Majalah Prosekutor Online

Suluh Hukum Masyarakat

Thursday, Nov 23rd

Last update11:58:11 AM GMT

You are here

 

Kemendag Gandeng Kejaksaan Agung RI Dalam Kerjasama Penanganan Masalah Hukum

JAKARTA – Kementerian Perdagangan dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia  sepakat menjalin  kerja sama dan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penanganan permasalahan hukum. Kerja sama tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepakatan  tentang Kerja Sama dan Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penanganan Permasalahan Hukum.

Penandatangan MoU dilakukan oleh Mentri Perdagangan Enggartiasto Lukito dan Jaksa Agung RI HM.Prasetyo di Aula Kementrian Perdagangan, Jakarta, Rabu (17/5) Menurut Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, kerjasama tersebut mencakup beberapa hal, seperti pendampingan dan pendapat hukum dari Kejaksaan Agung saat pihaknya melakukan imbal dagang dengan negara lain.

“Serta menyangkut berbagai hal yang bisa berpotensi penyimpangan. Sebelum terjadi, kami mohon Jaksa Agung bisa memberi pendampingan sehingga dalam waktu ke depan semakin banyak kebijakan yang akan kami lakukan,” tuturnya saat memberikan pemaparan.

Enggar berharap kesepakatan ini dapat menghasilkan sinergi positif antara Kemendag dan Kejaksaan RI, sekaligus sebagai komitmen bersama dalam penegakan hukum di bidang perdagangan serta pengamanan oleh Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan (TP4).


“Setelah menandatangani MoU, dalam tiga bulan paling lama harus ditindaklanjuti untuk diimplementasikan. Ini melegakan bagi kami, bahwa dalam mengambil langkah kebijakan tidak ada kekhawatiran,” tuturnya. Jaksa Agung M.Prasetyo berharap MoU ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk selalu taat hukum sehingga ke depannya mereka tidak perlu khawatir apabila bersentuhan dengan hukum selama bertindak sesuai dengan koridor yang benar.


Ruang lingkup nota kesepakatan ini menekankan kerjasama dan kordinasi dalam pertukaran data dan atau informasi, pemberian bantuan hukum , pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya di bidang perdata dan tata usaha negara. Selain itu juga kordinasi penanganan dan penegakan hukum di bidang perdagangan, pengawalan  dan pengamanan  oleh TP4.


Koordinasi dan optimalisasi kegiatan pemulihan aset di dalam maupun di luar negri , peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta bentuk kerjasama lain yang disepakati. Penanandatangan nota kesepakatan itu disaksikan oleh Plt.Wakil Jaksa Agung yang juga sebagai Jambn Dr.Bambang Waluyo, Jampidsus Dr.Arminsyah, Jamwas Prof.Widyopramono, Jampidum Dr.Nor Rohmad, Jamintel Dr Adi Togarisman, Jamdatun Dr Bambang Setia Wahyudi, Plt. Kban Diklat Kejaksaan Muhamad Yusni, sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Kejaksaan serta seluruh pejabat eselon I dan II dari lingkungan Kemendag.

muzer/franky-MP1

Add comment


Security code
Refresh