Majalah Prosekutor Online

Suluh Hukum Masyarakat

Thursday, Nov 23rd

Last update11:58:11 AM GMT

You are here

 

Laporan Utama

Pertimbangan Hukum Merupakan Produk Datun Yang Sedang Jadi Primadona

BANDUNG - Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM Datun) Bambang Setyo Wahyudi didampingi Sekretaris JAM Datun P. Joko Subagyo beserta tim melakukan evaluasi dan supervisi ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.Pada pengarahannya, JAM Datun berpesan pada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) serta Kasi Datun yang hadir untuk mendukung pemerintah mewujudkan program strategis nasional. “Dukungan tersebut berupa pertimbangan hukum, supaya proyek strategis nasional yang dibangun di wilayah Anda tidak menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku,” kata JAM Datun Kamis (4/5) di Bandung, Jawa Barat.Di Jawa Barat terdapat beberapa proyek strategis nasional yang sedang dikerjakan, antara lain Light Rail Transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi dan Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

JAM Datun mengatakan, pembangunan transportasi yang baik diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah. Bila antara satu wilayah dengan wilayah lain terhubung dengan baik, maka lapangan pekerjaan akan tersedia lebih luas dan pergerakan roda perekonomian akan meningkat.

Kejaksaan RI MoU dengan PT KAI

BANDUNG - Kejaksaan RI melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) menandatangani kesepakatan bersama dengan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI), di Bandung, Jawa Barat, Rabu (3/5). Kesepahaman bersama tersebut merupakan wujud dukungan Korps Adhyaksa dan PT KAI terhadap upaya pemerintah menyediakan transportasi yang aman serta nyaman bagi masyarakat. “Pendampingan hukum dapat membantu pengelolaan moda transportasi menjadi lebih baik. Pengelolaan yang baik akan berujung pada efisiensi pelayanan bagi masyarakat,” kata Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Bambang Setyo Wahyudi.

Jamdatun mengatakan, pembangunan transportasi yang baik dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah. Bila antara satu wilayah dengan wilayah lain terhubung dengan baik, maka diharapkan lapangan pekerjaan akan tersedia lebih luas dan pergerakan roda perekonomian akan meningkat. “Dengan demikian ketimpangan dan kesenjangan sedikit demi sedikit dapat ditanggulangi,” ujar Jamdatun.

Indonesia Mencegah Melalui Datun

JAKARTA - Terbentuknya Tim Pengaman dan Pengawalan Pembangunan Pemerintahan (TP4) melalui Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: Kep-152/ A/JA/10/2015 berawal dari Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional kepada Jaksa Agung RI untuk memberikan Pendampingan atau Pertimbangan Hukum yang di perlukan dalam percepatan Pelaksanaan Proyek Nasional dan Intruksi Presiden No.7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta Pidato Presiden pada Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) tahun 2015.
Ini membuat perubahan politik Hukum yang lebih menitikberatkan pada pendekatan preventif dibandingkan dengan tindakan represif dalam pelaksanaan Penegakan Hukum.

'Serikat Media Siber Indonesia' Dideklarasikan

JAKARTA - Kemerdekaan pers merupakan pilar yang dibutuhkan untuk menciptakan tatanan kehidupan demokratis demi terwujudnya masyarakat adil makmur dan sejahtera secara merata. 
Media massa yang profesional adalah syarat utama agar proses komunikasi dan pertukaran informasi di tengah masyarakat berlangsung baik dengan berorientasi pada kemajuan.

Sementara pertukaran gagasan dan pendapat di tengah masyarakat hanya bisa bermakna membangun bila dilakukan melalui media massa yang profesional dan dikelola oleh orang-orang yang profesional pula.
Demikian antara lain bunyi Deklarasi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yang dibacakan budayawan Jaya Suprana dalam peluncuran di Pusat Studi Kelirumologi, Mall of Indonesia (MOI), Kelapa Gading, Jakarta, Senin (17/4).

Konferensi Pers Kesiapan Pengamanan TPS Putaran II PILGUB DKI JAKARTA

JAKARTA - Menjelang detik-detik pelaksanaan pilkada serentak, Pemerintah semakin mempersiapkan diri untuk menyambut pelaksanaan pilkada serentak. Hal tersebut utamanya ditujukan agar nantinya pilkada serentak dapat berjalan dengan baik termasuk demi menjaga kemurnian pilkada.

Dimana unsur utama dalam menjaga kemurnian pilkada adalah dengan mengedepankan supremasi hukum terhadap aturan-aturan pilkada. Secara konkret, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sebagai aparat penegak hukum, juga memandang penting penegakan hukum dalam pelaksanan Pilkada Serentak di DKI Jakarta. Hal tersebut tergambar dari hadirnya Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dalam konfrerensi pers Kesiapan Pengamanan TPS Putara II Pilgub DKI Jakarta di Aula Sudirman Makodam Jaya Jakarta Timur yang diselenggarakan hari Kamis tanggal 13 April 2017.

Disela-sela acara tersebut, Masyhudi, SH. MH. selaku Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menegaskan bahwa kejaksaan sebagai penuntut umum dalam kerangka penegakan hukum perkara pilkada menjamin bahwa pihaknya tidak akan mentolerir pihak pihak yang berusaha merusak kemurnian pilkada. Pihaknya menjelaskan bahwa UU Pilkada beserta aturannya telah jelas mengatur mengenai jenis-jenis pelanggaran dalam pelaksanaan pilkada termasuk yang dikategorikan sebagai tindak pidana, misalnya politik uang, pemilih ganda maupun pihak-pihak yang menghalangi pemilih untuk tidak dapat memilih.

Kejati Sulsel Jadi Pembicara pada Konferensi ke-10 International Association of Prosecutors Asia Pasifik di Korea Selatan

BUSAN - ​Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kajati Sulse​l) Dr.Jan.S.Maringka mewakili Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) menjadi salah satu pembicara pada Forum Asia Pasific Regional Conference dari International Association of Prosecutors.

Acara yang berlangsung di Busan​, Korea Selatan 5-7 April 2017 itu di ikuti Delegasi dari PJI di antaranya Kajati Sumut Bambang Sugeng Rukmono, Kepala Biro Hukum dan Hublu Chaerul Amir, Kasubid Jenjang Karier Endang Tirtana dan Virgaliano Nahan.

Halaman 3 dari 33