Majalah Prosekutor Online

Suluh Hukum Masyarakat

Saturday, Nov 18th

Last update08:17:21 AM GMT

You are here

 

Mencegah Lebih Baik Daripada Menindak

Surel Cetak PDF

SEMARANG - Mencegah lebih baik daripada menindak. Dalam upaya penanganan tindak pIdana korupsi, upaya pencegahan sangat signifikan dalam upaya penyelamatan uang negara. Salah satu fungsi Kejaksaan adalah dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Gayung bersambut karena pihak Akademisi ingin lebih mengenalkan upaya pencegahan pidana korupsi, Fakultas Hukum dan Program Magister Ilmu Hukum Universitan 17 Agustus Semarang  dengan mengadakan Seminar Nasional 'Indonesia Mencegah Korupsi'. Narasumber yang hadir adalah JAM Datun Kejaksaan RI, Dr (HC) Bambang Setyo Wahyudi, SH, MM dan Dr Mahfudz Ali, SH, MSi,  Kepala Pusat Studi Anti Korupsi Untag Semarang. Bertindak sebagai moderator adalah Dekan FH Untag Semarang, Dr Edy Lisdiyono, SH, MHum.

Dalam keterangan persnya, Rektor Untag Semarang DR Drs H Suparno, MSi mengatakan, bahwa kata mencegah lebih baik dari pada mengobati. Kita harus bersama-sama dalam upaya pencegahan. ”Dalam acara ini, kami hadirkan JAM Datun yg luar biasa kinerjanya. Selain pejabat, Beliau juga penulis buku. Di sini Beliau juga akan membedah bukunya yang berjudul ‘Indonesia Mencegah."

Suparno menambahkan, “Mari kita bersama sama mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Apalagi Pemerintah mengeluarkan Perpres No 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Agar itikad baik pemerintah untuk menyejahterakan rakyatnya tercapai."

Tak ketinggalan, para penegak hukum dimohon untuk mengawal pembangunan. Presiden Jokowi, pernah mencanangkan tema Kerja, kerja, kerja saat perayaan Kemerdekaan RI tahun 2016 lalu. Kita yang di bawah harus bisa mendukung dan mengimplementasikannya. Konsep gotong royong harus selalu kita pupuk agar semua bisa tertolong.

Hal tersebut ditanggapi JAM Datun lewat pencetusan 'Indonesia Mencegah Melalui Datun Kejaksaan RI'. JAM Datun, Dr (HC) Bambang Setyo Wahyudi, SH, MH menerangkan, bahwa fungsi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), ibaratnya  adalah memotret, bukan melukis. Jadi kami tidak bisa ABS.

“Dalam buku ini kami tidak bermaksud untuk pamer angka-angka, tapi itu realita. Kami tidak bisa hanya ABS (asal bapak senang). Tugas kami memberi pendampingan hukum dan memberikan pendapat hukum agar proyek yang akan dilaksanakan benar-benar tidak menyimpang,” kata JAM Datun. Inpres No.1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. "Jangan sampai pembangunan yang dilaksanakan malah menjadi alat polotisasi untuk menjatuhkan orang, apalagi saat pilkada."

Mantan Kajati Sumatera Utara ini menambahkan juga masalah belakangan yang terkait masalah daging, gula dan garam karena pendapat hukum dari kami kadang bertentangan. "Banyaknya regulasi yang ada, justru membuat semrawut antar lembaga dan kementrian, kadang malah bertentangan. Dulu pengadaan barang dan jasa sangat mudah, tapi dikorupsi akhirnya diperketat." Ditambahkabnya pada saat pemerintah memerlukan jalur cepat, menjadi susah. Kamilah yang dimintai pendapat hukum jika terjadi keruwetan regulasi.

Bambang, berpendapat, pemerintah bisa ‘melanggar hukim’ kalau untuk percepatan pembangunan, negara tidak rugi, serta publik terlayani dengan baik. Tapi tentunya dengan syarat-syarat lain yang ketat. Bambang meminta, kalangan akademisi jangan hanya menyoroti penindakan saja, karena penindakan itu berarti sudah ada kerugian negara. “Kalau upaya pemberantasan korupsi bisa dengan senyuman, mengapa harus pakai pentungan?” pungkas Bambang Setyo Wahyudi.

marnie/franky-MP1

Add comment


Security code
Refresh