Majalah Prosekutor Online

Suluh Hukum Masyarakat

Friday, Nov 24th

Last update09:00:37 AM GMT

You are here

 

Penyerahan Tanda Tangan Masyarakat sebagai Dukungan terhadap Penguatan Fungsi KY

Gaya Hidup Hedonisme Penyebab Maraknya OTT

SEMARANG - Gaya hidup hedonisme dan high cost memicu berbagai penyimpangan dan pelanggaran hukum. Ironisnya, tak hanya masyarakat biasa yang melakukan pelanggaran, penegak hukum pun banyak yang terlibat pelanggaran hukum.

Maraknya operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap penegak hukum, khususnya hakim atau panitera, bisa saja hanya fenomena gunung es. Menurut Dr H Sumartoyo, SH, MHum, gaya hidup hedon menjadi penyebab terbanyak hakim terjerat kasus suap menyuap.

Kenyataan tersebut diungkap  Komisioner Komisi Yudisial (KY) Bidang SDM, Advokasi Hukum, Penelitian dan Pengembangan itu di depan awak media hari ini (19/10). Kehadiran Sumartoyo dalam diskisi bertema ‘Peranan Jurnalis dan Media Dalam Mewujudkan Peradilan Bersih’ yang diadakan oleh KY bertempat di Restoran Kampung Laut Semarang.

Dalam acara yang dihadiri oleh awak media dari mesia cetak, online, radio dan tv tersebut, selain Sumartoyo, hadir pula Suwantoro yang menjabat sebagai Kepala Bidang Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim Komisi Yudisial dan Feri ketua Penghubung KY Jateng selaku moderator acara.

“Kegiatan diskusi-diskusi semacam ini kami rancang untuk memperoleh masukan dari berbagai elemen masyarakat. Hari ini kami mengundang rekan-rekan media agar bisa membantu terwujudnya cita-cita kita semua, peradilan yang bersih,” terang Suwantoro.

Karena media bisa menjadi sarana efektif dan berperan strategis dalam mendorong peradilan yang bersih.


BANYAK HAKIM TAK HAFAL KODE ETIK
Etika berasal dari Bahasa Yunani  ‘ethos’ yang berarti watak atau kebiasaan. Sedangkan Etiket berasal dari Bahasa Perancis ‘ethiquette’ yang berarti sopan santun. Etiket mengatur pola tingkah laku kita dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan etika merupakan watak dasar manusia yang bersifat individual.

Kaitannya dengan tugas KY, menurut Sumartoyo, KY  bertugas menegakkan rule of ethic, bukan rule of law. Karena dalam kehidupan, norma-norma hukum bukanlah segala-galanya, norma etik masih sangat dibutuhkan.

Peran KY adalah merubah pola perilaku dan mindset para Hakim yang diibaratkan sebagai wakil Tuhan dalam hal keadilan, agar mereka lebih menjaga etiket dalam memutus suatu perkara. “Membuat miris, dari beberapa hakim yang pernah kami periksa, banyak yang tidak hafal Kode Etik Hakim. Kode Etik memang tidak harus dihafalkan, tetapi paling tidak mereka harus memahami kode etik dalam bekerja,” kata Sumartoyo.

KY adalah organ konstitusional yang bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.


PEMBERITAAN HARUS BERIMBANG
Sebagai jendela informasi terpercaya, media seharusnya menyajikan berita yang berimbang. Jurnalis harus mau menjadi agen perubahan bagi terwujudnya peradilan yang bersih. Wartawan harus profesional dan berimbang dalam menulis tentang peradilan.

“Memang berita tentang peraelingkuhan hakim, tentang keburukan peradilan menjadi daya tarik yang luar biasa bagi pembaca, pemdengar dan pemirsa media. Tetapi berita-berita mengenai prestasi hakim dan aparat penegak hukum lain pun saya rasa masih enak untuk dibaca.”

Tiap hari, lanjut Sumartoyo, kita disuguhi berita-berita berisi kekerasan, itu sungguh tidak mendidik terutama untuk anak-anak. Karena itulah, KY akan mengajak elemen media untuk menjadi agen perubahan. marnie-MP1

Add comment


Security code
Refresh