Majalah Prosekutor Online

Suluh Hukum Masyarakat

Friday, Nov 24th

Last update09:00:37 AM GMT

You are here

 

Laporan Utama

Jamintel: TP4 Akan Berikan Sosialisasi Penyerapan Kepada 75.000 Desa

JAKARTA –Jaksa Agung Muda  Inteljen (Jamintel) Kejaksaan Agung, Dr Adi Toegarisman di dampingi Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) M.Rum dan Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Media Massa Welly, menegaskan, tertangkapnya Operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Pamekasan, Kajari, Inspektorat dan Kepala Desa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan terjadi, apabila Kepala Daerah (Bupati) melayangkan surat permohonan ke Kejaksaan untuk meminta Pengawalan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) terkait pengunaan Alokasi Dana Desa yang diperuntukkan membangun didaerah tersebut.

“Kalau saja mereka melibatkan TP4, hal ini tidak akan terjadi,”tegasnya. Namun, Adi menegaskan hal tersebut tidak ada kaitan. Lantaran pemkab Pamekasan tidak melibatkan TP4,” kata JAM Intel Dr. Adi Toegarisman saat memberikan keterangan pressnya di Puspenkum Kejaksaan Agung Jakarta, Rabu (09/08).

Untuk itu, Jamintel meminta supaya media dan semua pihak agar tidak mengkait-kaitkan OTT Pamekasan terhadap keberadaan TP4.sebab lanjut dia,Dana Desa bukan proyek yang di kawal TP4.

Terkait OTT Kajari Pamekasan, Kejagung: Hormati KPK

JAKARTA – Kejaksaan Agung tetap menghormati proses hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait OTT pejabat Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan, Jawa Timur. “Prinsipnya, kami tetap konsisten terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Siapa pun yang bersalah, ya harus diproses selama ada bukti-buktinya,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, M. Rum dalam jumpa Pers terkait kasus OTT Kajari Pamekasan, Kamis (3/7), di Jakarta.

Meski begitu, lanjut Rum, Kejaksaan Agung akan terus berkoordinasi dengan pihak KPK terkait adanya pejabat di Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan, Jawa Timur yang tertangkap OTT tersebut. “Sebagaimana sudah sering di sampaikan bahwa hal tersebut menjadi tanggung jawab atau resiko akibat ulah perbuatan oknum tersebut dan itu adalah perbuatan RI ( Rudi Indra ) jika bukti dan faktanya jelas siapapun dia maka harus di lakukan proses hokum,” ungkapnya.

Renovasi Proyek GBK Ditinjau TP4D Kejati DKI

JAKARTA - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta Tony T Spontana bersama Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejati DKI meninjau proyek renovasi Stadion Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta,Rabu (26/7) yang rencananya akan digunakan pada Asian Games 2018.

Kajati DKI dan Rombongan Tim TP4D tiba di gedung Pusat Pengelolaan Komplek (PPK) GBK sekitar pukul.10.30 WIB dan langsung di sambut oleh Direktur Utama PPK-GBK Winarto dan Direktur Jendral Cipta Karya Kementrian PURR Sri Hartono. Usai mendengarkan Paparan dan penjelasan tentang pembangunan Proyek Renovasi GBK Kajati dan rombongan bersama sama Dirut PPK-GBK dan Dirjend Cipta Karya Kementerian PUUR meninjau Proyek Renovasi Gelora Utama,Kajati dan Tim TP4D mengamati sejumlah Proyek yang pengerjakaannya berlangsung.

Jaksa Agung : Pencegahan Sama Pentingnya Dengan Penindakan

JAKARTA - Usia 57 Tahun bukanlah usia muda, karenanya sudah selayaknya dijadikan moment untuk melakukan evaluasi, perenungan dan intropeksi diri atas apa-apa yang selama ini telah kita lakukan. Kita dharma bakti dan dedikasikan serta persembahkan bagi bangsa dan negara ini.

Hal ini disampaikan oleh Jaksa Agung HM Prasetyo saat menyampaikan sambutan pada upacara peringatan Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) ke 57 Tahun 2017 yang mengangkat tema 'Satu Tujuan, Satu Sikap, Satu Hati untuk Negeri' yang berlangsung di lapangan apel Kejaksaan Agung Jakarta, Sabtu (22/7) pagi.

Prasetyo menambahkan sebagai penegak hukum tentunya tidak saja harus mampu melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan, namun tak kalah pentingnya juga harus mampu pula mencegah kejahatan tersebut untuk tak dilakukan.

Buruh 'Disulap'Jadi Direktur, Dibui Dua Tahun

SEMARANG - Seorang buruh pengepul kulit asal Pati, Sugiyono, harus merasakan terkurung di penjara. Peristiwa itu terjadi karena dirinya 'disulap' oleh bosnya menjadi Direktur CV Pandawa.Permasalahannya, terdakwa yang tak tahu menahu tentang aktivitas CV tersebut, divonis bersalah atas perkara dugaan korupsi bantuan dana hibah program kegiatan peningkatan sarana dan prasarana unsur harga tanah kepada kelompok tani/ternak/usaha di Kabupaten Pati 2012, senilai Rp 3,070 miliar.

Dalam kasus itu, majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang yang dipimpin Sulistyono, menjatuhkan vonis pidana selama 2 tahun, kemudian membebankan denda Rp 50juta subsidair 2 bulan kurungan, serta uang pengganti (UP) kerugian negara mencapai Rp 66 juta.

Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Pati, Prayitno, sebelumnya menuntut terdakwa dengan pidana selama 3 tahun penjara, dan pidana denda Rp 50 juta subsider 4 bulan kurungan. Kemudian UP kerugian negara sebesar Rp 66.950.743,00 subsider 8 bulan penjara dan membebankan biaya perkara terhadap terdakwa Rp 5 ribu.

Manuver Hary Tanoe Tak Surutkan Kejaksaan Tuntaskan Kasusnya

KUPANG - Kasus sms ancaman dari Hary Tanoesoedibjo (HT) kepada seorang Jaksa penyidik Kejaksaan Agung, masih terus berlanjut. Di berbagai media, HT membantah mengirimkan sms itu. Menurut Jaksa Agung, HM Prasetyo, mungkir dan membantah adalah hak seorang tersangka.

Tetapi penegak hukum memiliki alat bukti yang kuat, sehingga menaikkan kasus tersebut ke tingkat penyidikan dengan menetapkan bos MNC Grup itu menjadi tersangka. “Saya sendiri sempat dilaporkan ke polisi, saat menyebut dia sudah menjadi tersangka. Saya tidak boleh berbohong ketika wartawan menanyakan status hukum Hary Tanoe, saat itu memang sudah menjadi tersangka, cuman HT belum mengetahuinya,” jelas Prasetyo kepada wartawan di Kejati NTT hari ini (8/7).

Dalam pelaksanaan hukum, penanganan hukum tidak boleh melanggar hukum, hal itu harus dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh aparat penegak hukum. Tidak boleh ada istilah tebang pilih dan hukum hanya tajam ke bawah.

Halaman 1 dari 33