Majalah Prosekutor Online

Suluh Hukum Masyarakat

Monday, Dec 11th

Last update11:38:48 AM GMT

You are here

 

Gafatar, Imbas Revisi Undang-undang Ormas

MAJALAH-PROSEKUTOR.COM. Semarang : Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) telah berkembang secara sistemik di berbagai daerah. Dalam bungkus aksi sosial, Gafatar tidak bisa dianggap masalah biasa, karena sudah banyak meresahkan masyarakat.

"Harus dilawan dengan sistematis juga. Penanganannya harus ekstra ordinary. Tidak bisa secara manual. Sehingga ancaman ini akan selalu ada dari berbagai pandangan," ujar Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Yakob Hendrik pada acara Seminar Gafatar Ancaman dan Solusinya, Kamis (28/1).

Menurutnya, Gafatar timbul akibat perubahan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat. Dalam Putusan MK Nomer 2/PUU-XI/2013 yang menguji undang-undang tersebut, terdapat perubahan khususnya pasal 5 yang dianggap bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945.

"Kondisi peraturan perundang-undangan membolehkan para mantan tokoh agama palsu untuk membuat ormas lain yang kurang lebih sama," terang dia.

Dikatakan olehnya, uji materi hasil putusan Mahkamah Konstitusi dianggap kurang tepat karena suatu aliran agama dapat mudah berganti baju dengan kedok organisasi masyarakat sehingga sulit untuk dideteksi.

Hal itu diperparah karena pendaftaran suatu ormas yang tidak berbadan hukum, tidak memerlukan surat keterangan terdaftar baik dari Bupati/Walikota, Gubernur maupun Menteri.

"Gafatar sudah mengajukan SK tapi berulang kali ditolak dalam oleh Gubernur. Namun mereka tetap aktif melakukan aksinya," tandasnya.

mar-MP1

Add comment


Security code
Refresh