Majalah Prosekutor Online

Suluh Hukum Masyarakat

Saturday, Nov 18th

Last update08:17:21 AM GMT

You are here

 

Lintas Kejati/Kejari

Bidang Datun Kejaksaan Siap Jadi Katalisator Pembangunan

JAKARTA - Tepat sepuluh hari jelang hari kemerdekaan, Kejaksaan Agung melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk memperpanjang nota kesepakatan kerja sama. Nota kesepakatan tersebut merupakan  bentuk komitmen Korps Adhyaksa mendukung pembangunan nasional.

"Permasalahan hukum Perdata dan TUN kerap menjadi batu sandungan yang memperlambat pembangunan. Untuk itu Jaksa Pengacara Negara dengan fungsi pertimbangan hukum yang dimilikinya hadir sebagai katalisator," kata Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Bambang Setyo Wahyudi di Kejaksaan Agung, Jakarta (7/8).

Presiden telah memerintahkan Jaksa Agung untuk memberikan pertimbangan hukum guna mempercepat pembangunan nasional. Dalam Ortaker Kejaksaan disebutkan bahwa pertimbangan hukum merupakan fungsi yang dimiliki Bidang Datun.

Siapkan Jaksa Profesional, Badiklat Gelar Simulasi Persidangan

JAKARTA - Untuk mempersiapkan tenaga Jaksa fungsional yang memiliki  Integritas Kepribadian dan disiplin serta kemampuan dan ketrampilan dalam menangani perkara pidana dari tahap Penyelidikan sampai eksekusi, selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU)dan sekaligus penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).

Sebagai jawabannya Badan Diklat Kejaksaan RI selaku Penyelenggara Pembentukan Jaksa menggelar Latihan Persidangan (Simulasi Persidangan) yang di ikuti oleh seluruh peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) angktan 74 gelombang I kelas I hingga Kelas VIII tahun 2017 sebanyak 318 peserta.

Kegiatan ini merupakan salah satu Praktikum PPPJ untuk mengaplikasikan hasil pembelajaran selama mengikuti Diklat Pembentukan Jaksa. Simulasi Persidangan ini digelar di Ruang Simulasi Sidang yang berada di Gedung Satya (eks Litbang) dan Gedung Timbangan (eks Dahlia) Badan Diklat Kejaksaan, Senin (7/8).

Kejati Akui Kasus Korupsi Belum Tuntas

SEMARANG - Kasus dugan tindak pidana korupsi pengadaan lahan untuk Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Blora yang ditangani oleh Kejari Blora, masih belum tuntas. Hal tersebut diakui oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Sugeng Pudjianto kepada wartawan beberapa waktu lalu. "Memang belum selesai penanganannya, ada beberapa kendala dalam penuntasan kasus itu," kata Kepala Kejati Jateng, Sugeng Pudjianto, Jumat (28/7).

Sedangkan terkait permintaan KP2KKN agar Kejati Jateng mengambil alih dan menuntaskan kasus tersebut, Sugeng mengatakan jika sudah ada kesanggupan Kejari Blora menyelesaikan kasus tersebut. "Kejari Blora sudah sanggup untuk menyelesaikan, akan kami pantau dan bantu dari sini (Kejati Jateng,red). Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa tuntas semuanya," ungkapnya.

Mengatasnamakan Kordinator Monitoring Kinerja Aparat Penegak Hukum pada Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng, Eko Haryanto mendesak Kejati Jateng menyelesaikan kasusnya. Menurutnya, sejak bergulir 2010 lalu, sampai saat ini kasus itu masih belum tuntas.

Kejati Tahan Mantan Anggota DPRD Blora

SEMARANG - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah menahan empat tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah bantuan peternakan Kabupaten Blora tahun 2014. Keempat tersangka yaitu, inisial BK, DA, IKA dan L. BK menurut informasi, Bakoh Santoso, mantan anggota Komisi C DPRD Blora periode 2009 – 2014 dari Partai Amanat Nasional (PAN).

Tiga lainnya, PNS yang pernah bertugas di Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan (Distanbunnakikan), yaitu Imam Kusaeni, Lasum, dan Dwi Arijanto. Imam dan Lasum terakhir bertugas di UPT Pertanian Kecamatan Jiken. Sedangka Dwi pada BPBD Blora.

"Penahanan dilakukan usai pelimpahan berkas perkara dan tersangka dari penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng ke Kejati Jateng. Penahanan dimaksudkan untuk kepentingan pemeriksaan perkaranya," kata Sugeng Riyadi, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jateng kepada wartawan, Selasa (1/8).

Kejati Jateng Miliki Wakajati Baru

SEMARANG - Penanganan kasus atau perkara yang berlarut-larut, akan menimbulkan kecurigaan dan ketidakpuasan masyarakat selaku pencari keadilan. Hal itu harus dihindari oleh para penegak hukum, khususnya para Jaksa yang ada di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Penegasan tersebut disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Sugeng Pudjianto dalam sambutannya usai melantik enam Kajari baru. Pelantikan dilaksanakn di Aula Kejati Jawa Tengah hari ini (26/7).

Sebelumnya, pada Hari Selasa, Kajati juga melantik Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang baru, Priyanto, yang sebelumnya menjabat Koordinator pada JAM Datun Kejaksaan Agung.  Adapun pejabat lama, Sulidjati, mengemban tugas baru di Kejaksaan Agung.

Tim TP4D Kejati DKI Tinjau Proyek Flyover dan Underpas

JAKARTA - Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Tonny Spontana, bersama Tim Pengawal, Pengaman, Pemerintah, dan Pembangunan (TP4D) Kejati DKI Jakarta meninjau beberapa proyek pembangunan fly over dan underpass di Jakarta, Senin (24/7).

Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-152/A/JA/10/2015 mempunyai fungsi Mengawal, Mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya pencegahan preventif dan persuasif.

Di dampingi tim TP4D yang terdiri dari bidang intelijen dan Perdata dan Tata Usaha pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta,Tonny Spontana melakukan peninjauan ke sejumlah proyek Pembangunan Simpang Tak Sebidang Dinas Bina Marga Profinsi DKI Jakartamulti year 2017-1017.

Halaman 6 dari 21