Majalah Prosekutor Online

Suluh Hukum Masyarakat

Saturday, Nov 18th

Last update08:17:21 AM GMT

You are here

 

Menolak Jadi Jaksa Agung

Surel Cetak PDF

Carlos Alberto. M. de Fatima, Asisten Bidang Pengawasan Kejati NTT :

Timor Timur, wilayah yang pernah menjadi provinsi ke-27 Indonesia, kini telah menjadi sebuah negara yang bernama ‘Timor Leste’. Timor Timur awalnya merupakan wilayah jajahan Portugal hingga tahun 1975. Kemudian berintegrasi dengan Indonesia sesuai dengan keinginan mayoritas rakyat Timor Timur saat itu. Selama Timor Timur berintegrasi dengan Indonesia, rakyat Timor Timur jauh lebih sejahtera dan lebih maju dibandingkan masa penjajahan Portugis dan setelah melepaskan diri dari NKRI. Timor Timur akhirnya lepas dari NKRI setelah diadakan referendum pada tahun 1999. Saat ini Timor Leste menjadi negara termiskin ke-7 di dunia.

Ringtone Indonesia Raya berkumandang dari ponsel smartphone di lobi resto sebuah hotel di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pemilik smartphone tersebut, Carlos Alberto. M. de Fatima, sontak mengangkat ponselnya untuk menjawab panggilan masuk. Pria yang kesehariannya dikenal sebagai Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Timur kepada PROSEKUTOR bertutur bahwa pemakaian nada dering ‘Indonesia Raya’ adalah salah satu wujud kecintaannya kepada Negara yang merdeka 17 Agustus 1945 silam itu.

Cinta tanah air adalah perasaan yang timbul dari dalam hati sanubari seorang warga Negara bahwa rasa cinta tanah air adalah rasa kebanggaan, rasa memiliki, rasa menghargai, rasa menghormati dan loyalitas yang dimiliki oleh setiap individu pada negara tempatnya tinggal. Dan ini tercermin dari perilaku membela tanah airnya, menjaga dan melindungi tanah airnya, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negaranya, mencintai adat atau budaya yang ada di negaranya dengan melestarikannya dan melestarikan alam dan lingkungan,” tuturnya panjang lebar.

Berbincang tentang cinta tanah air kepada mantan Kajari Waingapu Sumba Timur terlama ini memang tepat, lantaran hampir seluruh hidupnya telah dibuktikan untuk membela keutuhan NKRI. Jaksa yang lahir di Maliana, Timor Portugis, 12 Desember 1960 selama ini dikenal sebagai tokoh pro integrasi atau anti kemerdekaan Timor Timur.

JAKSA AGUNG

Perjuangannya demi mempertahankan Timor Timur agar tak lepas dari Indonesia tak main-main. Beberapa Negara termasuk berbicara di sidang PBB pun telah dia lakukan. Meski akhirnya provinsi ke 27 itu lepas dan menjadi Negara Timor Leste, namun Carlos tetap setia menjadi Warga Negara Indonesia.

“Setelah Timor Leste dinyatakan merdeka, saya pernah diminta untuk meninggalkan Indonesia dengan tawaran menjadi Jaksa Agung Timor Leste. Namun saya tolak. Jabatan setinggi apapun di Timor Leste tak sebanding dengan kecintaan saya terhadap Indonesia.”

Karenanya, sedikit menyinggung situasi Indonesia saat ini yang dikatakannya tengah ‘galau’ karena sesame WNI saling berselisih berujung ke pengadilan, bahkan saling berargumen lebih cinta NKRI ketimbang sesamanya, Carlos mengaku sedih.

“Bagaimana tidak? Saya ini orang Timor Leste asli, namun saya memilih tetap menjadi Indonesia dan saya sampai saat ini masih dihargai oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini Kejaksaan dengan mempercayakan jabatan structural pada saya. Saya sangat puas dan terharu terhadap perlakuan bangsa ini terhadap saya. Makanya saya tak habis pikir, kalau memang mengaku cinta NKRI kenapa tidak berlaku santun sebagai bagian dari Republik yang penuh kasih ini?”

Berkisah tentang dirinya, Carlos menuturkan bahwa dia adalah jaksa pertama Kejaksaan RI yang berasal dari Timor Timur. “Setelah saya kemudian ada beberapa yang menyusul jadi jaksa seperti Antonio de Arojo sampai Johanes Salvador dos Reis.”

Setahun sebelum Timor Timur dinyatakan merdeka merupakan tahun terberat dalam kehidupan Carlos. Beberapa kali dirinya mengalami terror karena secara terang-terangan menyatakan menolak Timor Timur berpisah dari Indonesia. “Rumah saya beberapa kali dilempari batu, karena saya menolak Timor Timur menjadi Negara baru.”

Sifat bela Negara diwujudkannya setiap dan puncaknya saat terpilih menjadi delegasi rekonsiliasi masalah Timor Timur di London, Inggris tahun 1994. Tahun 1995 kembali dipilih sebagai anggota delegasi rekonsiliasi masalah Timor Timur di Roma, Italia. Tahun 1996 lagi-lagi dirinya terpilih sebagai anggota tim delegasi rekonsiliasi masalah Timor Timur di Wina Austria. “Dan tahun 1998 sebagai peserta rekonsiliasi masalah Timor Timur di PBB New York, saya benar-benar berupaya menyakinkan PBB, tentunya dalam kapasitas saya, agar Timor Timur tetap wilayah NKRI,” paparnya.


TANAMAN HIAS

Dan setelah Referendum terjadi akhir September 1999, awal Oktober Carlos bersama beberapa orang yang setia pada NKRI, mengungsi ke Atambua meninggalkan semua yang dimilikinya di Timor Leste. Setelah beberapa lama tinggal di Atambua, dengan menyewa truk dirinya mencoba untuk kembali ke Timor Leste untuk mengambil sisa harta benda yang ditinggalkannya.

“Tujuan saya masih ada yang bisa saya bawa sebagai modal kehidupan baru di Atambua. Namun sesampai di bekas rumah saya, tak tersisa apapun bahkan pintu dan jendela sudah hilang semua. Saya hanya bisa membawa tanaman hias saja,” kenangnya.

Pria yang Juli 2009 meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Nusa Cendana Kupang, merasa harus tetap berbuat untuk Indonesia meski berstatus ‘pengungsi’ di Atambua. Dirinya kemudian menghadap Prasetyo (sekarang Jaksa Agung RI), Kajati NTT saat itu untuk bisa tetap mengabdi di Kejaksaan. “Saat itu saya malah dipercaya sebagai Kasi Perdata di Datun Kejati NTT. Padahal saya hanya ingin mengabdi sebagai jaksa biasa di NTT.”

Dalam perjalanannya, saya juga bertemu dengan Hendarman Supandji yang saat itu masih Kabid di Badiklat Kejaksaan RI. “Beliau kaget dan heran karena saya masih berseragam Kejaksaan RI.”

Dan tahun 2000 dirinya mengikuti pertemuan dengan Menkopolhukam saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono untuk membicarakan kelanjutan masalah integritas. “Dalam pertemuan itulah, saya bertemu Ramos Horta yang meminta saya meninggalkan Indonesia untuk menjadi Jaksa Agung Timor Leste.”

Tawaran itu ditolak dengan bertutur bahwa dalam dirinya mengalir darah Indonesia. “Sejarah tidak akan bisa diubah atau diingkari, apalagi dihapuskan.”

Saat itu saya juga berpikir bila saya menjadi warga Timor Leste, pergi melalui laut atau udara, semua harus ijin Indonesia. Padahal selama ini saya hidup dengan segala kekayaan alam Indonesia, bahkan saya ini WNI, tak sebanding ini semua untuk sebuah jabatan Jaksa Agung.”

Bagi Carlos, memilih Indonesia sebagai tanah airnya sangat tepat karena Indonesia adalah Negara besar, demorasi, Negara hukum dan memiliki senjata hebat yaitu Pancasila.

Tanaman hias yang dibawanya dari Timor Timur juga menjadi ‘tuah’ bagi dirinya lantaran pernah suatu ketika saat ada kunjungan pejabat Kejaksaan, dirinya didaulat untuk menghasilkan sesuatu yang indah di halaman kantor kejaksaan. “Semua teratasi dengan tanaman hias yang saya atur sedemikian rupa dengan memasukan unsur 17-8-1945 dalam penataannya.”

PENEGAKAN HUKUM LEWAT HATI

Pengalaman dengan Timor Timur membuat Carlos mampu menyelesaikan beberapa persoalan hukum yang terkait dengan pelanggaran hukum orang Timor. Di antaranya kasus pembunuhan petugas UNHCR yang para pembunuhnya mampu dijebak lewat pendekatan hati dan pertemanan. Kemudian kasus pelanggaran HAM berat dengan tersangka warga asal Timor Timur, Abelio.

“Penegakan hukum memang butuh hati nurani untuk menghadapi kearifan local dengan tak meninggalkan proporsional dan profesionalitas selaku hamba hukum.”

Hal itu senantiasa diyakininya dimanapun dirinya bertugas, termasuk saat menjabat sebagai Kajari Waingapu, Sumba Timur. “Saya punya tekad paling tidak kita membebaskan daerahnya dari sikap monopoli, arogansi kekuasaan. Memberantas korupsi membutuhkan pemimpin yang rendah hati, sederhana dan takut Tuhan.”

Penegakan hukum bagi pria yang juga Ketua Forum Pembela Merah Putih di NTT ini memang tak boleh lepas dari hati, seperti pencuri, tandasnya,”Orang mencuri karena lapar janganlah disamakan dengan orang mencuri karena ingin kaya. Hukumnya harus lebih berat yang mencuri karena ingin kaya.”

Saat disinggung masalah klasik terkait kekurangan sarana dan prasarana, baginya semua bisa diatasi dengan sarana yang ada untuk menutupi kekurangan sarana yang lain. “Jangan menyerah hanya karena kekurangan ‘sarpras’. Siasati yang ada untuk menutupi kekurangan itu.”

Carlos adalah sosok yang dikenal sangat anti dikotomi kelompok dan sekat-sekat primordialitas. Dalam dirinya selalu saja ada siasat dengan jiwa pemersatu dan mampu merangkul semua kelompok kepentingan lewat kearifan gaya bergaulnya.

“Prinsip hidup saya mungkin yang mampu membawa saya sampai titik ini. Saya setiap membuka mata di pagi hari , selalu mengingatkan diri saya untuk berbuat baik pada sesama,” pungkasnya.franky-MP1

REKAM JEJAK

Lahir di Maliana, Timor Portugis, 12 Desember 1960. Juli 2009 tamat dari program studi ilmu hukum, pascasarjana Universitas Nusa Cendana Kupang, dengan judul tesis ‘Masalah kebenaran materiil dan vonis bebas hakim: studi kasus beberapa tindak pidana di pengadilan negeri kelas IA-Kupang.’

Pendidikan : tamat Escola Primaria (setingkat SD) di Maliana Timor Portugis tahun 1972. Tamat Ciclo Preparatorio (setingkat SMP) di Dili Timor Portugis tahun 1975. Tamat SMA Surya tahun 1980, tamat SPMA Malang, Jawa Timur. Tamat Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang tahun 1988.

Pekerjaan : CPNS pada Pemda eks Provinsi Timor Timur tahun 1989, kemudian diangkat menjadi PNS pada Pemda eks Provinsi Timor Timur, tahun 1990. Tahun 1992 pelimpahan ke Kejaksaan Tinggi Timor Timur.

Kasisosbud Kajati Timor Timur (1993)

Kasi Perdata Kejati Nusa Tenggara Timur (1999)

Diklat HAM di Jakarta (2001)

Kepala Tata Usaha Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (2006)

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Kejaksaan Negeri Atambua (2006)

Plt. Asisten Intel pada Kejaksaan Tinggi Nuratim (2007)

Kepala Kejaksaan Negeri Tobelo, Provinsi Maluku Utara (2007)

Kepala Kejaksaan Negeri Waingapu Sumba Timur (2010)

Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (2016)

 

Add comment


Security code
Refresh