Majalah Prosekutor Online

Suluh Hukum Masyarakat

Thursday, Nov 23rd

Last update09:00:37 AM GMT

You are here

 

Komisi Yudisial Tidak Bisa Campuri Independensi Hakim

SEMARANG - Permasalahan peradilan baik dari tingkah laku hakim, putusan pengadilan dan serba serbi di lembaga peradilan diketahui cukup tinggi di tahun 2017 ini mencapai 1473 laporan dan tembusan yang diterima Komisi Yudisial (RI) Republik Indonesia (RI).

Hal itu disampaikan Kepala Biro Pengawasan dan Perilaku Hakim KY RI, Kemas Abdul Roni di acara Lokakarya tentang peningkatan pemahaman masyarakat tentang laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pemahaman perilaku hakim (KEPPH), di Hotel Santika Semarang, Rabu (18/10) kemarin.

Dari data yang disebutkan pada 2017 untuk laporan dan tembusan, Januari 297, Februari 234, Maret 238, April 205, Mei 294, Juni 205.

Adapun jenis laporannya mulai diterima langsung, melalui pos, informasi dan surat tembusan. Jumlah tersebut tersebar di seluruh peradilan di Indonesia termasuk Semarang. "Antusias masyarakat peduli terhadap perilaku hakim semakin meningkat. Banyak laporan masyarkat yang masuk ke KY, pada 2016 ada 1794 laporan sebagain berupa tembusan, kemudian 2017 ada 1473. Kami akui laporan masuk dan terbukti memang tidak seimbang," Kemas Abdul Roni dalam sambutannya.

Ia juga mengaku lembaganya tidak bisa mencampuri independensi hakim. Sehingga ia menyarankan perlu adanya reformasi budaya hukum yakni, dengan melakukan perubahan pola dan struktur berfikir baik masyarakat maupun penegak hukum. Selain itu, perlu perubahan kebiasaan perilaku dari yang biasanya dianggap biasa, padahal perbuatan tersebut sesuatu yang tidak diperkenankan dan penghormatan yang luhur pada nilai-nilai agama.

Sedangkan, Komisioner KY Bidang Pengawasan Hakim Dan Investigasi, Jaja Ahmad Jayus menyampaikan, laporan masyarakat tidak bisa di tindak lanjuti karena bukti kurang kuat, hanya berupa surat kaleng, diminta keterangan dan penjelasan tidak dijawab. Untuk itu, setiap kali adanya laporan, pelapor perlu memberikan temuan bukti yang kuat. Menurutnya, kalau tidak ada dugaan sulit sekali dicari pembuktiannya.

“Berbeda apabila ada bukti, ada saksi dan siap diperiksa itu jelas lebih mudah dibuktikan. Melihat fakta dipersidangan juga harus fair, apakah bukti-bukti tersebut dibuktikan secara profesional oleh para pihak-pihak,”kata Jaja dalam materinya tentang KEPPH.

Acara itu diikuti berbagai organisasi, komunitas, mahasiswa, pegawai pemerintah, guru-guru, aparat penegak hukum, dan jurnalis, diantaranya; Forum RW Kebonharjo, Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kota Semarang, Institut Penegak Konstitusi (IPK), Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng, Polrestabes Semarang, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Semarang, Jawa Pos Radar Semarang, Suara Merdeka dan Forum Jurnalis KY (Forjuky) Jateng.marnie-MP1

Add comment


Security code
Refresh