Majalah Prosekutor Online

Suluh Hukum Masyarakat

Thursday, Nov 23rd

Last update09:00:37 AM GMT

You are here

 

Jambin: "Kenaikan Remunerasi Menunggu Ditanda tangani Presiden"

Surel Cetak PDF

Kegalauan sebagian besar jaksa se Indonesia terkait kenaikan tunjangan fungsional jaksa, akhirnya terjawab. Setelah 14 tahun tidak mengalami kenaikan, Perpres No.117 Tahun 2014 tertanggal 17 September 2014 menjawab semuanya.

"Betil kenaikan itu sudah pasti, karena sudah di tanda tangani Presiden SBY," tegas Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (Jambin) Bambang Waluyo, pada PROSEKUTOR di ruang kerjanya. Kenaikannya mencapai 400% persen, tambah Jambin. "Bisa dilihat pada tabel ini. Dimana golongan IV/c semula Rp 2.500.000,- menjadi Rp 10.000.000,-"

Bambang menceritakan pada rapat penentuan, tim Kejaksaan memang bersikukuh untuk meminta kenaikan lebih dari 200% seperti yang diusulkan Pemerintah.

"Selain itu soal kenaikan remunerasi juga sudah dibuat oleh Jaksa Agung. Tinggal menunggu tanda tangan Presiden." Mantan Kaban Diklat Kejaksaan RI ini menuturkan bahwa Jaksa Agung mengusulkan kenaikan remunerasi menjadi 100% mengingat saat ini masih 70%.

"Ini wujud perjuangan PJi juga, karena notabene semua anggota tim yang memperjuangkan juga anggota PJI juga. Jadinya tidak benar PJI tidak tanggap pada keluhan anggotanya," terangnya.

Menyinggung soal kesejahteraan pegawai tata usaha (TU) Kejaksaan, Bambang mengingatkan tentang isi Keppres 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS.

"Bila TU ingin kesejahteraan juga naik, mereka bisa belajar atau berjuang untuk mengisi jabatan-jabatan tersebut. Seperti menjadi pranata komputer, widyaiswara, kaur atau kasubag." Bambang mencontohkan idiom dokter dan perawat, atau sopir dengan kernet. "Demikian juga jaksa dan TU. Tentunya jaksa ada kesejahteraan berupa tunjangan fungsional jaksa, terkait dengan resiko pekerjaannya.

"Karenanya kalau TU ingin mendapat kesejahteraan lebih, belajarlah dan isilah jabatan-jabatan tersebut."

IURAN PJI

Menanggapi soal iuran anggota PJI, Jambin menerangkan bahwa dari iuran anggota itu 50% untuk daerah, 25% untuk Kejati dan 25% untuk Pusat. "Di Kejati sendiri 50% untuk Kejati sisanya pusat."

Peruntukan dana PJI itu antara lain digunakan untuk membayar lawyer bila ada jaksa tersangkut perkara, iuran anggota IAP (perkumpulan jaksa internasional) serta kegiatan yang berhubungan dengan PJI.

"Selain itu juga digunakan untuk membiayai jaksa yang ke luar negeri dalam rangka memenuhi undangan IAP. Jadinya bukan digunakan untuk pengurus pusat. Mohon rekan-rekan jaksa bisa mengerti," pinta Bambang.

Terakhir Jambin secara luas bisa memaklumi keresahan jaksa-jaksa seperti yang banyak tertulis di sosial media, karena sesuai dengan undang-undang hak jaksa itumeliputi gaji/tunjangan/fasilitas, cuti/jaminan kesehatan, jaminan pensiun dan hari tua, serta perlindungan dan pengembangan profesi.

"Tentunya harus dibarengi dengan pemenuhan kewajiban pada Negara, Institusi, Profesi Jaksa, serta Masyarakat." franky/muzer-kie

 

Add comment


Security code
Refresh