Majalah Prosekutor Online

Suluh Hukum Masyarakat

Thursday, Nov 23rd

Last update09:00:37 AM GMT

You are here

 

Dialog

Peran Strategi Pers Mendukung Pemberantasan Korupsi

Surel Cetak PDF

Pers memiliki peran strategi dalam upaya membantu pemberantasan korupsi di Indonesia. Peran itu sekaligus implementasi sikap media untuk mendorong terwujudnya penegakan hukum. Demikian salah satu poin, dari Ketua PWI Jateng Hendro Basuki  dalam workshop optimalisasi & sosialisasi peran humas terhadap upaya pencegahan korupsi bagi instansi pemerintah/ BUMN, dan swasta di Hotel Graha Santika Semarang, belum lama ini.

Workshop Hukum tersebut,  dihadiri puluhan  pejabat di lingkungan kejaksaan tinggi dan negeri di Jateng.  Selain itu juga perwakilan TNI/ Polri serta  pejabat SKPD dari Kabupaten/ Kota.

''Peran pers penting dalam upaya penegakan hukum termasuk pemberantasan korupsi di Indonesia.  Sesuai UU No 40/ 1999 tentang Pers bahkan diamanatkan media berhak melakukan pengawasan, kritik, sekaligus koreksi terhadap hal yang berkaitan dengan kepentingan umum,''tutur Direktur Operasional Suara Merdeka Group itu, yang juga dituangkan dalam makalah Pers, Kontrol Sosial dan Korupsi.

Hendro Basuki menjelaskan, berita korupsi sudah menjadi berita yang menyebar hingga transnasional, sehingga peran pers selalu mengawal kasus tersebut. Dimana antar negara saat ini telah terhubung semakin dekat seperti Indonesia, ke Singapur dan negara lainnya. Sedangkan tantangan peran pers dalam optimalisasi pencegahan korupsi bisa dari internal pers sendiri, dan bisa dari luar pers itu. PWI sebagai organisasi profesi juga bertugas untuk  meningkatkan kualitas wartawan, dengan bersinergi membuat workshop-workshop dan seminar agar tulisan mengenai hukum bisa lebih akurat dan cepat.

Kendati demikian, pria asal Kabupaten Blora ini pun  mengingatkan posisi media harus netral dalam setiap pemberitaan yang menyangkut masalah hukum. Jangan sampai, kata dia, fungsi kontrol pers menjadi bias makna. Artinya,  kekuatan media massa malahan dipersempit maknanya untuk menjadi ajang mencari kesalahan dan kelemahan pejabat atau instansi tertentu.

Hendro sekaligus wanti-wanti, dalam setiap pemberitaan hendak-nya menjunjung  tinggi asas keber-imbangan. Bentuknya, adalah mutlak  wawancara atau konfirmasi semua pihak yang menjadi subyek berita.

Diakui, dalam menjalankan fungsi kontrol sosial, pada saatnya pers berada dalam posisi penuh tantangan. Tantangan bisa berasal dari dalam lingkungan perusahaan (internal) atau juga dari luar media (eksternal).

 

HUBUNGAN MEDIA

Sementara itu Kapuspenkum Kejagung RI,  Setia Untung Arimuladi mengatakan, Humas harus menguasai teknologi informasi (IT) karena media massa sekarang tidak hanya cetak tetapi juga online,dan peran humas kejaksaan dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait kasus korupsi yang ditangani. Memang sekarang ini media cenderung hanya meliput kasus korupsi orang terkenal saja dan dengan jumlah korupsi yang merugikan negara sangat besar. Humas juga harus mampu membuat persrilis karena wartawan membutuhkan statement yang mendukung konfirmasi dalam beritanya, katanya.

Dirinya menandaskan akan terus membenahi kerja birokrasi kehumasan dilingkunngan Kejaksaan Agung. Upaya tersebut sekaligus berkenaan aturan keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU No 14/ 2008.

Pembenahan kinerja sejalan dengan upaya  kemitraan terhadap media yang bisa membangun opini publik,  tentang institusi pemerintah.  Kemitraan ini pun  dinamakan sebagai hubungan media.

Bentuknya di Jawa Tengah berupa kemitraan dengan Forum Wartawan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (Forwakat) yang berperan menye-lenggarakan acara. Kapuspenkum pun setuju dengan upaya pencegah-an korupsi melalui keterbukaan informasi publik. Pada tahapan ini peran pers menjadi sangat penting.

Untung menambahkan, jangan sampai kejaksaan dinilai tertutup memberikan keterangan yang berkaitan dengan  kebutuhan informasi kepada publik. Memang diakuinya masih ada keterbatasan kemampuan SDM dalam menjalankan fungsi dan peran humas, dan kurangnya pemahaman tentang arti dan pentingnya humas bagi keberhasilan instansi. Di era kebebasan pers, humas dituntut untuk mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).

Dan untuk Kejaksaan RI sendiri, Kapuspenkum menuturkan, pola dan proses tersebut perlahan, bertahap dan pasti telah dijalankan secara terus menerus dan berkelanjutan melalui pusat penerangan hukum sebagai 'stage holder' dari setiap satuan bidang kerja baik intelijen, pidana umum, pidana khusus, perdata dan tata usaha, pembinaan maupun pengawasan.

Pembuktian diri atas keinginan tersebut telah mendudukan Kejaksaan RI sebagai lembaga publik di peringkat ke-17 (dari 68 badan publik pusat) di tahun 2012 ini.

Adapun Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jateng, Wilhelmus Lingitubun, dalam paparan makalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi mengemukakan BPK RI selama semester I tahun 2012,  menemukan 13.105 kasus dugaan penyimpangan. Nilainya mencapai Rp 12, 48 triliun. Sebanyak 3. 976 kasus  atau senilai Rp 8,92 triliun berupa ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan negara. Sisanya, 9.129  kasus atau senilai Rp 3,55 triliun merupakan kasus penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisien, dan kelemahan pengendalian sistem internal.

Dalam kesempatan itu juga, sebanyak 30 anggota  Forum Wartawan Kejaksaan Tinggi  Jawa Tengah (FORWAKAT) mendapatkan asuransi kecelakaan.Penyerahan simbolis dilakukan oleh  Asisten Intelijen (Asintel) Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Sunarta, SH MH kepada dua perwakilan anggota Forwakat, Henri Pelupessy (Harian Koran Jakarta) dan Sulistyo (TVRI Jateng)

“Saya berharap dengan adanya asuransi kecelakaan kepada rekan-rekan wartawan yang tergabung dalam Forwakat ini , dapat bekerja dengan baik  dan tidak khawatir karena telah dilindungi,” katanya.fr-kie