Majalah Prosekutor Online

Suluh Hukum Masyarakat

Friday, Nov 24th

Last update09:00:37 AM GMT

You are here

 

Lintas Kejati/Kejari

(Akhirnya) Jabatan Wakil Jaksa Agung Terisi

JAKARTA - Setelah sekian lama Kejaksaan Agung RI tak memiliki Wakil Jaksa Agung, akhirnya Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) mengenai penunjukkan pejabat Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia yang sudah sekitar hampir dua tahun kosong.

Dalam Keppres tersebut, Presiden Jokowi menunjuk Dr. Arminsyah, S.H., M.Si, yang saat ini masih menduduki jabatan sebagai Jaksa Agung Muda Pidana Khusus.

Selain menunjuk Arminsyah, Jokowi juga mengangkat empat orang pejabat Jaksa Agung Muda yakni Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) untuk menggantikan posisi Arminsyah, Jaksa Agung Muda Intelijen (Jam Intel), Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun).

Jambin Kejagung RI Mantu

JAKARTA - Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (Jambin) Kejaksaan Agung RI, Dr Bambang Waluyo, SH, MH, Sabtu (28/10) menikahkan putranya Waluyo Cahyo Utomo, SE.,M.IB di Auditorium Manggala Wanabakti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Jakarta.

Waluyo Cahyo Utomo yang akrab dipanggil Dodo ini mempersunting dr Anangga Dipamira Dewandari (Mira), putri dari Harry Eko Sapto.

Hadir dalam acara yang memakai prosesi adat Jawa tersebut, Jaksa Agung RI, M Prasetyo yang juga menjadi saksi dari putra Bambang Waluyo saat akad nikah.

Program Sekolah Anti Korupsi (SAKSI) bagi Mahasiswa

SEMARANG - Program Sekolah Anti Korupsi (SAKSI) bagi mahasiswa diadakan secara perdana oleh Penghubung Cabang Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (PC GMPK) Universitas Negeri Semarang (Unnes). Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai wujud tindakan melawan generasi koruptor dan mencegah perilaku koruptif di Tanah Air, yang diadakan di Selasar perpustakaan gedung pusat Unnes, Minggu (29/10).

Koordinator PC GMPK Unnes, Fika Rofiudin Izza menyebutkan, bangsa ini dapat disebut mengalami krisis dalam banyak hal akibat korupsi, sehingga maraknya kasus korupsi juga menandakan banyaknya regenerasi koruptor. Menurutnya koruptor telah ada baik pada generasi tua maupun generasi muda sehingga regenerasi koruptor juga harus dicegah dan tidak bisa didiamkan saja.

Pelantikan Sesjam Baru di Lingkungan Kejaksaan Agung RI

JAKARTA - Dalam konteks roda perputaran dan penyempurnaan organisasi,  pergantian, mutasi dan promosi  adalah  merupakan bagian dari sebuah proses yang disamping bermakna sebagai 'tour of duty' maupun 'tour of area' tetapi juga  dilakukan atas dasar  penilaian obyektif dari pimpinan dan pengamatan bersama  atas prestasi, dedikasi, loyalitas serta integritas seseorang yang dianggap dan telah terbukti memiliki kompetensi, kapasitas dan pengalaman yang cukup untuk ditugaskan ditempat tertentu dan dalam posisi jabatan lain tertentu.

Hal itu di sampaikan oleh Jaksa Agung RI HM.Prasetyo saat melakukan pelantikan , pengambilan sumpah dan serah terima jabatan bagi para pejabat eselon II di lingkungan Kejaksaan RI, di Jakarta, Senin (23/10)

Prasetyo menambahkan sebagai sebuah dinamika meningkatkan kapasitas organisasi dan kualitas personil agar memiliki dan memenuhi syarat kecakapan dan kemampuan yang handal, tangguh  dan terpercaya.

Kasus Mayat Digulung Sprei. Tersangka Dipaksa Mengaku

SEMARANG - Proses penyidikan yang diduga tidak benar, dengan memaksa pelaku mengakui perbuatan yang sebenarnya tidak dilakukan, dialami oleh Supardi, 22, seorang penjaga rumah kost.

Supardi diajukan ke meja hijau dengan dakwaan sebagai salah satu pelaku perampokan dan pembunuhan terhadap dr Nanik Trimulyani Arifin, SpKFR (72) seorang dokter spesialis jantung yang juga menjadi dosen tamu di Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Diponegoro (Undip) Semarang.

Hal itu terungkap dalam pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Negeri (PN) Semarang.

Dalam pengakuan di persidangan Supardi mengaku ditembak kakinya, kemudian dipaksa penyidik untuk mengakui perbuatan yang sebenarnya tidak dilakukannya.

PJI Tolak 'Satu Atap' Di Bawah Komando Densus Tipikor

JAKARTA - Pembentukan Densus Antikorupsi kurang tepat. Seharusnya, yang dilakukan adalah memperkuat Direktorat Tipikor Polri dan Satgasus P3TPK Kejaksaan serta Tim Saber Pungli dengan memberikan kewenangan dan anggaran yang cukup. Hal ini diungkapkan anggota Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) Reda Manthovani.

"Cukup dengan memperkuat Direktorat Tipikor Polri dan Satgasus P3TPK Kejaksaan RI serta Tim Saber Pungli dengan memberikan kewenangan dan anggaran yang cukup," kata Reda.

Dia menjelaskan, berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang ada, dapat dikatakan bahwa penempatan jaksa/penuntut umum di bawah Densus Tipikor yang secara struktural di bawah Polri merupakan suatu tindakan yang melanggar undang-undang.

Halaman 2 dari 22