Majalah Prosekutor Online

Suluh Hukum Masyarakat

Friday, Nov 24th

Last update09:00:37 AM GMT

You are here

 

Menimbang dan Memilih Jaksa Agung dari Karir dan Non-Karir

Surel Cetak PDF

Pasca di bacakannya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara Pilpres 2014 yang dibacakan pada hari Kamis (21/8) mempertegas suksesi kepemimpinan nasional.Di tolaknya gugatan pasangan Prabowo-Hatta Rajasa, mempertegas putra solo yang bernama Jokowidodo sebagai presiden RI ke-7 melanjutkan apa yang telah di bangun Presiden SBY selama 10 tahun ini.

Empat sosok presiden yang menjabat pascareformasi dari Habibie hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sama-sama memiliki persoalan serius yaitu, tidak mampu membuat lembaga penegak hukum dalam lingkungan eksekutif menunjukkan taringnya.

Dengan begitu koreksi atas kabinet sekarang dan sebelumnya oleh pemerintahan selanjutnya merupakan sebuah keniscayaan. Pada era Presiden Megawati Soekarnoputri bahkan pemerintah dan DPR mendirikan KPK karena Kepolisian dan Kejaksaan dinyatakan mandul alias tidak dapat diharapkan kinerjanya dalam penegakan hukum khususnya dalam pemberatasan korupsi yang sudah mendarah daging di republik ini.Dan Hal itu sesungguhnya merupakan tamparan yang sangat keras bagi lembaga penegak hukum dan pemerintah.

 

Artinya, lima presiden yang memimpin negeri ini dalam pemerintahan yang ada pada era reformasi belum mampu menerjemahkan jargon "Hukum Sebagai Panglima" kedalam sebuah sikap dan tindakan karena, lembaga penegak hukum yang masuk dalam struktur kabinet tidak dapat mengimplementasikannya.


Suka atau tidak suka jabatan Jaksa Agung merupakan jabatan politik. Siapapun presidennya memiliki hak prerogatif dalam mengangkat atau menunjuk sosok tertentu sebagai Jaksa Agung baik dari kalangan jaksa karier maupun non-karier. Ini salah satu faktor pembeda Kejaksaan dan Kepolisian.

Hal itu juga menandakan semangat penegakan hukum oleh presiden terpilih  tercermin dari perilaku atau kebijakan Jaksa Agung yang ditunjuk dan Kejaksaan Agung (Kejagung) yang dipimpin.

Pada era reformasi Indonesia telah memiliki delapan Jaksa Agung. Lima diantaranya berasal dari jaksa karier yakni, Soedjono Chanafiah Atmonegoro, Baharuddin Lopa, MA Rachman, Hendarman Supandji, dan Basrief Arief yang kini masih menjabat. Sisanya, dari akademisi, TNI, dan politisi.

Semuanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Perbedaannya, sejak KPK berdiri pada 2003 Jaksa Agung yang menjabat pada masa itu hingga kini belum mampu merebut kembali kepercayaan masyarakat.

Imbasnya, stigma penanganan perkara korupsi tebang pilih alias diskriminatif, perkara-perkara besar dan kecil banyak yang mangkrak, maupun banyak tersangka dijadikan "ATM berjalan" terus melekat di institusi Kejaksaan. Tuduhan-tuduhan tersebut bukan barang baru atau isu lama yang terus bermunculan karena mentalitas aparat penegak hukum belum memenuhi ekspektasi publik.

Pemerintahan Jokowi - JK dengan kabinet yang akan datang jika memang ingin mengedepankan pembangunan manusia diharapkan memulainya di lingkungan eksekutifnya lebih dulu dan revolusi mental harus dimulai dari kabinet.

Jika ingin mengembalikan kepercayaan masyarakat atas kemampuan pemerintah dalam menciptakan negara hukum yang berkeadilan maka perbaikan institusi Kejaksaan dan Polri harus diutamakan.

Dalam hal ini Forum Komunikasi Keluarga Besar Kejaksaan (FKKBK) yang di pimpin oleh Dody Yusuf Wibisono,SH telah " melayangkan surat kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk ikut berperan dan membantu serta merekomendasikan nama nama calon Jaksa Agung yang bisa di jadikan sebagai bahan pertimbangan Presiden terpilih untuk memilih calon Jaksa Agung dari Internal Kejaksaan" Ucap Ketua DPP Bid Hukum dan Antar Lembaga FKKBK Angga Busra Lesmana. Angga juga mengatakan bahwa FKKBK hanya akan merekomendasikan nama calon Jaksa Agung dari Internal Kejaksaan saja atau Jaksa Karir.Kami akan berperan serta membantu Jokowi JK untuk dapat memilih Jaksa Agung dari Jaksa Karir yang lebih memahami seluk beluk sampai yang detail detailnya dari Kejaksaan Agung.

FKKBK juga memastikan akan merekomendasikan nama nama calon yang revolusioner dan mampu merestorasi kejaksaan untuk menjadi lebih baik dan menjalankan Revolusi IMAM ( Iman - Moral - Ahlak - Mental ) di seluruh tingkatan ujar Angga yang juga Pimpinan Satria Muda Jokowi (Salah Satu Relawan Pendukung Jokowi JK).

Dan FKKBK juga meminta agar kiranya Presiden dan Wapres Jokowi dan Jusuf Kalla mampu membangun kabinet yang kuat dan handal,serta menempatkan orang orang yang layak dan kredibel untuk menjalankan tugas di kementrian dan lembaga yang akan mereka pimpin nantinya.

Presiden Jokowi harus memiliki Jaksa Agung yang bukan hanya berwibawa tetapi tangguh dan berani untuk membersihkan internalnya.Jangan ada lagi jaksa nakal yang kerap berkolaborasi dengan oknum-oknum untuk memainkan perkara seperti yang di ungkapkan oleh Ferdinan Simorangkir,SH dari Law Firm FKKBK & Co.

Nah apakah Untuk mewujudkan hal itu diperlukan Jaksa Agung yang berasal dari non-karier ? seperti yang di ungkapkan oleh Muhammad Yusuf Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Sumatera Utara rasanya iya ungkap Yusuf.

Keuntungan Jaksa Agung non-karier adalah memiliki keleluasaan dalam memperbaiki keadaan di internalnya karena tidak memiliki kepentingan atau  tersandera oleh faksi-faksi yang ada di Kejaksaan ujar nya.

Artinya, bakal banyak jaksa-jaksa mumpuni yang berpeluang dipromosi karena, Jaksa Agungnya tidak segan-segan mengevaluasi perkara-perkara yang ditangani termasuk mengeksaminasi.

Dalam kesempatan yang sama Sekretaris Jendral FKKBK Laksamana Putra Siregar,SH mengatakan Kendati begitu, mengingat tidak sedikit jaksa yang mampu unjuk gigi di institusi-institusi lain seperti PPATK dan KPK maka sah-sah saja jika presiden ke-7 nantinya kembali memberikan kesempatan bagi jaksa karier sebagai Jaksa Agung asalkan, sosok yang ditunjuk memenuhi kriteria dan mampu menciptakan iklim baru di Kejagung dengan membuat kebijakan yang tidak populer di internalnya melalui perbaikan hal-hal yang fundamental salah satunya mengenai promosi-mutasi serta memaksimalkan kinerja pemberantasan korupsi yang tidak berkompromi dengan tekanan ucap Laksamana.

Laksamana mengatakan bahwa Publik pastinya tidak akan mau mendengar program pemberantasan korupsi oleh pemerintah melalui Kejaksaan yang Layu dan LOYO karena anggaran sedikit.Apalagi mendengar gaji dan kesejahteraan sebagai alasan melempemnya penegakan hukum.Belum lagi masalah tunjangan,rumah tinggal atau rumah dinas yang sangat teramat minim menjadikan ini sebagai pekerjaan rumah yang berat untuk Jaksa  Agung nantinya.

Anggap lah FKKBK sebagai penyambung lidah Insan Adhyaksa yang sedang aktif berdinas di level bawah ungkap Laksamana Putra Siregar,SH.Keluhan keluhan mereka insan adhyaksa di seantero nusantara sering kami tampung dalam catatan kami yang akan kami jadikan sebagai pedoman kami bekerja memberikan sesuatu yang mereka harapkan namun tidak berani mereka ungkapkan.

Biasanya keluhan keluhan mereka sering mereka ungkapkan di grup media sosial dan saat pertemuan pertemuan dalam rangka silaturahmi para insan adhyaksa di seluruh indonesia.Namun keluhan keluhan itu hanya bisa sebagai keluhan semata tanpa ada realisasinya karena mereka juga tidak berani mengungkapkannya secara terus terang.Permasalahan cukup kompleks ujar Laksamana P Siregar,SH

Suara suara mereka lebih banyak dan mereka lah motor penggerak dari kejaksaan ini jadi besar harapan kami dari Dewan Pimpinan Nasional Forum Komunikasi Keluarga Besar Kejaksaan agar suara dan keluhan mereka serta harapan mereka di dengar dan segera di wujudkan oleh Jaksa Agung yang baru.

Kapuspenkum Kejaksaang Agung Tony Tri Bagus Spontana juga memberikan komentar bahwa Jaksa adalah abdi negara dan negara harus menciptakan keadilan untuk masyarakatnya.Dengan demikian persiden terpilih nantinya harus cermat dalam menunjuk sosok sebagai Jaksa Agung agar mampu menyelesaikan pekerjaan rumah yang hingga kini masih tercecer dalam menjawab tantangan-tangangan yang ada sekaligus mewujudkan kerinduan publik akan sosok aparat hukum yang berwibawa dan profesional ucap kapuspenkum kejagung yang juga sebagai Pembina fkkbknews.com

Tidak mengintimidasi serta jauh dari pretensi negatif.Lantas mau Jaksa Agung dari kalangan jaksa karier apa non-karier? fkkbknews/fabi-kie

Add comment


Security code
Refresh