Majalah Prosekutor Online

Suluh Hukum Masyarakat

Thursday, Nov 23rd

Last update09:00:37 AM GMT

You are here

 

Urgensi Media Siber di Era Milenial

Surel Cetak PDF

SEMARANG - Kemajuan tekhnologi, semakin memudahkan masyarakat untuk mengakses suatu informasi. Bahkan untuk mendirikan media online pun sangat mudah. Sayangnya kemudahan memperoleh informasi tersebut dimanfaatkan beberapa pihak untuk menyebar berbagai konten dan informasi hoax. Hal-hal itulah yang memacu dibentuknya Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI).

Menindaklanjuti hasil munas AMSI beberapa waktu lalu, hari ini, Senin (30/10l dilaksanakan Konferensi Wilayah (Konferwil) AMSI Provinsi Jawa Tengah bertempat di Hotel Pandanaran Semarang. Selain konferensi, diadakan diskusi bertema ‘Urgensi Media Siber di Era Milenial’.

Pembicara antara lain Sapto Anggoro CEO tirto.id, Wenseslaus Manggut CCO kapanlagi.network, Cak Luki (beritajatim.com) dengan moderator Suwarmin Pemred solopos.com.

Menurut Nurkholis selaku ketua panitia, AMSI Prov Jateng saat ini beranggotakan 21 media siber. Dia tak menutup kemungkinan jumlah tersebut masih akan terus bertambah. “Di era millenial ini, media siber tumbuh subur tetapi regulasi yang ada belum mendukung. Jika memakai regulasi media cetak, dikhawatirkan justru akan mematikan media siber. Tapi jika dibiarkan akan terlalu bebas. Sehingga perlu aturan yang benar-bebar sesuai,” kata Wenseslaus Manggut selaku Ketua Penasihat AMSI pusat dalam sambutannya.

Wenseslaus menambahkan, sekarang hampir semua orang bisa menulis sesuatu lewat media sosial. Jika dilihat angkanya,  137 juta pengguna internet. Kebanyakan mereka masuk ke google dan facebook.

BUKAN BADAN HUKUM MEDIA
Dari data yang dirilis oleh Dewan Pers, jumlah media online sekitar 147 ribu media. Dengan jumlah tersebut, harus benar-benar dibuat aturan agar setiap media harus berbadan hukum. “Kewajiban berbadan hukum ini bertujuan untuk melindungi media itu sendiri. Supaya jika suatu saat tersandung kasus, tidak dipakai UU ITE dan KUHP tetapi diselesaikan dengan UU Pers,” kata Pemred merdeka.com tersebut.

Badan Hukum yang diakui oleh UU Pers adalah PT, Koperasi dan Yayasan. Sementara CV tidak diakui sebagai badan hukum untuk membuat atau menerbitkan media.

HARUS PERANGI HOAX
Ketua DPRD Prov Jateng, Rukma Setya Budhi dalam sambutannya mengatakan bahwa, di era digitalisasi kita memang dimanjakan dengan informasi yang cepat, namun harus bisa memilah dan memilih informasi yang akurat.

“AMSI supaya bisa menjadi sarana media siber dalam memerangi hoax. Media siber juga diharapkan membantu pemerintah dalam pembangunan, menjadi kontrol pemerintah,” harap Rukma. Media boleh mengkritik, tetapi tentu dengan kritik yang membangun dan solusinya. Media juga diharapkan mampu membangun rasa optimisme masyarakat terhadap pemerintah, khususnya pemprov Jawa Tengah. “Harapan kami, mari bahu membahu dalam membangun Jawa Tengah lebih baik,” pungkas Rukma.

Dalam Konferwil IAMSI Prov Jawa Tengah, terpilih sebagai Ketua Wilayah Jawa Tengah, Suwarmin (Solo Pos) dan Nurkholis (beritajateng.net) sebagai Sekretaris Umum. Sementara Dewan Pengawas dari kalangan akademisi.marnie/franky-MP1

 

Add comment


Security code
Refresh