Majalah Prosekutor Online

Suluh Hukum Masyarakat

Thursday, Nov 23rd

Last update11:58:11 AM GMT

You are here

 

'Era Keterbukaan Pers Tapi Tidak Harus Buka-Bukaan'

"Kualitas substansi berita tidak hanya bersifat informatif namun juga mampu memberikan pendidikan tentang hukum dan penegakan hukum. Selain menjadi bagian dari kontrol sosial masyarakat serta bisa menggerakkan opini masyarakat kepada kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum."

Demikian disampaikan Rektor Undip Semarang, Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH, MH dalam acara Media Gathering & Workshop Nasional 'Meningkatkan Komunikasi Pers & Kejaksaan RI', Selasa (28/7) di Hotel Gumaya Semarang.

Acara yang digelar oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah bersama Forum Wartawan Kejaksaan Tinggi (Forwakat) Jawa Tengah ini menghadirkan pula Kapuspenkum Kejaksaan RI, Tony Tubagus Spontana, SH, MH dan Sekretaris Dewan Kehormatan PWI Pusat, Wina Armada Sukardi, SH, MH.

Prof Yos dalam materinya 'Membangun Komunikasi Pers dan Kejaksaan RI' menekankan pula bahwa untuk mencapai suatu sinergitas dibutuhkan 'timbal balik' kinerja antara pers dan kejaksaan.

"Pers membutuhkan akses data dan informasi akurat. Sebaliknya Kejaksaan juga menghendaki bahwa pers betul-betul berkualitas dalam pemberitaan termasuk memahami istilah-istilah hukum yang benar. Termasuk rambu-rambu yang tak dapat diabaikan terkait dengan sebuah perkara yang sedang dalam tahap lit dan dik."

DUET ATAU DUEL

"Era keterbukaan pers namun bukan harus buka-bukaan. Sinergi tugas pers dan kejaksaan juga memiliki batasan-batasan serta aturan, karenanya indikasi memihak, melemahkan atau menutupi harus dihilangkan," tegas Kajati Jateng Hartadi, SH, MH dalam sambutan pembukaan workshop yang dihadiri juga oleh para asisten di Kejati Jateng, Kasi Intel se Jateng, serta wartawan hukum peliput di Kejati Jateng yang tergabung dalam Forwakat Jateng.

Tony Tubagus Spontana dalam pandangannya 'Peran Media Dalam Pemberantasan Korupsi' menyoroti bahwa media cukup tinggi perannya dalam pemberantasan korupsi.

"Mencapai 46,1% menurut survey UGM tahun 2006 lalu. Dan ini dimungkinkan lebih tinggi di tahun 2015. Bahkan pada saat itu sudah lebih tinggi dari LSM."

Selain itu, Kapuspenkum menyoroti bahwa media dan kejaksaan adalah hubungan simbosis mutualisme.

"Keduanya saling membutuhkan, karena sama-sama memiliki kepentingan memberitakan dan diberitakan. Ini kami sebut sebagau Hubungan Media."

Dan wujud hubungan media ini salah satunya adalah terbentuknya FORWAKA di Kejagung RI dan Forwakat di Kejati Jateng.

Lebih lanjut Wina mengatakan, pers juga dapat banyak membantu tugas-tugas kejaksaan terutama dalam mengungkap fenomena sebuah atau jaringan kasus serta perkembangannya.

Sedangkan Wina Armada Sukardi, SH, MH melalui bahasan 'Pers dan Kejaksaan: Duet Atau Duel?' menuturkan, “Pemanfaatan pers oleh kejaksaan selain efektif juga menjadi lebih murah, pers juga dapat mengungkap kendala penegakkan hukum karena kendala internal kejaksaan,” tambahnya.

Yang lebih penting lanjut Wina adalah kejaksaan harus memahami bukan saja peranan fungsi pers tetapi bagaimana mekanisme kerja pers. Sebaliknya, pers selain harus memahami peran dan fungsi kejaksaan, tapi juga harus memiliki kompetensi dalam kewartawanan.

“Sehingga kalau kedua lembaga itu terjadi konflik maka akan merugikan kedua belah pihak dan yang paling rugi adalah masyarakat,” tegasnya.

Untuk menciptakan hubungan yang baik antara keduanya, peran humas kejaksaan sangat dibutuhkan. Humas bukan lagi cuma sebagai “pemadam kebakaran” tapi humas harus memiliki akses yang sangat luas di semua lini kejaksaan termasuk pada pimpinan.

“Humas harus menjadi public relation yang aktif dan harus menjadi ‘pelayan’ pers sekaligus pengguna peranan pers untuk kepentingan kejaksaan,” ujarnya.

franky-MP1

Add comment


Security code
Refresh