Majalah Prosekutor Online

Suluh Hukum Masyarakat

Thursday, Nov 23rd

Last update11:58:11 AM GMT

You are here

 

Strategi dan Konsep Penkum dalam Meningkatkan Public Trust

Oleh Setia Untung Arimuladi, SH., MH.*

Pusat Penerangan Hukum pada Kejaksaan RI adalah pelaksana tugas di bidang penerangan dan penyuluhan hukum, hubungan media massa, hubungan antar lembaga negara, lembaga pemerintah dan non pemerintah, pengelola informasi dan dokumentasi, yang karena sifatnya tidak tercakup dalam satuan organisasi Kejaksaan lainnya, secara teknis bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung dan secara administratif kepada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen.

Adapun Kedudukan, tugas dan wewenang serta fungsinya secara lengkap termuat dalam BAB XIII (Pasal 441 sampai dengan Pasal 461) Peraturan Jaksa Agung R.I Nomor : PER-009/A/ JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Secara Umum Puspenkum (melalui Kepala Pusat Penerangan Hukum) lebih dikenal sebagai 'humas'-nya Kejaksaan RI.

Bagi Saya, Jabatan Kepala Pusat Penerangan Hukum bukanlah sebuah jabatan yang mudah untuk diemban. Apabila ada seseorang yang dipercayakan memegang jabatan tersebut, seyogyanya orang yang dipercaya tersebut haruslah menyadari akan tugas yang sangat-sangat berat akan ia jalani kedepannya.

Jabatan tersebut sangatlah berat untuk dijalani karena ketika seseorang menjadi Kapuspenkum di Kejaksaan RI. Maka ia adalah atau menjadi sebuah baju bagi Instansi tersebut. Sebuah baju yang harus ditampilkan agar dapat terlihat kepribadian­-nya di hadapan publik dan masyarakat, sebuah baju yang harus dihadirkan dihadapan seluruh mata agar dapat dinilai keindahan termasuk keburukan-nya, dan sebuah baju yang memiliki 'panggung'-nya tersendiri dimana melalui panggungnya itu, pedoman dan tujuan untuk memperbaiki citra dalam 'bersikap' dan 'melangkah'.

KODE ETIK HUMAS

Secara Organisasi, saya menjelaskan bahwa Puspenkum Kejaksaan RI merupakan bagian dari pada lembaga unit organisasi dalam suatu lembaga pemerintahan yang melakukan fungsi manajemen bidang komunikasi dan informasi dan tentunya, akibat fungsi tersebut, mau tidak mau, Puspenkum Kejaksaan RI adalah humas dari Kejaksaan RI serta di dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya haruslah menjunjung nilai-nilai moral yang mengikat dalam berucap, bersikap dan berperilaku dalam pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggungjawabnya sebagimana termuat dalam Kode Etik Humas Pemerintahan yang diatur dalam Keputusan Menkominfo Nomor 371 Tahun 2007 Tentang KODE ETIK HUMAS PEMERINTAHAN dalam beberapa pasal antara lain:

  • Menjunjung tinggi Kehormatan sebagai Pegawai Instansi Pemerintah, baik Depatemen, Lembaga Pemerintah, Non Departemen, Lembaga-Lembaga Negara, BUMN, maupun BUMD, (Pasal 2)
  • Anggota Humas Pemerintahan memegang teguh rahasia negara, sumpah jabatan, serta wajib mempertimbangkan dan mengindahkan etika yang berlaku agar sikap dan perilakunya dapat memberikan citra yang positip bagi pemerintahan dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 4)
  • Anggota Humas Pemerintahan menyampaikan informasi publik yang benar dan akurat serta membentuk citra Humas Pemerintahan yang positip di masyarakat (Pasal 5).
  • Anggota Humas Pemerintahan akan berusaha meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas kerja serta memajukan profesi Humas Pemerintahan di Indonesia (Pasal 7)

Dalam perjalanannya tentunya kita sudah tahu semua, masih cukup tinggi Krisis kepercayaan yang melanda masyarakat terhadap kinerja aparat pemerintah tidak terkecuali Kejaksaan RI. Seringkali berbagai pemberitaan media massa menyuguhkan keburukan dan kegagalan tugas Kejaksaan yang di Blow up dalam isu-isu politik tertentu ditambah komentar-komentar para “pakar” yang terus mengkritik kinerja Kejaksaan sehingga menutup prestasi yang tengah dibangun.

Hal ini juga diperparah oleh kondisi humas Kejaksaan RI itu sendiri yang sudah menjadi rahasia umum, peran Kehumasan Kejaksaan RI masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Penyebab atas ketidakoptimalan itu seperti:

  1. Keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dalam penguasaan fungsi dan peran humas
  2. Kurangnya pemahaman para pemangku kebijakan tentang arti dan pentingnya humas bagi keberhasilan instansi yang mereka pimpin.
  3. Kerja humas di instansi pemerintah selama ini hanya dijalankan dengan sambil lalu. Tugas kehumasan selama ini sekedar diartikan sebagai pelaksana kegiatan sosialisasi kebijakan, menyusun kliping koran tentang pemberitaan terkait instansi, mencetak berbagai pernak-pernik publikasi (mulai dari gantungan kunci, stiker, pamflet, spanduk, banner, dan lain sebagainya), bahkan menjadi seksi wara-wiri di setiap acara kantor.
  4. Humas pemerintah seolah lupa dengan perannya untuk merespon setiap fenomena yang terjadi di masyarakat, terlebih saat sebuah pemberitaan negatif ditujukan kepada instansi tempatnya bekerja. Opini yang menyatakan bahwa humas pemerintah “cuek” terhadap pemberitaan bisa jadi hanya sebuah dampak lantaran personil humas sebenarnya tidak memahami atau kurang mengerti berbagai persoalan yang ditimbulkan oleh sebuah kebijakan pemerintah. Atau bisa jadi sebenarnya mereka peduli namun bingung bersikap atau tidak tahu darimana dan bagaimana harus memulai sebuah respon atas pemberitaan negatif yang ada.

STRATEGI DAN KONSEP

Saat ini, di era kebebasan pers seperti saat ini memang tidak mudah namun kita dituntut harus mampu merespon cepat setiap perubahan yang terjadi, baik secara internal maupun eksternal, terkait reputasi Kejaksaan Republik Indonesia

Pusat Penerangan Hukum RI harus mampu menyusun pers rilis, menjalin hubungan baik dengan insan pers yang bisa saja datang sewaktu-waktu meminta keterangan seperti masalah pemberitaan yang beredar di masyarakat dalam penegakkan hukum terhadap kasus korupsi

Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI harus juga bisa merespon pemberitaan buruk dengan baik agar reputasi tidak hancur di mata masyarakat. Merespon tersebut tentunya bukan dalam rangka membela diri, namun lebih kepada membantu insan pers dalam memberikan berita yang berimbang dan valid.

Karenanya, STRATEGI dan KONSEP yang harus kita lakukan adalah dengan melakukan Revitalisasi (menghidupkan kembali). Revitalisasi Kehumasan adalah upaya kita untuk menghidupkan kembali peran Puspenkum Kejaksaan RI untuk menjadi lebih efektif dan optimal di dalam suatu institusi.

Berbagai permasalahan yang membelit Kehumasan sesegera mungkin telah secara bertahap dicarikan jalan keluar melalui:

  1. Pemantapan Struktur organisasi Kehumasan, Kultur kerja dan kompetensi personil humas yang sejalan dengan semangat reformasi birokrasi,
  2. Pemahaman pejabat pada instansi Kejaksaan RI untuk mengerti akan arti pentingnya peran humas bagi keberhasilan institusi, serta
  3. Sarana prasarana yang menunjang kinerja humas.

Selain itu pula, walaupun harus melalui perubahan yang panjang dan memakan waktu, terdapat 10 perencanaan yang matang perlu kita wujudkan demi kemajuan pusat penerangan hukum Kejaksaan ini (tentunya beberapa diantaranya telah kita wujudkan) yaitu:

  1. Kejaksaan RI harus mencamtumkan syarat kompetensi calon pegawai negeri sesuai dengan kebutuhan bidang yang memerlukan. Jika memang bidang humas memerlukan tambahan personil yang memiliki kualifikasi kehumasan yang baik, maka merekrut lulusan ilmu komunikasi, public relations, atau ilmu sosial dan politik mutlak diperlukan. Setidaknya para sarjana ini telah memiliki dasar ilmu yang seharusnya dimiliki para praktisi kehumasan. The right man in the right job harus dijadikan pedoman sejak dari hulu (perekrutan pegawai) sehingga permasalahan kehumasan tidak menjadi sangat kompleks saat mendekati hilir.
  2. Pemberian pelatihan kehumasan kepada para pegawai di Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI. Hal ini berguna untuk menyamakan visi dan misi para personil agar tidak lagi menjalankan tugas secara sambil lalu. Selain itu, pelatihan ini juga berfungsi untuk merumuskan kembali kekhasan tugas dan peran humas termasuk kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di bidang Kehumasan pun perlu disediakan melalui jalur beasiswa. Harapannya dari perbaikan faktor SDM ini, fungsi dan peran humas pemerintah menjadi hidup kembali setelah terlalu lama mati suri tertinggal perkembangan zaman.
  3. Kompetensi kehumasan diakui secara profesional di instansi Kejaksaan RI. Pengakuan tersebut akan menempatkan personil di dalamnya setara dengan profesi dokter, akuntan, auditor, dan profesi lainnya serta ada kode etik yang khusus mengatur tentang kinerja humas, lengkap dengan jaminan karir personil humas di instansi pemerintah harus mulai diberikan, apakah akan ditetapkan sebagai pegawai struktural atau justru menjadi bagian dari jalur fungsional. Hal ini akan memacu pegawai humas untuk terus bekerja dengan baik dan melakukan inovasi-inovasi dalam menjalankan tugas kehumasan di instansi Kejaksaan RI.
  4. Bidang humas dituntut untuk concern terhadap isu keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008. Dalam undang­undang ini diatur mengenai kewajiban setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu.
  5. Memaksimalkan Media informasi masyarakat sesuai dengan akselerasi perkembangan teknologi. Penyediaan call center, situs resmi, email pengaduan, bahkan layanan SMS pun diperlukan dalam era keterbukaan informasi dan reformasi birokrasi.
  6. Personil humas yang harus diisi oleh orang-orang yang paham perkembangan teknologi informasi. Informasi adalah sebuah kekuatan, maka ketika sebuah pemberitaan diedarkan secara luas menggunakan teknologi canggih, humas pun harus bisa merespon secepat pemberitaan itu beredar. Bahkan lebih baik lagi jika humas mampu mencegah sebuah pemberitaan negatif tentang instansinya beredar di tengah masyarakat, karena secara faktual masih jarang sekali pemberitaan pers yang mengangkat upaya-upaya yang tengah dilakukan pemerintah serta keberhasilan apa saja yang telah diraih pemerintah dalam menyukseskan reformasi birokrasi.
  7. Personil humas harus dibekali ilmu tentang public crisis management. Humas harus dibekali kemampuan untuk bisa menganalisis, mengintepretasikan, dan mengevaluasi kecenderungan perilaku publik atas setiap pemberitaan yang menyangkut instansi pemerintah. Ketika instansi pemerintah dilanda berita-berita miring terkait integritas pegawainya, humas dapat menjadi garda terdepan yang responsif terhadap pemberitaan negatif yang beredar karena Media Massa bukanlah rival melainkan partner pembangunan. Maka humas tidak sepantasnya anti pers, namun sebaliknya justru terbuka dalam memberikan pelayanan informasi.
  8. Bukan zamannya lagi humas instansi pemerintah yang bermain kucing-kucingan dengan pers karena mendapatkan informasi yang benar adalah hak seluruh masyarakat. Selain itu, personil humas seharusnya memahami bahwa melalui pers lah opini publik tentang institusi pemerintah dapat dibangun.
  9. Kesadaran akan pentingnya peran humas harus ditanamkan sejak dari pimpinan tertinggi sampai penjaga pos di Kejaksaan RI ini karena Humas adalah mata, telinga, dan suara dari organisasi.
  10. Ciptakan aturan akan pentingnya pembagian tugas mengenai pihak-pihak mana saja yang berhak berbicara di media patut menjadi perhatian. Jangan sampai rancangan publikasi yang sudah disusun oleh bidang humas saat merespon pemberitaan negatif justru dirusak oleh pimpinannya sendiri hanya gara-gara sang pimpinan masih menganggap humas mengambil fungsi yang tidak penting dan remeh temeh bagi organisasi. Akibatnya, apa yang disampaikan oleh pemimpin di depan media hanya berfungsi untuk “menyelematkan reputasinya sebagai pejabat”, namun bertentangan dengan tujuan bersama organisasi.

KEPERCAYAAN MASYARAKAT

Kepercayaan masyarakat terhadap kinerja kerja Kejaksaan adalah tujuan kita bersama. Citra Kejaksaan RI berawal dari adanya kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas kejaksaan.

Saya ingin menjelaskan terlebih dahulu, bahwa bukan hanya Kejaksaan melainkan hampir seluruh instansi pemerintah citranya selama ini “selalu” dianggap korup dan terlalu santai. Kesan negatif pun telanjur menancap di benak masyarakat kita. Citra warisan yang telah berumur puluhan tahun yang semestinya diubah.

Sebelum bola reformasi bergulir, pemerintah memiliki imej sebagai manipulator informasi. Bahkan setelah reformasi, imej ini tidak banyak berubah. Pemerintah seolah dianggap 'musuh' yang harus dilawan. Dengan bergulirnya reformasi, pemerintah menransformasikan diri agar menjadi pemerintahan yang bersih dan benar.

Masyarakat telah memahami hak-haknya yang sekaligus juga menjadi kewajiban pemerintah. Dalam bidang pelayanan publik, masyarakat menuntut sistem pemerintahan yang bersih dan transparan. Masyarakat berhak atas akses informasi, sebaliknya pemerintah wajib menjamin akses tersebut terjaga dan terkontrol agar tidak menimbulkan ekses negatif akibat eksploitasi pemberitaan yang bombastis. Karena, pada akhirnya rakyat juga yang dirugikan.

Wajah aparat birokrasi kita yang memang carut-marut sudah saatnya diperhatikan melalui perbaikan gaji sekaligus perbaikan kinerja dengan terus meningkatkan citra pegawai negeri dan membangun sistem yang transparan. Tentu implementasinya tidaklah mudah karena tradisi yang tercipta selama puluhan tahun.

Seiring dengan perubahan menuju tatanan baru demokrasi, reformasi segala bidang termasuk di dalamnya reformasi performa pegawai negeri, sistem kehumasan serta sistem hubungan dengan media massa, maka memberdayakan divisi humas untuk mengubah citra aparat birokrasi agar lebih tanggap menyikapi fenomena masyarakat, sangat penting. Perkembangan teknologi informasi menuntut divisi humas dituntut lebih responsif terhadap keluhan masyarakat.

Bahwa institusi pemerintah tidaklah seburuk yang disangka dan pegawai negeri adalah juga rakyat Indonesia. Karenanya Saya sangat berharap kantor-kantor humas khususnya Pusat Penerangan Hukum RI memang harus diberdayakan untuk menjaga nama baik aparat pemerintah serta menjalin kerja sama dengan pers agar tercipta pemberitaan yang berimbang, bermanfaat, dan bertanggung jawab.

Saat ini menurut saya, Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah berbenah diri melalui proses Reformasi Birokrasi, demikian juga terhadap peran Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI. Pelan tapi pasti akan terus dan terus berubah, memperbaiki diri dan meningkat secara berkelanjutan dan untuk meningkatkan kepercayaan dari masyarakat sudah saatnya kita PERTAMA menoleh kepada rekan kita pada sektor eksternal, yaitu para jurnalis yang sering secara umum digeneralisasikan dengan nama media massa.

Kita harus memahami bahwa keberadaan mereka memiliki peran penting dalam mempengaruhi Opini publik setelah:

Pendidikan (Pendidikan, baik formal maupun non formal, banyak mempengaruhi dan membentuk persepsi seseorang. Orang berpendidikan cukup, memiliki sikap yang lebih mandiri ketimbang kelompok yang kurang berpendidikan. Yang terakhir cenderung mengikut), Kondisi Sosial (Masyarakat yang terdiri dari kelompok tertutup akan memiliki pendapat yang lebih sempit daripada kelompok masyarakat terbuka. Dalam masyarakat tertutup, komunikasi dengan luar sulit dilakukan), Kondisi Ekonomi (Masyarakat yang kebutuhan minimumnya terpenuhi dan masalah survive bukan lagi merupakan bahaya yang mengancam, adalah masyarakat yang tenang dan demokratis), Ideologi (Ideologi adalah hasil kristalisasi nilai yang ada dalam masyarakat. Ia juga merupakan pemikiran khas suatu kelompok. Karena titik tolaknya adalah kepentingan ego, maka ideologi cenderung mengarah pada egoisme atau kelompokisme), dan Organisasi (Dalam organisasi orang berinteraksi dengan orang lain dengan berbagai ragam kepentingan. Dalam organisasi orang dapat menyalurkan pendapat dan keinginannya. Karena dalam kelompok ini orang cenderung bersedia menyamakan pendapatnya, maka pendapat umum mudah terbentuk).

Mengapa mereka memiliki peran penting? Hal itu disebabkan pada pola kerja Media massa yang dapat membentuk pendapat umum melalui cara pemberitaannya yang sensasional dan berkesinambungan.

Seorang ahli, Ashadi Siregar (2004) menyatakan bahwa media berfungsi untuk:

  1. Memenuhi fungsi pragmatis bagi kepentingan pemilik media massa sendiri, yang adalah kenyataan , pers umummny,a adalah institusi swasta yang berientasi pada laba.
  2. Kepentingan kekuatan-kekuatan ekonomi dan politik dari pihak di luar media massa, dengang menciptakan frame-frame untuk pemberitaan demi menghasilkan keinginan yang mereka harapkan, seperti “kegagalan” dari suatu kebijakan institusi pemerintah, pers dengan senang hati, mempublikasikan informasi tersebut untuk bisa meningkatkan oplah, mengisi komersial slot tanpa khawatir bahwa yang dipublikasikan dapat berdampak buruk pada masyarakat, dan terakhir
  3. Kepentingan warga masyarakat.

Namun dari ketiga fungsi tersebut, tentunya institusi Kejaksaan lebih tertuju pada kebutuhan terhadap instrument ketiga dari keberadaan media yaitu pemberitaan untuk kepentingan masyarakat dan juga secara tidak langsung akan meningkatkan citra Kejaksaan Republik Indonesia.

Walaupun demikian, terlepas dari persoalan itu semua, sangat jelas bagaimanapun juga, Kejaksaan sangatlah membutuhkan media massa sebagai kanal informasi untuk masyarakat, sebagai rekan yang dapat menyosialisasikan kebijakan dan pelayanan publik di lingkungan kejaksaan secara dengan maksimal serta bagi kepentingan pembangunan citra, jembatan pemerintah dengan masyarakat, dan alat pembuktian telah terbangunnya reformasi birokrasi yang bersih dan baik di tubuh institusi Kejaksaan RI.

Seperti juga halnya media massa yang bergantung pada institusi Kejaksaan RI karena Faktanya, semua informasi yang diberitakan oleh media massa tentang sepak terjang Kejaksaan Republik Indonesia didapat dari (bahkan divalidasi oleh) pejabat di lingkungan Kejaksaan RI, seperti konferensi pers, doorstop dan event-event lainnya dalam proses penegakkan dan pemberantasan korupsi dan lain sebagainya termasuk undangan-undangan untuk berpartisipasi pada berbagai kegiatan dimana keduanya perlu tergabung dalam satu bentuk kerjasama yang bernama HUBUNGAN MEDIA sebagai langkah KEDUA mewujudkan perbaikan Kepercayaan Masyarakat kepada Kejaksaan RI

Hubungan Media adalah upaya untuk mencapai publisitas yang maksimum atas pesan atau informasi humas dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman yang positif bagi khalayak. Hubungan media dapat dianggap baik, ketika hubungan tersebut mendukung pencapaian maksud, tujuan dan sasaran, menegakkan asas, berada pada ruang lingkup yang telah ditetapkan bersama serta memberikan manfaat, baik kepada instansi pemerintah maupun media massa dan pemangku kepentingan.

Oleh karenanya dalam hubungan media, harus dapat terakomodasikan kepentingan masing-masing pihak, antara institusi kejaksaan dan media massa.

Dan tentu saja, selain Puspenkum Kejaksaan RI harus dapat menyediakan dan menyampaikan informasi secara akurat, efisien, efektif, dan terjangkau sehingga komunikasi dengan media dan masyarakat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Di lain pihak, media massa pun harus dapat bekerja sama dan bersinergi dengan instansi pemerintah dalam upaya memperoleh dan menyebarluaskan informasi secara akurat dan terpercaya kepada masyarakat.

Dengan adanya itu semua maka tujuan Hubungan Media yang akan kita harapkan dapat terwujud dengan terciptanya hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara instansi pemerintah (dalam hal ini Kejaksaan RI) dan media massa dalam penyelenggaraan humas dan salah satu bentuk perwujudannya dapat kita lihat dari adanya keberadaan Forum Wartawan Kejaksaan Agung atau yang sering kita sebut FORWAKA

KETIGA, Kelak Pusat Penerangan Hukum dalam melaksanakan tugas haruslah sebagai fasilitator, mediator, dan negosiator dalam melakukan komunikasi dua arah dengan media massa. Karena selama ini Pusat Penerangan Hukum selama ini hanya bersifat menghimpun isu atau informasi belaka yang mengakibatkan beberapa wartawan yang meliput di lingkungan Kejaksaan Agung menganggap Institusi Kejaksaan adalah obyek berita melalui komunikasi satu arah (one way communication).

Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI, harus melakukan tindakan yang proaktif (tidak pasif dan reaktif), tidak lagi melakukan komukasi satu arah melainkan harus dua arah atau timbal balik (two way communication), serta mampu menjadi fasilitator, mediator dan negosiator yang bukan hanya menghimpun isu atau informasi melainkan mampu untuk mengelola isu atau informasi.

Dan KEEMPAT, semuanya tidak akan dapat terwujud apabila tidak bersandar pada 10 Asas Hubungan Media sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 55 Tahun 2011 :

  1. Faktual, yaitu berlandaskan data, informasi, dan fakta yang sesungguhnya dengan mempertimbangkan kepentingan umum
  2. Cepat, tepat, akurat dan terjangkau, artinya penyampaian data dan informasi oleh pusat penerangan hukum kepada para pemangku kepentingan harus dilakukan segera dan sesuai dengan khalayak yang dituju
  3. Seimbang antara hak dan kewajiban, yaitu ada kesetaraan hak dan kewajiban antara puspenkum Kejaksaan RI dan media massa
  4. Harmonis, yaitu terciptanya hubungan saling menghargai, mendukung, sinergis, dan saling menguntungkan di antara berbagai pihak yang terkait dalam hubungan media.
  5. Etis, yaitu pelaksaan tugas diantara kita sesuai dengan etika dan kode etik yang tetah ditetapkan kepada kita. Puspenkum Kejaksaan RI berdasarkan kode etik humas Pemerintahan dan rekan media massa berdasarkan kode etik Jurnalistik Wartawan Indonesia dan Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan Jurnalistik Indonesia.
  6. Kemitraan, ialah terbinanya hubungan kerja yang baik dan setara antara puspenkum Kejaksaan RI dan Media massa
  7. Profesional, mengutamakan keahlian, keterampilan, pengalaman, dan konsisten terhadap penugasan.
  8. Transparan, dimana penyediaan informasi (berikut pemberitaannya) berjalan secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif.
  9. Akuntabel, dimana setiap hubungan diantara kita dalam suatu kegiatan dan hasil kegiatan dapat dipertanggungjawabkan dan terakhir adalah asas
  10. Partisipatif, dimana hubungan media ini juga didukung oleh peran serta aktif pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia yang mengharapkan informasi yang dapat memberikan Apresiasi, Pemahaman dan Edukasi terhadap mereka

Saya berharap dengan bersatunya hubungan ini, akan membawa dampak yang lebih bagi kemajuan informasi di lembaga Kejaksaan RI.

Saya yakin apabila hal itu nantinya akan cepat terkoreksi dan teratasi maka hubungan media yang harmonis, saling menguntungkan dan berkelanjutan dapat terwujud serta akan semakin termaksimalkannya pesan atau informasi Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman yang positif bagi masyarakat dengan baik dan benar demi menciptakan citra dan reputasi Kejaksaan Republik Indonesia yang semakin baik dan berlanjut.

* Penulis adalah Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung

Add comment


Security code
Refresh