEP) Australasia Montara. Atas nama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di bawah Komando Kementerian Koordinator Kemaritiman (Kemenko Maritim), Kejaksaan dan beberapa kementerian serta lembaga terkait Kamis (3/5) mendaftarkan gugatan perdata terhadap perusahaan asal Thailand tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
“JPN siap berada di garda terdepan untuk menjaga, menyelamatkan serta memulihkan aset negara,” kata Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM Datun) Bambang Setyo Wahyudi di Jakarta, Jumat (5/5).

Dalam gugatannya, pemerintah mengajukan permohonan ganti rugi materil secara tunai melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan senilai Rp23, 1 Triliun. PTTEP juga diminta membayar biaya pemulihan lingkungan hidup atas pencemaran yang disebabkannya sebesar  Rp4,4 Triliun. “Pemerintah juga mengajukan dilakukannya sita jaminan dan meminta majelis hakim menyatakan putusan dapat dijalankan meski ada banding, kasasi atau upaya hukum lainnya,” kata Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Arif Havas Oegroseno.

Halaman 2 dari 33