Majalah Prosekutor Online

Suluh Hukum Masyarakat

Saturday, Nov 18th

Last update08:17:21 AM GMT

You are here

 

Degradasi Moral Penegak Hukum

Oleh Nana Rosita Sari, SH*

Masih ingat kasus tiga jaksa fungsional dari Kejaksaan Negeri Batam yang diduga memeras seorang pegawai Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemkot Batam?

Dugaan pemerasan sebesar Rp 200 juta yang terkait proyek Batu Miring di Sekupang Batam dengan nilai nominal sebesar Rp 900 juta menambah daftar panjang nama Jaksa nakal seperti Jaksa Dwi Seno, Jaksa Cyrus Sinaga, Jaksa Esther Tanak, Jaksa Hendra Ruhendra, dan lain-lain.

Ditambah lagi peristiwa kasus suap Jaksa Sistoyo dari Kejaksaan Negeri Cibinong yang tertangkap tangan oleh KPK menerima uang suap Rp 99,9 juta. Peristiwa suap Jaksa Sistiyo mengingatkan kembali kepada kita peristiwa sama yang dialami oleh Jaksa Urip Tri Gunawan yang telah dijebloskan ke penjara 20 tahun karena menerima suap Rp 6 Miliar dari pengusaha Artalita Suryani.

Peristiwa itu sangat mencoreng nama Korps Kejaksaan, lebih-lebih pegawai kejaksaan yang telah menerima remunerasi. Sampai-sampai ada yang berkomentar : Jaksa masih nakal, remunerasi harus dibatalkan. Terkesan komentar itu spontan dan emosional yang didasari rasa jengkel atas perbuatan yang dinilai keterlaluan. Tapi bagaimanapun, komentar tersebut terkesan berlebihan karena telah menggeneralisasi permasalahan. Karena ulah segelintir oknum, tidak bisa memukul sama rata semua pegawai.

Reformasi terhadap penegakan hukum dengan memberikan tunjangan kerja (remunerasi) yang semula dimaksudkan untuk menekan perilaku koruptif, ternyata tidak memberi jaminan sepenuhnya. Pemberian remunerasi bukanlah layaknya obat yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Sebenarnya pemberian remunerasi itu sebagai sebuah reward bagi para penegak hukum agar kualitas kerja mereka lebih baik. Tetapi setelah diberikan remunerasi, ternyata perilakunya tidak berubah. Bahkan mungkin jauh semakin lebih parah.

Di negara-negara yang sudah maju seperti Jepang dan China, remunerasi yang berarti tunjangan atau imbalan sudah menjadi hal yang biasa baikdi kantor pemerintah maupun di kantor swasta. Alasan adanya remunerasi adalah agar mereka bisa bekerja lebih efisien dan maksimal sehingga memberikan output yang setara pula.

hLain halnya dengan Negara Indonesia, remunerasi yang diberikan kepada aparat penegak hukum tidak salah karena parameter kesejahteraan birokrat hukum sekarang dinilai dari seberapa besar penghasilan seseorang sehingga dia menjadi hidup layak di tengah-tengah masyarakat yang serba mengukur keberhasilan seseorang dari kacamata kesuksesan materi atau finansial saja. Perilaku korup di lingkungan penegak hukum disebabkan gaya hidup mewah (hedonis) sebagian besar penegak hukum.

Perilaku ini merangsang penegak hukum untuk mencari cara bagaimana mendatangkan uang sebanyak-banyaknya yang pada akhirnya akan mendorong kepada perilaku korup.

Sementara rentetan kasus penyuapan, pemerasan dan korupsi membuktikan kalau profesi penegak hukum telah disalahgunakan menjadi sarana untuk mengeruk keuntungan pribadi dengan mempergunakan hukum sebagai barang dagangan. ahkan di dunia penegakan hukum, KUHP pun diplesetkan menjadi “Kasih Uang Habis Perkara”.

Salah seorang mantan hakim agung Bismar Siregar pernah mengeluarkan anekdot mengenai hakim kepanjangan dari “hubungi aku kalau ingin menang”.

Mengapa kinerja dan citra penegak hukum di Indonesia menjadi demikian buruk? Paling mendasar dan utama adalah pada saat proses rekruitmen penegak hukum mulai dari hakim, jaksa, dan polisi tidak fair, kental dengan suap dan harus memiliki suksesor (backing) di belakangnya.

Anggapan ini mungkin kurang benar. Tetapi jika hal seperti ini terus berlanjut, sangat disayangkan suatu saat akan terjadi krisis kualitas dan degradasi di lingkungan penegakan hukum.  Padahal,  keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung kepada orang-orang di dalamnya.

Permasalahan rekruitmen dan sumberdaya manusia yang menggunakan jalur nepotisme dalam rekruitmen aparat penegak hukum bukanlah hal yang tabu. Pola rekruitmen seperti ini mengakibatkan aparat penegak hukum menjadi tidak profesional dan terfokus hanya mengejar jabatan dan materi saja.

Negara Indonesia seharusnya bisa belajar dari kasus hakim di negeri Cina yang menghukum mati saudara kembarnya sendiri karena terkait kasus korupsi. Dahulu di negeri Cina, seorang hakim yang mempunyai integritas tinggi menjadi hakim ketua dalam perkara korupsi yang notabene pelakunya adalah seorang pejabat yang merupakan saudara kembar hakim itu sendiri. Sang hakim akhirnya memvonis mati saudara kembarnya sendiri. Itulah pilihan pahit dalam hidupnya. Setelah memvonis mati saudara kembarnya sendiri, sebelum eksekusi berjalan sang hakim menyuruh saudara kembarnya untuk keluar dari tahanan sel dan dirinya menggantikan untuk dieksekusi oleh polisi. Hakim tersebut akhirnya mati karena memang wajahnya sangat mirip dengan terpidana korupsi. Sang hakim berani menjatuhkan vonis mati sekalipun yang dihukumnya adalah saudara kembarnya sendiri. Karena rasa bersalahnya dan rasa kemanusiaan, sang hakim rela dirinya dihukum mati untuk membebaskan saudara kembarnya. Andaikan integritas hakim seperti di negeri China, kita temukan di negeri ini, pastilah negara kita akan aman dari serbuan para mafia hukum.

Relevan dengan ucapan Prof. B.M. Taverne. Seorang ahli hukum berkebangsaan Belanda mengatakan bahwa ‘kesemuanya pada akhirnya tergantung pada manusianya’. Geef me geode Rechters, geode Rechters Commissarissen, geode Officieren Van Justitie en geode Politie Ambtenaren, en ikzal met eenslechtwetboek van strafproces recht goed bereiken (Berikan saya hakim yang baik, hakim pengawas yang baik, jaksa yang baik, dan polisi yang baik, maka penegakan hukum akan berjalan walaupun dengan hukum pidana yang lemah).

Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi rekruitmen para penegak hukum secara menyeluruh. Rekruitmen pegawai harus transparan dan bersih dari kolusi dan nepotisme. Rekruitmen yang didasarkankepada seberapa banyak uang yang diberikan atau siapa orang di dalamnya atau suksesor, dengan sendirinya akan menciptakan polisi, jaksa, dan hakim yang korup.

Tentu kita tidak boleh menyerah apalagi putus asa. Satu orang semangat akan menjadikan dua orang pejuang. Dua orang pejuang akan menciptakan empat orang pemberani. Empat orang pemberani akan membawa perubahan yang lebih baik. Dan perubahan akan mengubah masa suram menjadi masyarakat Madani, Bangsa yang bermartabat, tanpa korupsi. Semoga.***

 

*Penulis adalah staf di Bidang Pidana Umum Kejaksaan Negeri Salatiga

Add comment


Security code
Refresh