Majalah Prosekutor Online

Suluh Hukum Masyarakat

Thursday, Nov 23rd

Last update11:58:11 AM GMT

You are here

 

Laporan Utama

KY Prioritaskan Program Pencegahan

MAJALAH-PROSEKUTOR.COM, Semarang : Guna meningkatkan kinerja dalam menjaga marwah, martabat dan keluhuran hakim di Indonesia. Komisi Yudisial (KY) memprioritaskan program pencegahan demi meningkatkan profesionalisme hakim. Pencegahan ini dimaksudkan agar para hakim tidak tergelincir ke dalam perbuatan yang dapat merendahkan harkat dan martabat hakim itu sendiri.

“Untuk mengurangi pelanggaran kode etik, kami akan meningkatkan upaya pencegahan. Hal itu juga sudah dilaksanakan di KY Pusat. Bukan berarti penegakan tidak didorong, tapi nanti akan berbarengan secara bersama. Pencegahan menjadi prioritas kita, melalui pelatihan-pelatihan kode etik, dan kapasitas hakim. Tujuanya agar perbuatan hakim yang tercela bisa dicegah,” kata Plt Koordinator Penghubung Komisi Yudisial (PKY) Jateng, Ferry Fernandes dalam acara bertajuk ‘Diskusi Obrolan Kacang’ menyambut Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2016 dikantornya, Jumat (4/2).

Kejagung RI Kembalikan Ndalem Joyokusuman Ke Pemkot Solo

MAJALAH-PROSEKUTOR.COM, Solo : Banyak pihak yang meragukan kemampuan Pemkot Surakarta dalam mengelola bangunan Ndalem Joyokusuman yang merupakan cagar budaya.

Dilatarbelakangi maksud dan tujuan baik dari Pemkot Surakarta yang mengajukan permohonan hibah sejak 2013 lalu, akhirnya Kejaksaan Agung menyerahkan pengelolaan Ndalem Joyokusuman, rumah sitaan negara kepada Pemkot Surakarta. 

Terpilih Aklamasi, Dewi Minta PSMTI Jateng Tidak Eksklusif

Majalah-Prosekutor, Semarang : Ketua umum terpilih Dewi Susilo Budiharjo menyatakan, keberadaan Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSTMI) di Indonesia, dan khususnya di Provinsi Jawa Tengah, sebagai salah satu wadah persaudaraan masyarakat Tionghoa, menjadi sangat strategis, baik dalam menghimpun seluruh masyarakat Tionghoa maupun memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan di daerah ini.

"Untuk itu saya minta agar kita tidak ekslusif. Hanya untuk kalangan Tionghoa semata. Organisasi ini harus pula menjadi organisasi yang terbuka dan berguna untuk seluruh masyarakat Indonesia. Sebab, PSMTI hadir untuk memperjuangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang lebih baik," tegas Dewi usai terpilih dalam Musyawarah Provinsi (Musprov) ke-2 PSMTI Jateng di Setos (Semarang Town Square), Sabtu (30/1) sore, yang dihadiri oleh 13 pengurus cabang (pengcab).

Koruptor Proyek Pacuan Kuda Divonis 17 Bulan

MAJALAH-PROSEKUTOR.COM, Semarang : Majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang menjatuhkan vonis 1 tahun 5 bulan kepada Komisaris PT Tegar Arta Kencana Agus Yuniarto dalam kasus dugaan korupsi pembangunan fasilitas pendukung pacuan kuda Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang tahun 2012. Hakim ketua Gatot Susanto didampingi Alimin R Sudjono dan Kalimatul Jumro juga menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 50 juta subsidair 2 bulan kurungan.

"Mengadili menjatuhkan hukuman 1 tahun 5 bulan kepada terdakwa serta denda Rp 50 juta subsidair 2 bulan kurungan,'' kata Gatot di Pengadilan Tipikor Semarang, Kamis (28/1).

Terkait uang pengganti (UP) kerugian negara sebesar Rp 208,3 juta, majelis hakim dalam amar putusannya menyebut bahwa itu akan diperhitungkan dengan pengembalian denda sebelumnya dimana terdakwa telah menyerahkan uang sebesar Rp 300 juta. Denda saat itu hanyalah sebesar Rp 65 juta. Terdakwa juga pernah menitipkan uang sebesar Rp 88 juta.

Gafatar, Imbas Revisi Undang-undang Ormas

MAJALAH-PROSEKUTOR.COM. Semarang : Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) telah berkembang secara sistemik di berbagai daerah. Dalam bungkus aksi sosial, Gafatar tidak bisa dianggap masalah biasa, karena sudah banyak meresahkan masyarakat.

"Harus dilawan dengan sistematis juga. Penanganannya harus ekstra ordinary. Tidak bisa secara manual. Sehingga ancaman ini akan selalu ada dari berbagai pandangan," ujar Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Yakob Hendrik pada acara Seminar Gafatar Ancaman dan Solusinya, Kamis (28/1).

Menurutnya, Gafatar timbul akibat perubahan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat. Dalam Putusan MK Nomer 2/PUU-XI/2013 yang menguji undang-undang tersebut, terdapat perubahan khususnya pasal 5 yang dianggap bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945.

Gafatar Perbolehkan Sholat Menghadap Kemana Saja

MAJALAH-PROSEKUTOR.COM. Semarang : "Kurang lebih sudah kira-kira 2 minggu setelah menikah, anak saya, Adib Nugroho dan istrinya Inka Pratiwi ( sarjana Tekhnik Mesin Undip) anak Ibu Partini ini, pamit mau pergi ke Kalimantan. Alasannya, ada pekerjaan baru untuknya. Istrinya yang saat itu hamil muda, diajak serta.

Saya tahu Adib terlibat Gafatar sejak masih menjadi mahasiswa Undip. Saat itu saya menasihati Adib, bahwa menurut feeling Bapak, Gafatar itu tidak benar.

Halaman 8 dari 33