Majalah Prosekutor Online

Suluh Hukum Masyarakat

Thursday, Nov 23rd

Last update09:00:37 AM GMT

You are here

 

Bambang Waluyo, SH, MH, Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejagung RI :

Surel Cetak PDF

“Gagal Seleksi PPPJ Bukan Berarti Pengabdian di Kejaksaan Berakhir...”

Dalam Nota Dinas Kepala Biro Kepegawaian bernomor No.B-108/C.4/Cp.2/02/2014 tertanggal 7 Februari 2014 memang berisikan pengumuman hasil seleksi calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) Tahun Anggaran 2014, namun mengapa Nota Dinas tersebut menjadi heboh?

Ternyata dalam salah satu butirnya tepatnya pada poin ke 3 tertulis.....Bagi peserta seleksi yang namanya tidak tercantum dalam lampiran surat ini dinyatakan tidak lulus dalam seleksi PPPJ Tahun 2014 dan diberi kesempatan 1 (satu) kali lagi/terakhir untuk mengikuti seleksi PPPJ Tahun 2015.

Pengumuman bahwa tahun 2015 menjadi akhir bagi yang tidak lulus seleksi PPPJ, sontak menimbulkan ketidakpuasan terutama bagi peserta yang belum juga mampu menginjakkan kaki ke Badan Diklat Kejaksaan sebagai calon jaksa. Mereka berkilah bahwa saat masuk sebagai CPNS di Kejaksaan terdapat ketentuan bahwa mereka masih bisa menjadi jaksa bila belum berusia 35 tahun dan lulus PPPJ.

Memang ketentuan untuk menjadi seorang jaksa dapat ditemui dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Menurut pasal 9 ayat (1) jo ayat (2) UU Kejaksaan, syarat-syarat untuk menjadi seorang jaksa ada beberapa dan salah satunya tertulis  berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun serta lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa.

Adapun Diklat pembentukan jaksa ini diatur dalam Keputusan Jaksa Agung No. KEP-004/A/J.A/01/2002 tentang Persyaratan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan (“KEPJA No. KEP-004/A/J.A/01/2002”). Menurut pasal 9 ayat (2) KEPJA No. KEP-004/A/J.A/01/2002, Diklat Pembentukan Jaksa adalah Diklat yang dipersyaratkan bagi Pegawai Tata Usaha Kejaksaan yang terpilih dan memiliki kemampuan untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Jaksa.

Peserta Diklat sendiri adalah pegawai Kejaksaaan yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan ditunjuk oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan berdasarkan data perorangan dengan memperhatikan kemampuan yang bersangkutan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di Pusat Diklat Kejaksaan, Sentra Diklat atau tempat lain (lihat pasal 1 huruf a KEPJA No. KEP-004/A/J.A/01/2002).

Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (Jambin) Kejagung RI, Bambang Waluyo, SH, MH saat berkesempatan menerima majalah PROSEKUTOR di ruang kerjanya, mencoba mengurai adanya pro dan kontra terhadap Nota Dinas tertanggal 7 Februari 2014 yang ditanda tangani Bambang Sugeng Rukmono, SH, MH selaku Kepala Biro Kepegawaian.

Mengapa saat pengumuman hasil seleksi PPPJ tahun 2014 terdapat juga pengumuman bahwa tahun 2015 adalah kesempatan terakhir bagi para calon jaksa yang tidak lolos seleksi PPPJ?

Aturan ada, legalitas bisa diakui. Bahkan ini menjadi pengumuman dini yang meminta pada para calon jaksa untuk mempersiapkan diri jauh-jauh hari sebelum tahun 2015. Patuh pada aturan atau folisher pimpinan. Saat pengumuman hasil PPPJ tahun 2014, memang telah dicantumkan oleh Karopeg bahwa tahun 2015 adalah kali terakhir adanya test penerimaan calon jaksa.

Ini yang wajib dipahami bahwa ini kebijakan yang baik dengan maksud agar para calon peserta mempersiapkan diri baik dari aktualisasi, disiplin, maupun fisik kesehatannya.

Apakah Nota Dinas tersebut tidak berbenturan dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia utamanya menurut pasal 9 ayat (1) jo ayat (2) UU Kejaksaan?

j2Kita tidak bisa lepas dari kata seleksi. Dalam bekerja akan ada yang namanya seleksi perusahaan atau seleksi organisasi. Seleksi organisasi akan selalu terjadi dimanapun.  Dan mengenai adanya pengumuman lebih awal, ini bukan untuk menakut-nakuti namun merupakan pembaharuan, karena dimaksudkan sebagai ajang persiapan yang lebih matang.

Kaitannya dengan umur 35 tahun bisa menjadi jaksa, itu peraturan dasar yang mengatakan bahwa usia tidak bisa lebih dari 35 tahun saat dilantik menjadi jaksa.

Mengenai aturan masih bisa menjadi jaksa sampai usia 35 tahun, sementara test jaksa sudah tidak ada lagi, bukan berarti pengabdian di kejaksaan berakhir. Mereka masih bisa berkarir di jabatan fungsional kejaksaan, struktural bisa menjadi kabag, kasubag maupun kabiro.

Bila diibaratkan seperti anggota parpol yang berstatus Caleg, bukan berarti seseorang pasti akan menjadi anggota legislatif. Ada organisasi yang menyeleksi atau memilih, jadi atau tidaknya sebagai calon legislatif. Jadinya tidaklah betul anggapan bahwa masuk sebagai calon jaksa berarti harus jadi jaksa.”

Tahun 2015 menjadi tahun akhir diadakannya PPPJ, dikuatirkan kecurangan dalam seleksi atau calo-calo PPPJ akan semakin menaikkan ‘harga jual’ dalam tanda kutip. Bagaimana upaya pihak Kejaksaan untuk memberantas praktek-praktek kecurangan ini?

Ini memang sulit sekali diberantas, karena mereka bekerja dan melakukan praktek manakala ada peluang bahkan ironisnya mereka seringkali dicari oleh peserta test. Sehingga keberadaan mereka meski kita halangi dengan berbagai cara, akan tetap ada. Seperti judi togel, selama masih ada yang membeli maka praktek judi togel tersebut tidak akan tutup.

Bentuk perlawanan terhadap kecurangan adalah dengan melakukan persiapan yang matang, menghapus kultur tentang sogokan pasti lolos dan ikut serta mengawasi serta memberi fakta yang obyektif bila ada pelanggaran. Dan saya tekan bahwa setiap praktek pelanggaran yang terbukti akan menerima sanksi yang berat karena telah melanggar sumpah dan aturan selaku pegawai kejaksaan.

Dari institusi Kejaksaan sendiri akan melakukan pengawasan ke dalam lebih ketat, obyektif, transparan dengan langsung mengumumkan hasil test. Tak kurang pula dengan melibatkan lembaga independen lainnya dan yang terpenting bagi mereka yang menjadi panitia penyelenggara harus lintas sektoral dan berkomitmen untuk bersih. Bukan berkomitmen untuk kaya.

Selain itu si calon juga harus menyadari peluang menjadi jaksa bisa jadi angka perbandingannya 1:4. Sehingga harus siap menerima bila tidak lolos seleksi dan bersiap untuk bentuk pengabdian lainnya.

j3

Peran ideal memang harus terjadi antara peserta, panitia dan masyarakat untuk mendapat hasil yang jujur dan jauh dari KKN. Dan memang ini sesuatu sulit dilakukan yakni untuk menjadi jujur pada diri sendiri, manakala hati nurani sudah terkikis oleh ambisi dan materi.

Bagaimana upaya Bidang Pembinaan Kejaksaan dalam rangka meraih kepercayaan masyarakat terkait dengan seleksi calon jaksa?

Upaya mengangkat kembali Kejaksaan menjadi lembaga yang dicintai dan dipercaya masyarakat, sesungguhnya juga bisa dimulai dari seleksi calon jaksa ini. Manakala yuridis, prosedural dan moral telah sesuai, sudah pasti kepercayaan masyarakat juga akan kembali.

Pimpinan sesuai aturan, pegawai sesuai SOP, para pelasana dan calon memiliki moral yang baik. Disini moralitas ada beberapa yaitu moral peserta, panitia, lingkungan atau orang tua serta moralitas hasil test.

Dan ini memang sebuah tantangan yang berat, disatu sisi calon merasa punya hak, dia juga harus diperhatikan pimpinan sementara faktanya jumlah yang diterima lebih sedikit dari yang mendaftar. Ini pasti akan menimbulkan ketidak puasan karena sama-sama memiliki keyakinan mampu lolos test.

Terakhir, apa saran Bapak kepada para calon Jaksa yang sampai saat ini belum juga beruntung untuk menjadi jaksa?

j4Akhirnya kembali kepada kenyataan bahwa jaksa itu memang jabatan profesi dan itu memang berat dan tidak semua yang berkeinginan menjadi jaksa mendapat kesempatan tersebut. Perlu digaris bawahi bahwa pengabdian pada negara tidak hanya menjadi jaksa namun juga bisa dengan menjadi pegawai kejaksaan yang baik dengan jabatan yang lain, seperti Kasubag, Kabiro atau bahkan dikaryakan di luar kejaksaan.

Menjadi jaksa itu bukan sekedar status, namun menuntut profesional kerja. Secara umum seluruh profesi dibidang hukum membutuhkan penguasaan baik dalam aspek keilmuan hukumnya maupun aspek lainnya yaitu soft skill. Selain itu fakta di lapangan menunjukkan bahwa kinerja jaksa juga menuntut pengorbanan waktu, tempat kerja yang berpindah-pindah dan dari segi ekonomi belum tentu berpenghasilan lebih baik dari yang bukan jaksa. Pada akhirnya Tuhanlah yang memberi terbaik buat kita, bangsa dan negara. Tuhan tidak akan pernah memberikan yang buruk kepada umatNya,  demikian halnya dengan pimpinan.

Pimpinan juga bisa dikatakan sebagai orang tua yang ingin memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Tentunya dengan melihat ketekunan kinerja dan pengabdian. Karena dimanapun dan kapanpun kehidupan itu akan selalu berevolusi, demikian pula dengan hasil ataupun buah prestasi kinerja kita.

franky-kie

Add comment


Security code
Refresh