Majalah Prosekutor Online

Suluh Hukum Masyarakat

Saturday, Nov 18th

Last update08:17:21 AM GMT

You are here

 

Manuver Hary Tanoe Tak Surutkan Kejaksaan Tuntaskan Kasusnya

KUPANG - Kasus sms ancaman dari Hary Tanoesoedibjo (HT) kepada seorang Jaksa penyidik Kejaksaan Agung, masih terus berlanjut. Di berbagai media, HT membantah mengirimkan sms itu. Menurut Jaksa Agung, HM Prasetyo, mungkir dan membantah adalah hak seorang tersangka.

Tetapi penegak hukum memiliki alat bukti yang kuat, sehingga menaikkan kasus tersebut ke tingkat penyidikan dengan menetapkan bos MNC Grup itu menjadi tersangka. “Saya sendiri sempat dilaporkan ke polisi, saat menyebut dia sudah menjadi tersangka. Saya tidak boleh berbohong ketika wartawan menanyakan status hukum Hary Tanoe, saat itu memang sudah menjadi tersangka, cuman HT belum mengetahuinya,” jelas Prasetyo kepada wartawan di Kejati NTT hari ini (8/7).

Dalam pelaksanaan hukum, penanganan hukum tidak boleh melanggar hukum, hal itu harus dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh aparat penegak hukum. Tidak boleh ada istilah tebang pilih dan hukum hanya tajam ke bawah.

“Di Kejaksaan, kalau ada oknum yang melakukan penyimpangan, pasti kami proses. Contohnya di NTT ini, ada salah satu jaksa yang terbukti melanggar hukum, tetap diproses hingga selesai. Di Sumbar, di Jatim ada juga jaksa yang melanggar hukum, tetap diproses,” tegas Prasetyo. Begitu juga kasus Hary Tanoe, Jaksa Agung menegaskan, kalau apa yang diselidiki oleh Jaksa bukan masalah pajak, tapi masalah korupsinya.

Menurut Prasetyo, kasus Mobile 8 bermula dari ‘permainan' perusahaan itu. Mobile 8 adalah perusahaan telekomunikasi yang tugasnya menjual voucher dan layanan telekomunikasi. Mereka membuka cabang di mana-mana, salah satunya ada di Sidoarjo, Jawa Timur.

Mereka melakukan transaksi fiktif untuk memperlihatkan bahwa perusahaannya sehat. "Mereka  mengirimkan uang dari kantor pusat Mobile 8 di Jakarta ke kantor cabang di Sidoarjo. Pengiriman uang tersebut dibuat seolah-olah sebagai kegiatan pembayaran."

Kemudian, terang Prasetyo, pihak mereka membuat hhitung2an sendiri dan mengklaim telah terjadi pembayaran kelebihan pajak. “Kelebihan pajak dari mana? Mereka membayar saja tidak kok, uang itu transfer dari kantor Jakarta ke kantor di Sidoarjo untuk akal-akalan saja,” tegas  mantan JAM Pidum ini.

Jadi uang yang diklaim sebagai kelebihan pajak itu sebenarnya bukan uang pajak, karena mobile 8 tidak membayar oajak tersebut. “Perlu kami garisbawahi dan tegaskan, yang kami tangani adalah kasus korupsi, bukan kasus pajaknya. Karena uang kelebihan pajak yang diklaim mobile 8, itu merupakan korupsi karena mereka tidak pernah membayar pajak yang diklaim tersebut.”

Pernah kalah pra peradilan, akan tetapi Jaksa Agung menegaskan bahwa pra peradilan bukan segalanya. Maka dari itu, JAM Pidsus, Arminsyah kembali menerbitkan surat perintah baru untuk kasus mobile 8. Kejaksaan Agung optimis, apa yang dilakukannya akan terbukti hingga tingkat Pengadilan.marnie/kie-MP1

Add comment


Security code
Refresh